Berita Indonesia dari ruang sidang: Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman divonis lima tahun penjara dalam perkara korupsi pemerasan tunjangan hari raya. Putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Selasa, 10 November 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Vonis itu lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain pidana penjara, hakim menjatuhkan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. Syamsul juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp568 juta dengan memperhitungkan uang yang sudah disita. Hukumannya disertai pencabutan hak politik selama dua tahun setelah menjalani pidana pokok.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Cilacap pada 13 Maret 2026. Syamsul dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono ditetapkan sebagai tersangka atas pemerasan terhadap kepala organisasi perangkat daerah. Kasusnya menjadi sorotan karena menyangkut pungutan untuk pejabat forum koordinasi pimpinan daerah.
Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Semarang
Sidang putusan digelar di Ruang Sidang Tirta, Pengadilan Tipikor Semarang. Ketua majelis hakim Rosana Irawati membacakan amar putusan secara terpisah untuk dua terdakwa. Agenda itu semula dijadwalkan lebih awal, tetapi baru terlaksana pada 10 November 2026.
Syamsul memasuki ruang sidang sekitar pukul 12.22 WIB dengan kemeja putih dan tasbih digital di tangannya. Istrinya duduk di kursi peserta sidang. Ruangan dipenuhi pendukung, sehingga petugas menjaga ketat jalannya persidangan sejak pagi.
Dalam amar putusan, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sadmoko. Dasar hukumnya Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Setelah putusan dibacakan, petugas memborgol Syamsul dan membawanya keluar ruang sidang. Foto kantor berita ANTARA menunjukkan momen itu sebagai penutup rangkaian persidangan yang berlangsung sejak pertengahan 2026. Hingga sore, belum ada pernyataan langsung dari terdakwa atau kuasa hukumnya soal sikap atas vonis.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Apa yang diputus hakim terhadap Syamsul
Hukuman utama adalah pidana penjara lima tahun. Denda yang dijatuhkan Rp250 juta, lebih rendah dari tuntutan jaksa sebesar Rp400 juta. Jika denda tidak dibayar, hukumannya diganti kurungan selama 90 hari.
Hakim juga mewajibkan pembayaran uang pengganti Rp568 juta. Jumlah itu sama dengan total uang yang menurut jaksa dihimpun dari sejumlah kepala OPD. Nilai tersebut diperhitungkan dengan uang yang sudah disita penyidik, sehingga yang harus dibayar bisa berkurang sesuai hasil penyitaan.
Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dijatuhkan selama dua tahun. Artinya, Syamsul tidak bisa mencalonkan diri atau menduduki jabatan publik dalam periode itu setelah menjalani pidana pokok. Tuntutan jaksa sebelumnya meminta pencabutan hak politik selama tiga tahun.
Rincian amar putusan itu dikutip dari ANTARA dan detikNews. Keduanya menyebut angka denda dan uang pengganti yang sama, meski penekanan beritanya berbeda. detikNews menambahkan keterangan bahwa putusan untuk Sadmoko dibacakan lebih dulu pada hari yang sama.
Duduk perkara pemerasan THR Cilacap
Jaksa mendakwa Syamsul memerintahkan pengumpulan uang dari jajaran OPD pada Februari hingga Maret 2026. Dari 27 OPD yang dimintai, 21 di antaranya memenuhi permintaan. Nilai setoran bervariasi, mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah per instansi.
Total uang yang terkumpul disebut mencapai Rp568 juta. Sebagian direncanakan untuk THR pejabat Forkopimda Cilacap, sebagian lain diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Jaksa menyebut target pengumpulan mencapai Rp750 juta, sementara uang yang sudah dihimpun sebelum operasi tangkap tangan sekitar Rp610 juta.
Dalam dakwaan disebut bahwa posisi Syamsul sebagai bupati sekaligus pejabat pembina kepegawaian membuat kepala OPD tidak leluasa menolak. Argumen itu menjadi dasar jaksa menilai permintaan tersebut sebagai pemerasan, bukan sekadar sumbangan sukarela. Pihak terdakwa membantah telah memerintahkan pungutan.
Pembelaan Syamsul menyebut ia hanya mengingatkan agar kebutuhan Forkopimda yang sudah dianggarkan tidak dibebankan ke pihak lain. Ia juga membantah mengetahui paperbag berisi uang yang sempat disimpan di ruang kerjanya. Dalil itu disampaikan dalam pledoi pada 13 Oktober 2026 dan tetap tidak diterima hakim.


