Harga nikel Indonesia masih banyak ditentukan bursa di luar negeri, dan pemerintah mulai menyiapkan jalan keluar: Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) atau Indonesia Commodity Exchange (ICOMEX) yang ditargetkan beroperasi 1 Januari 2027. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai bursa itu penting agar harga nikel lebih mencerminkan kondisi industri dalam negeri, bukan semata mengikuti London Metal Exchange (LME). Isu ini menguat pada 26 Oktober 2026, berbarengan dengan kunjungan lembaga riset asal Tiongkok ke kantor APNI di Jakarta.
Mengapa harga nikel butuh acuan sendiri
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyatakan, selama ini harga acuan nikel Indonesia masih berkaitan dengan LME. Sementara transaksi produk turunan seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel banyak mengacu pada pasar Tiongkok. Perbedaan karakteristik produk itu, menurut APNI, menjadi salah satu alasan Indonesia perlu mengembangkan acuan harga sendiri.
Argumennya bukan sekadar gengsi. Indonesia disebut APNI menyumbang sekitar 67 persen produksi tambang nikel dunia, tetapi harga yang diterima produsen dalam negeri tetap dibentuk pasar di luar, termasuk untuk produk setengah jadi yang paling banyak diproduksi di Indonesia. ICOMEX diposisikan sebagai upaya membangun acuan harga yang transparan dan sesuai karakteristik produk domestik.
Gagasan bursa ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026, presiden menyatakan bursa komoditas nasional akan dioperasikan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Jika bekerja dengan baik, pada 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” kata Prabowo seperti dikutip Katadata.co.id. Dasar hukumnya Bab XIA UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Harga nikel: naik karena rumor, bukan kepastian
Isu acuan harga bergerak bersamaan dengan harga nikel yang mulai bangkit dari titik terlemahnya bulan ini. Data LME mencatat harga tunai nikel berada di US$15.695 per ton pada 23 Oktober 2026, naik dari US$14.885 per ton pada 15 Oktober, dengan stok gudang LME 280.674 ton. Kenaikan itu sebagian didorong ekspektasi pemangkasan produksi, bukan permintaan yang benar-benar menguat.
Laporan Shanghai Metals Market (SMM) yang dikutip Media Nikel Indonesia menyebut kontrak nikel paling aktif di Shanghai Futures Exchange naik 3,05 persen pada 21 Oktober 2026. Pemicunya kabar rencana pengurangan produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) sebesar 50 persen, nikel matte 50 persen, dan NPI 20 persen. Hingga laporan SMM terbit pada 22 Oktober, belum ada konfirmasi resmi dari produsen maupun pejabat terkait rencana tersebut.
SMM menilai tekanan paling nyata ada di segmen MHP. Harga jual spot MHP berada di bawah US$13.000 per ton nikel, sementara biaya tunai produksi teoretis setelah dikurangi kredit kobalt sekitar US$14.500 per ton nikel pada pertengahan Oktober. Bila pemangkasan 50 persen diterapkan, pasokan MHP dapat berkurang sekitar 15.000 sampai 18.000 ton nikel per bulan.
Di sisi matte, ruang pemangkasan dinilai lebih sempit. Produksi matte Indonesia turun 21,3 persen secara bulanan menjadi 16.600 ton nikel pada September, dari 21.100 ton pada Agustus, dan diperkirakan turun lagi ke 15.800 ton pada Oktober. Angka itu menunjukkan sebagian produsen sudah menahan produksi sebelum wacana pemangkasan mencuat.
Untuk sisi kebijakan, Kementerian ESDM menetapkan Harga Mineral Logam Acuan (HMA) nikel periode kedua Oktober 2026 sebesar US$15.847,67 per dmt, turun 2,91 persen dari periode sebelumnya. HMA inilah yang menjadi dasar penghitungan harga patokan bijih dan penerimaan negara.
Sinyal dari Tiongkok: IME-DRC menyambangi APNI
Pada Senin, 26 Oktober 2026, delegasi Institute of Market Economy – Development Research Centre (IME-DRC) mengunjungi kantor Dewan Pengurus Pusat APNI di Jakarta. Agenda yang dibahas adalah potensi kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok di sektor komoditas nikel, khususnya mekanisme penetapan harga.
“Kami ingin menjajaki dan mengetahui lebih jauh hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di bidang komoditas. Kali ini, salah satu hal yang kami bahas adalah penetapan harga nikel,” kata Research Fellow sekaligus Director General Institute of Market Economy DRC, Deng Yusong, di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurutnya, Indonesia adalah pemasok nikel terbesar bagi Tiongkok, sementara Tiongkok memiliki kebutuhan nikel yang besar.
Pertemuan itu menunjukkan bahwa pembentukan acuan harga nikel tidak berjalan di ruang hampa. Indonesia sedang membangun bursa sendiri, tetapi pembeli terbesar produk setengah jadinya tetap berada di Tiongkok. APNI menyebut penjajakan ini sebagai upaya memperkuat komunikasi kedua negara.
