Berita Indonesia dan Asia Tenggara ditandai tonggak baru setelah sebelas negara ASEAN resmi menandatangani Digital Economy Framework Agreement atau DEFA di Manila, Filipina, Sabtu, 14 November 2026. Penandatanganan dilakukan di sela rangkaian pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Indonesia bersama menteri perdagangan dan pejabat setingkat dari sepuluh negara lain.
DEFA adalah kerangka kerja sama yang mengatur perdagangan digital lintas negara, pembayaran elektronik, arus data, pelindungan data pribadi, keamanan siber, pengembangan talenta digital, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Negosiasinya berlangsung sejak 2023 ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN.
Apa isi ASEAN DEFA
DEFA mencakup sejumlah bab utama yang mengatur cara perusahaan dan konsumen bertransaksi di ruang digital kawasan. Isinya meliputi perdagangan digital, perdagangan elektronik lintas negara, pembayaran elektronik, dan pengembangan talenta digital. Kerangka ini juga menyinggung teknologi baru serta tata kelola data.
Pada bagian pelindungan konsumen, perjanjian mengatur penguatan keamanan transaksi dan kepercayaan terhadap layanan digital. Ada pula ketentuan tentang arus data lintas batas yang tepercaya, sehingga perusahaan tidak perlu membangun pusat data terpisah di setiap negara. Ketentuan itu sebelumnya menjadi salah satu hambatan utama ekspansi layanan digital.
Bagi UMKM, DEFA menjanjikan prosedur ekspor dan impor barang digital yang lebih sederhana. Pelaku usaha kecil diharapkan bisa memanfaatkan platform lintas negara tanpa harus memahami sebelas rezim regulasi yang berbeda (ANTARA).
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Berita Indonesia: proyeksi ekonomi digital dua kali lipat
Studi Boston Consulting Group yang dikutip pemerintah memperkirakan nilai ekonomi digital ASEAN bisa tumbuh dua kali lipat menjadi 2 triliun dolar Amerika Serikat pada 2030. Proyeksi itu berlaku bila DEFA dijalankan secara menyeluruh, bukan hanya ditandatangani. Nilai awalnya diperkirakan sekitar 1 triliun dolar.
Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Roque menyebut penandatanganan ini sebagai momen penting bagi integrasi ekonomi kawasan. Menurut dia, tugas nyata sekarang adalah menerjemahkan komitmen menjadi hasil yang bisa dirasakan pelaku usaha. Pernyataan itu disampaikan di depan para menteri yang menandatangani perjanjian (The Edge Malaysia).
Roque juga menekankan agar pemerintah negara anggota menyiapkan infrastruktur pendukung dan memastikan implementasi berpihak pada usaha kecil. Ia mendorong dunia usaha berinvestasi pada solusi digital dan membantu UMKM masuk ke rantai nilai kawasan. Tanpa dukungan itu, manfaat DEFA hanya akan dinikmati perusahaan besar.
Perjalanan negosiasi sejak 2023
Negosiasi DEFA dimulai pada 2023 saat Indonesia menjadi ketua ASEAN. Pembahasan berlangsung bertahun-tahun karena setiap negara memiliki kepentingan berbeda, terutama soal arus data dan pelindungan industri dalam negeri. Beberapa negara ingin aturan data lebih ketat, sementara negara lain mendorong kelonggaran agar layanan digital cepat berkembang.
Putaran akhir pembahasan berlangsung di Manila pada 27 sampai 29 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, para pejabat ekonomi senior menyelesaikan sejumlah isu yang tersisa sehingga naskah bisa ditandatangani. Perjanjian lalu diteken pada 14 November 2026, bertepatan dengan rangkaian pertemuan ASEAN di Filipina.
Bagi Indonesia, DEFA disebut sebagai salah satu hasil konkret keketuaan ASEAN 2023. Pemerintah menempatkan perjanjian ini sebagai kelanjutan dari kebijakan hilirisasi digital dan penguatan konektivitas kawasan. Klaim itu tercantum dalam keterangan resmi yang dikutip media nasional (Suara.com).
Manfaat bagi UMKM dan pembayaran lintas negara
Salah satu janji utama DEFA adalah interoperabilitas sistem pembayaran. Artinya, aplikasi pembayaran di satu negara bisa terhubung dengan sistem di negara lain tanpa perlu membangun jaringan baru dari nol. Koneksi semacam ini sudah dirintis lewat kerja sama pembayaran bilateral di kawasan.
Untuk UMKM, kemudahan pembayaran lintas negara membuka peluang menjual produk langsung ke konsumen luar negeri. Selama ini, biaya konversi mata uang dan proses pencairan dana menjadi penghalang utama bagi pedagang kecil. Sistem yang lebih terhubung dapat memangkas biaya itu.


