SUARALUTIM.COM, MANGKUTANA — Satuan Lalu Lintas Polres Luwu Timur mengintensifkan Operasi Patuh Pallawa 2026 di sejumlah titik rawan. Sasaran terbaru adalah kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) LOPI di Desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, pada Jumat (6/11/2026).
Operasi yang berlangsung serentak secara nasional sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026 itu mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”.
Kegiatan di Mangkutana dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Luwu Timur, Iptu Malkadri Ibrahim, bersama Kanit Turjawali. Petugas memeriksa kelengkapan surat kendaraan, kesesuaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan STNK, serta menertibkan kendaraan yang parkir di badan jalan sekitar SPBU.
Berita Luwu Timur: Antrean BBM dan Dugaan Plat Ganda Jadi Pemicu
Pemilihan lokasi bukan tanpa alasan. Menurut keterangan kepolisian, penertiban di sekitar SPBU dilakukan menyusul banyaknya keluhan warga terkait antrean panjang bahan bakar minyak dan dugaan penggunaan plat nomor ganda.
Dua persoalan itu saling berkaitan. Antrean panjang membuat sebagian pengendara memarkir kendaraan di badan jalan, sehingga arus lalu lintas tersendat. Sementara dugaan plat ganda menyangkut persoalan administrasi kendaraan yang berimplikasi pada kepastian identitas pemilik.
“Penertiban tidak berhenti di satu titik dan akan terus dilakukan di sejumlah SPBU lainnya di Luwu Timur apabila ditemukan pelanggaran,” kata Malkadri, seperti dikutip Tribrata TV.
Dalam kegiatan itu, sejumlah unit kendaraan roda empat dan truk yang dinilai melanggar ketentuan perparkiran serta kelengkapan administrasi langsung diamankan dan dikenakan sanksi tilang. Jumlah pasti kendaraan yang ditindak tidak dirinci dalam rilis kepolisian.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Sembilan Pelanggaran Prioritas dalam Operasi Patuh
Operasi Patuh selalu menetapkan daftar pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan. Untuk Patuh Pallawa 2026, ada sembilan jenis pelanggaran yang menjadi sasaran di Luwu Timur:
- Menggunakan telepon seluler saat berkendara.
- Pengendara di bawah umur.
- Berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor.
- Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau narkoba.
- Melawan arus lalu lintas.
- Tidak melengkapi administrasi kendaraan.
- Tidak menggunakan helm berstandar SNI dan sabuk keselamatan.
- Menggunakan knalpot brong atau tidak sesuai spesifikasi.
- TNKB tidak sesuai spesifikasi teknis.
Daftar itu memperlihatkan pergeseran penekanan. Jika operasi bertahun-tahun lalu lebih banyak menyasar kelengkapan surat, kini perilaku berkendara ikut menjadi sasaran: penggunaan ponsel, arah melawan arus, sampai knalpot yang mengganggu ketenangan warga.
Di sisi lain, penindakan terhadap pengendara di bawah umur menyentuh persoalan yang lebih rumit. Di banyak daerah, pelajar menggunakan sepeda motor karena tidak ada angkutan umum menuju sekolah. Penindakan tanpa penyediaan alternatif cenderung menyelesaikan gejala, bukan penyebab.
Imbauan yang Sering Diabaikan Pengendara
Selain penindakan, petugas membagikan imbauan kepada pengendara di sekitar SPBU. Isinya sederhana: mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat kendaraan, menggunakan helm SNI dan sabuk pengaman, serta mematuhi rambu.
Hal-hal itu terdengar mendasar, tetapi pelanggaran terhadapnya masih menjadi penyumbang terbesar kecelakaan di jalan raya. Helm yang tidak berstandar, misalnya, tidak memberi perlindungan setara ketika terjadi benturan. Sabuk keselamatan pada kendaraan roda empat menentukan apakah penumpang tertahan saat benturan atau terlempar.
Kapolres Luwu Timur, AKBP Irwan Kurniadi, mengajak masyarakat menjadikan Operasi Patuh sebagai momentum membangun budaya tertib berlalu lintas. Menurutnya, keselamatan bukan hanya tanggung jawab petugas di lapangan, tetapi juga hasil kebiasaan harian pengguna jalan.
Ajakan seperti ini biasanya diuji setelah operasi berakhir. Pengalaman di banyak daerah menunjukkan angka pelanggaran turun selama operasi, lalu naik kembali beberapa pekan kemudian. Karena itu, efek jangka panjang lebih ditentukan oleh kesadaran pengendara daripada oleh keberadaan petugas di titik tertentu.


