Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Penerimaan negara dari sektor nikel naik tajam tahun ini, tetapi kenaikan itu tidak datang dari penambahan volume produksi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara mencapai Rp108 triliun hingga 31 Agustus 2026, atau naik sekitar Rp21 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp87 triliun. Dari jumlah itu, setoran dari komoditas nikel menembus Rp21 triliun, melonjak dari Rp10 triliun pada 31 Agustus 2025. Angka ini penting bagi tambang lutim dan warga Luwu Timur, karena menyangkut dua hal sekaligus: arah kebijakan produksi nikel nasional dan hak fiskal daerah penghasil seperti Luwu Timur.
PNBP Nikel Naik Rp11 Triliun Tanpa Menambah Produksi
Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan data tersebut dalam acara Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) di Jakarta. Ia menyebut kenaikan PNBP terjadi ketika produksi justru lebih rendah, baik pada batu bara maupun nikel.
Pada komoditas batu bara, PNBP hingga 31 Agustus 2026 tercatat Rp66 triliun, meningkat dari Rp59 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, meski rata-rata produksi bulanan turun dari sekitar 68 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 60 juta ton pada 2026. Pola serupa terjadi di nikel: setoran ke negara naik, sementara pemerintah memangkas kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menurut data Direktorat Jenderal Minerba, produksi bijih nikel tercatat 173,79 juta ton hingga 1 September 2026, sementara sepanjang 2025 produksinya mencapai 320,37 juta ton. Pemerintah juga menyebut penataan RKAB 2026 memangkas rata-rata produksi bijih nikel bulanan sekitar 13 juta ton ore.
“Pendekatan kita adalah optimum production, di mana produksi ini harus diseimbangkan dengan pasar, kebutuhan pasar, DMO (domestic market obligation), kondisi harga, logistik, serta keberlanjutan cadangan,” kata Tri Winarno, seperti dikutip ANTARA.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan hal senada. Ia menyatakan penataan pasokan dan permintaan membuat harga komoditas tambang Indonesia lebih stabil, dan secara khusus menyebut harga nikel tidak lagi dipermainkan secara leluasa. “Harga nikel sekarang mulai tidak lagi dipermainkan secara leluasa oleh oknum-oknum tertentu. Inilah sebenarnya tujuan kita,” ujarnya dalam acara Ditjen Minerba di Jakarta, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.
Apa Artinya bagi Tambang Lutim dan Daerah Penghasil
Luwu Timur adalah salah satu kabupaten penghasil nikel utama di Indonesia. Kawasan Sorowako di Kecamatan Nuha telah menjadi pusat operasi penambangan dan pengolahan nikel PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sejak lama, dan kini menjadi bagian dari rencana pengembangan hilirisasi perusahaan tersebut.
Bagi daerah penghasil, kenaikan PNBP tanpa penambahan volume produksi punya dua sisi. Di satu sisi, penerimaan negara yang lebih besar dari volume yang lebih kecil menunjukkan nilai ekonomi per ton yang membaik, dan bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam mengikuti setoran itu. Di sisi lain, kebijakan pengendalian produksi berarti jumlah bijih yang diangkut, diolah, dan dikenakan pungutan tidak lagi tumbuh bebas. Daerah yang selama ini mengandalkan volume produksi perlu menghitung ulang asumsinya.
Karena itu pula pembahasan soal tambang lutim tidak lagi hanya soal berapa ton bijih yang keluar dari Sorowako dan daerah lingkar tambang lainnya, tetapi juga soal bagaimana nilai tambah dan penerimaan itu dikelola. DPRD Luwu Timur pernah menyoroti sisi ekonomi tambang daerah ini dalam pembahasan anggaran, sebagaimana dibahas dalam artikel Ekonomi Tambang Luwu Timur Disorot DPRD.
