Berita Indonesia hari ini menyentuh langsung rencana pusat data nasional: pemerintah Amerika Serikat mewajibkan lisensi ekspor untuk chip kecerdasan buatan canggih yang dikirim ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil. Aturan itu dirilis Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS pada Senin, 16 November 2026 dan dijadwalkan berlaku setelah terbit di Federal Register, yang diperkirakan 19 November. Indonesia disebut eksplisit sebagai salah satu negara berisiko pengalihan tinggi, bukan sebagai negara yang dilarang.
Apa isi aturan baru itu
Aturan berbentuk interim final rule dengan nomor RIN 0694-AK50 itu berjudul Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors. Siaran pers BIS menyatakan aturan ditulis oleh dan atas arahan Departemen Keuangan AS serta Dewan Keamanan Nasional. Tujuannya menutup celah akses jarak jauh, yaitu perusahaan di negara terbatas yang menyewa daya komputasi dari pusat data di negara ketiga tanpa pernah mengimpor chipnya.
Ada empat perubahan utama. Pertama, kontrol baru pada data center yang melayani perusahaan tertentu. Kedua, kewajiban lisensi berbasis tujuan untuk lima negara. Ketiga, pengetatan asumsi yang dihadapi pabrik dan perakit chip. Keempat, pencabutan resmi AI Diffusion Rule era pemerintahan sebelumnya yang terbit Januari 2025 dan tidak pernah dijalankan.
Aturan ini memakai istilah super intelligence, bukan artificial intelligence, mengikuti Perintah Eksekutif 14434. Teks lengkapnya tersedia dalam dokumen aturan interim yang dipublikasikan BIS. Masa komentar publik dibuka 60 hari setelah penerbitan resmi.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Berita Indonesia: lima negara masuk daftar lisensi
Bagian yang paling dekat dengan Indonesia ada di pasal baru 742.6. Ekspor, ekspor ulang, dan transfer di dalam negeri untuk barang komputasi canggih ke atau di dalam Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil sekarang memerlukan lisensi. BIS menyebut kelima negara itu memiliki risiko pengalihan yang lebih tinggi dari normal.
Permohonan lisensi akan dinilai kasus per kasus. Menurut analisis firma hukum Nixon Peabody, penilaian mempertimbangkan efektivitas rezim kontrol ekspor masing-masing negara dan kerja sama mereka dengan BIS dalam penegakan aturan. Menteri Perdagangan juga diberi kewenangan menambah negara lain setelah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan penasihat keamanan nasional.
Ada pengecualian, tetapi tidak otomatis. Pengiriman kepada penerima atau pengguna akhir yang berkantor pusat di Amerika Serikat, atau yang perusahaan induknya berkantor pusat di sana, dibebaskan dari lisensi dengan syarat pelaporan bulanan. Laporan itu memuat identitas pihak, tujuan, klasifikasi barang, nama produk, ukuran kinerja, jumlah, dan tanggal pengiriman.
Ambang 12 juta TPP dan pusat data
Kontrol kedua menyasar pusat data di mana pun berada. Lisensi diperlukan jika pengekspor mengetahui barang akan dikirim ke fasilitas yang menyediakan atau akan menyediakan lebih dari 12 juta aggregate total processing performance kepada perusahaan yang berkantor pusat di Country Group D:5 atau Makau. Daftar D:5 mencakup Tiongkok, Rusia, Iran, Korea Utara, dan sejumlah negara lain.
Ambang itu dihitung pada satu fasilitas atau gabungan pusat data yang saling terhubung. Definisi pusat data terhubung mencakup koneksi digital, bukan hanya koneksi fisik. Menurut sejumlah analis, 12 juta TPP setara sekitar 750 unit akselerator Nvidia H100, angka yang dipakai sebagai patokan kepatuhan.
Operator yang sudah melayani pelanggan terdampak diberi waktu 90 hari sejak tanggal berlaku untuk memperoleh lisensi. Sistem rekomendasi komersial, seperti yang dipakai peritel daring dan platform media sosial, dikecualikan dengan kewajiban pelaporan. Perubahan penggunaan barang dari yang diizinkan menjadi terlarang juga dianggap transfer di dalam negeri.


