Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membeberkan dasar hukum penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ikutan kepada PT Vale Indonesia Tbk yang nilainya sekitar Rp311 miliar termasuk opsen. Penjelasan itu disampaikan setelah kebijakan tersebut menjadi perdebatan publik, termasuk tuduhan bahwa penagihan berisiko hukum. Dalam keterangan yang dikutip Luwuraya, Sabtu (7/11/2026), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa penagihan berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bagi banyak warga, isu ini terdengar teknis. Padahal, tambang luwu timur adalah salah satu penopang penerimaan daerah, sehingga setiap rupiah pajak yang dipersoalkan langsung berhubungan dengan belanja publik: jalan, puskesmas, sekolah, dan layanan dasar lain. Karena itu, artikel ini merangkum apa yang benar-benar tertulis dalam keterangan resmi, apa yang menjadi dasar hitungan, dan bagian mana yang masih menunggu jawaban perusahaan.
Tambang Luwu Timur: Apa yang Sebenarnya Ditagih
Objek yang dipersoalkan bukan bijih nikel yang dijual, melainkan material ikutan kegiatan pertambangan. Pemkab menyebut dua kelompok material: overburden (lapisan tanah atau batuan penutup yang berada di atas bahan galian) dan top soil (lapisan tanah paling atas yang mengandung unsur hara). Keduanya dipisahkan saat pengupasan, lalu sebagian dimanfaatkan kembali untuk kepentingan operasional.
Dalam praktik tambang terbuka, tanah penutup biasanya dipakai untuk pembangunan jalan tambang, penguatan lereng, area penimbunan, hingga bahan pendukung revegetasi. Pemkab menilai pemanfaatan semacam itu masuk kategori “dimanfaatkan” sehingga menjadi objek pajak, kecuali untuk keperluan yang dikecualikan undang-undang seperti kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum nonkomersial, dan rumah ibadah yang dibiayai masyarakat.
Rincian tagihan yang dipublikasikan Pemkab terdiri dari dua pos:
- Reject Disposal untuk masa pajak September sampai Desember 2025, dengan pajak daerah dan opsen sekitar Rp14 miliar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- Pemanfaatan Overburden, Top Soil, dan Disposal untuk masa pajak Januari 2025 sampai Juni 2026, dengan nilai sekitar Rp297 miliar, juga berdasarkan SKPDKB.
Jika dijumlahkan, total kewajiban pajak daerah beserta opsen mencapai sekitar Rp311 miliar. Angka inilah yang kemudian menjadi pusat polemik, karena nilainya besar dan muncul di tengah tekanan fiskal daerah.
Dasar Hukum yang Dirujuk Pemkab
Menurut Bapenda, Perda Nomor 9 Tahun 2023 tidak berdiri sendiri. Regulasi itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pemkab juga menegaskan bahwa proses pembentukan perda melewati harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, fasilitasi Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, lalu evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Poin terakhir itu penting secara prosedural. Dalam sistem pemerintahan daerah, perda yang menyangkut pajak memang wajib melewati evaluasi pusat sebelum berlaku. Karena itu, argumen Pemkab bukan hanya soal substansi pajak, tetapi juga soal legalitas proses: bila perda sudah dievaluasi dan tidak dibatalkan, maka pemungutan dianggap punya dasar.
Yang menjadi ruang debat adalah tafsir atas kata “dimanfaatkan” dan batas pengecualian objek pajak. Pemkab membaca pemanfaatan material untuk jalan tambang, penahan tebing, dan stockpile sebagai pemanfaatan ekonomis. Pihak yang menolak membaca overburden sebagai bagian dari kegiatan reklamasi yang semestinya tidak dipajaki.


