SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat jaringan kewaspadaan dini terhadap ancaman radikalisme melalui rapat koordinasi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Aula Dinas Pendidikan, Malili, Kamis (29/10/2026). Rapat itu menjadi berita luwu timur yang menandai bergeraknya koordinasi lintas lembaga di tingkat kabupaten, dengan melibatkan kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, membuka dan menekankan pentingnya penguatan kewaspadaan dini. Menurutnya, pencegahan radikalisme tidak bisa dikerjakan satu instansi, karena persoalannya bersinggungan dengan pendidikan, pelayanan publik, kehidupan beragama, dan ruang digital yang dipakai warga setiap hari.
Berita Luwu Timur: Siapa yang Duduk dalam Rakor
Rapat koordinasi itu dihadiri perwakilan Polres Luwu Timur, Komando Distil Militer, dan BNPT, serta Kepala Badan Kesbangpol Luwu Timur, Salam Latief. Kehadiran tiga unsur sekaligus menunjukkan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang tukar informasi, bukan sekadar seremoni koordinasi tahunan.
Dalam forum seperti ini, biasanya dibahas pola komunikasi antarlembaga, pembagian peran ketika muncul indikasi awal, serta mekanisme pelaporan dari bawah. Yang ditekankan Sekda adalah tindak lanjut: hasil rapat harus menjadi rencana aksi dengan pembagian peran jelas dan evaluasi berkala.
“Saya berharap melalui rapat koordinasi ini dapat dihasilkan langkah-langkah nyata yang tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi ditindaklanjuti dengan rencana aksi, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi secara berkala,” kata Ramadhan, seperti dikutip Luwuraya.com.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa Koordinasi Jadi Kunci di Daerah
Luwu Timur adalah kabupaten luas dengan 11 kecamatan dan 128 desa serta kelurahan. Jarak antarkecamatan cukup jauh, dan sebagian wilayah berada di kawasan danau serta pesisir yang aksesnya bergantung pada jalan darat dan perahu. Dalam kondisi geografis seperti itu, informasi dari desa memegang peranan besar.
Deteksi dini tidak bekerja dari ruang rapat, melainkan dari percakapan di tingkat kampung: penyuluh, guru, aparat desa, tokoh agama, dan petugas kesehatan yang mengenal ritme kehidupan warga. Karena itu, koordinasi kabupaten sebenarnya bertugas memastikan saluran informasi dari bawah tidak tersumbat, dan ketika ada laporan, respons tidak berhenti di grup percakapan.
Sekda menambahkan bahwa sinergi antarlembaga harus mampu mengenali potensi ancaman sejak dini sehingga dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan. Kalimat itu menggambarkan logika pencegahan: biaya menangani gejala jauh lebih kecil dibanding menangani dampak.
Peta Kerja: Siapa Berbuat Apa
Dalam struktur pemerintahan, Kesbangpol berperan sebagai koordinator urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah. Polres menangani aspek penegakan hukum dan keamanan, sementara TNI melalui kewilayahan mendukung stabilitas dan pembinaan teritorial. BNPT berada di sisi kebijakan pencegahan dan kontra-radikalisasi.
Pembagian itu penting dipahami publik agar tidak menilai persoalan ini sebagai urusan satu lembaga. Ketika ada laporan warga, jalur pertamanya bisa beragam: aparat desa, kepolisian sektor, atau dinas terkait. Yang menentukan hasil adalah kecepatan informasi itu sampai ke forum yang tepat, lalu ditindaklanjuti dengan langkah terukur.
Dalam praktiknya, forum koordinasi juga menjadi tempat menyamakan persepsi. Perbedaan tafsir antarinstansi bisa membuat satu laporan berhenti karena dianggap bukan kewenangan siapa pun. Karena itu, kesepahaman soal alur pelaporan sama pentingnya dengan kesepahaman soal ancamannya.
Radikalisme dan Jalur Desa
Pencegahan di daerah tidak bisa dilepaskan dari ruang tempat gagasan menyebar. Di Luwu Timur, selain pertemuan tatap muka, warga menggunakan media sosial dan aplikasi percakapan sebagai sumber informasi utama. Konten pendek yang memancing kemarahan lebih cepat tersebar dibanding penjelasan panjang yang menyeimbangkannya.
Karena itu, pendekatan yang paling masuk akal bukan menambah jumlah poster, melainkan memperkuat kemampuan warga membaca informasi. Literasi digital, pemahaman tentang provokasi, dan kebiasaan memeriksa sumber menjadi keterampilan sehari-hari yang menentukan. Aparat desa dan guru berada di garis depan untuk hal ini.
Perlu dicatat, istilah radikalisme sering dipakai longgar di ruang publik. Dalam kebijakan negara, yang menjadi fokus adalah paham dan tindakan yang mengarah pada kekerasan atau upaya mengganti dasar negara dengan cara-cara di luar hukum. Pemakaian istilah yang serampangan berisiko melabeli warga biasa hanya karena berbeda pendapat. Karena itu, kehati-hatian bahasa menjadi bagian dari kerja pencegahan itu sendiri.
