Berita indonesia hari ini datang dari kebijakan devisa. Pemerintah menyiapkan relaksasi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam sehingga eksportir bisa menukar valuta asing hasil ekspornya ke rupiah sampai 100 persen. Saat ini, batas penukaran ditetapkan paling banyak 50 persen. Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sosialisasi di Jakarta, Jumat, 6 November 2026, seperti dilaporkan Antara.
Berita Indonesia: Batas Tukar DHE SDA Naik ke 100 Persen
Menurut Airlangga, ketentuan baru itu akan dimuat dalam perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. “Yang juga sedang disiapkan dalam perubahan keempat PP 36 adalah terkait relaksasi penukaran valas ke rupiah, di mana relaksasi itu bisa ditukar tidak 50 persen, tapi sampai dengan 100 persen,” kata dia.
Perubahan ini tidak menghapus kewajiban menempatkan devisa di dalam negeri. Yang dilonggarkan adalah porsi yang boleh ditukar menjadi rupiah selama masa retensi. Dengan begitu, eksportir tetap wajib memarkir devisanya di sistem keuangan Indonesia.
Kebijakan ini menyentuh empat sektor yang selama ini menjadi sasaran kewajiban, yaitu pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sektor tambang sendiri dibedakan antara migas dan nonmigas, karena keduanya punya karakter arus kas yang berbeda.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Apa yang Berubah dari Aturan Sekarang
Dalam ketentuan yang berlaku, eksportir wajib memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus. Setelah masuk, dana itu wajib ditempatkan untuk jangka waktu tertentu sesuai sektor.
Untuk nonmigas, kewajiban penempatan adalah 100 persen selama paling singkat 12 bulan melalui bank devisa. Untuk migas, kewajibannya lebih ringan, yaitu minimal 30 persen selama paling singkat tiga bulan, seperti diuraikan CNN Indonesia.
Di tengah masa penempatan itulah konversi ke rupiah dibatasi. Eksportir hanya boleh menukar paling banyak 50 persen dari kewajiban repatriasi. Jika batas itu naik menjadi 100 persen, ruang eksportir untuk memperoleh rupiah menjadi jauh lebih luas tanpa harus menarik devisanya keluar dari dalam negeri.
Alasan Pemerintah: Konversi Turun 37,4 Persen
Pelonggaran ini lahir dari hasil evaluasi. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyebut konversi devisa ke rupiah menurun cukup signifikan, sampai minus 37,4 persen, sementara retensi valuta asing justru meningkat.
Data itu menunjukkan kewajiban penempatan berjalan, tetapi minat menukar ke rupiah melemah. Bagi pemerintah, kondisi tersebut perlu direspons karena rupiah membutuhkan pasokan valuta asing di pasar domestik. Bagi eksportir, kebutuhan rupiah untuk gaji, pajak, dan biaya operasional tetap harus dipenuhi.
Menurut Tirto, relaksasi ini disiapkan untuk memberi kelonggaran tambahan bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kelancaran arus kas operasional di dalam negeri. Dengan kata lain, kebijakan ini mencoba menyeimbangkan dua kepentingan yang selama ini berbenturan.
Empat Sektor dan Kewajiban Retensi
Kewajiban repatriasi berlaku bagi eksportir dari empat sektor: pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Keempatnya menyumbang devisa besar, tetapi punya siklus usaha yang tidak sama. Perkebunan, misalnya, menghadapi panen musiman, sedangkan tambang bergerak mengikuti kontrak jangka panjang.
Karena itu, aturan penempatan dibuat berlapis. Ada kewajiban memasukkan dana, ada kewajiban menahan dana, dan ada batas menukar dana. Setiap lapisan punya fungsi berbeda dalam menjaga stabilitas. Pelonggaran pada satu lapisan tidak otomatis melonggarkan lapisan lain.
Pemerintah juga memperluas daftar negara mitra yang mendapat perlakuan khusus, serta menambah bank devisa penampung. Pada 3 November 2026, rapat koordinasi terbatas menyetujui penambahan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa ke daftar negara yang sudah mencakup Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia.
Jumlah bank devisa penampung disepakati menjadi 16, terdiri dari 5 bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Penambahan itu pernah dibahas dalam artikel soal DHE SDA yang bisa diparkir di 16 bank, dan kini menjadi bagian dari paket penyempurnaan aturan yang sama.


