Berita Indonesia hari ini menyorot aksi ratusan warga di Taman Apsari, tepat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Minggu (8/11/2026) siang. Massa yang sebagian besar perempuan itu menolak diberi bunga oleh polisi wanita setelah lebih dulu membagikan pembalut kepada mereka.
Aksi digelar dua hari sebelum Hari Pahlawan. Selain orasi dan pertunjukan seni, peserta membentangkan poster yang mengkritik kebijakan pemerintah pusat.
Mereka menamakan diri Aliansi Suroboyo Bergerak dan Srikandi Bergerak. Polisi memasang barikade kawat berduri di halaman gedung, sementara aksi berlangsung tanpa benturan berarti.
Berita Indonesia: Aksi Damai di Depan Grahadi
CNN Indonesia melaporkan aksi dimulai sekitar siang dan berlangsung hingga sore. Massa datang dari berbagai latar, mulai ibu rumah tangga, tenaga medis, akademisi, sampai pekerja profesional.
Koordinator Umum Aliansi Suroboyo Bergerak, Kardono Setyorakhmadi, menyebut peserta aksi benar-benar campuran. Menurut dia, komposisi itu menunjukkan keresahan tidak lagi terbatas pada satu kelompok.
Peserta membawa poster dengan kalimat pendek yang mudah dibaca pengendara di Jalan Gubernur Suryo. Sebagian poster ditempel di batang pohon, sebagian lain diangkat saat orasi bergantian.
Selain poster, aksi diisi pembacaan puisi, seni teatrikal, dan pertunjukan musik. Panitia menyiapkan kain putih panjang sebagai media bagi warga untuk menuliskan aspirasi.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Pembalut untuk Polwan, Bunga yang Ditolak
Momen yang paling banyak beredar adalah ketika peserta membagikan pembalut kepada sejumlah polwan yang berjaga. Pembalut itu dibawa dalam kardus dan diberikan langsung kepada petugas.
Polwan kemudian menawarkan bunga sebagai balasan. Massa memilih tidak menerimanya dan menyebut penolakan itu sebagai sikap menjaga independensi gerakan.
“Ini bukan aksi kolaborasi, nanti bisa disalahartikan sebagai aksi bersama,” kata Kardono seperti dikutip JPNN Jatim.
Juru bicara Aliansi Suroboyo Bergerak, Putri Bunga, menjelaskan makna pembalut itu. Menurutnya, pajak atas produk menstruasi dianggap bentuk ketidakadilan yang menyentuh langsung tubuh perempuan.
Lima Tuntutan yang Dibacakan
Aliansi membawa lima tuntutan utama. Yang pertama, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur karena dinilai tidak lagi kompeten mengelola negara.
Tuntutan kedua, pemerintah diminta menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Ketiga, mereka menuntut keadilan bagi warga yang menjadi korban bencana.
Tuntutan keempat adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara tegas. Kelima, massa menolak tindakan represif aparat serta menolak pelibatan militer dalam ranah sipil.
Jawa Pos mencatat kelima poin itu sebagai cermin aspirasi warga atas persoalan mendasar, mulai kerusakan hutan, ketidakstabilan pasar modal, sampai lemahnya transparansi keuangan negara.
Pajak Pembalut dan Simbol Rahim
Isu pajak pembalut bukan barang baru dalam daftar keluhan publik. Sebelumnya, kebijakan pungutan atas produk menstruasi pernah menjadi sorotan dan memicu petisi dari berbagai organisasi perempuan.
Dalam aksi ini, pembalut dipakai sebagai alat komunikasi politik. Bendanya murah, akrab, dan langsung menjelaskan siapa yang dirugikan ketika negara memungut pajak atas kebutuhan dasar.
Putri Bunga menyebut pembagian pembalut sebagai bukti bahwa negara tega memajaki sesuatu yang berkaitan dengan reproduksi perempuan. Kalimat itu disampaikan di depan barikade, bukan dalam ruang sidang.
Pembahasan soal pajak pembalut memang mudah menarik perhatian karena menyentuh pengalaman sehari-hari. Namun besaran dan dasar hukum pungutan tetap perlu dibaca dari dokumen resmi, bukan dari poster aksi.
Karhutla dan Tuntutan Bencana Nasional
Kabut asap menjadi alasan lain massa turun ke jalan. Beberapa poster menyebut asap karhutla sebagai bentuk kekerasan yang dialami warga setiap tahun.
Massa menuntut status bencana nasional agar penanganan tidak lagi tersekat oleh batas kewenangan daerah. Menurut mereka, api tidak mengenal wilayah administratif.
Selain status, mereka meminta penindakan terhadap pelaku pembakaran, termasuk korporasi yang diduga terlibat. Pemulihan hak warga terdampak juga masuk dalam daftar tuntutan.
Isu ini relevan dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Helikopter pemadam water bombing jatuh di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, saat menjalankan misi pemadaman pada hari yang sama.


