Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: Izin Usaha 5 Mitra RPK Bulog Dicabut

10 November 2026 • zul • 38 kali dibaca
Ilustrasi: gudang beras milik Bulog di Losarang, Indramayu. Foto arsip, bukan lokasi penggerebekan beras oplosan.
Akhmad Fa, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita Indonesia hari ini soal pangan: Perum Bulog menghentikan lima mitra Rumah Pangan Kita di DKI Jakarta karena dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pengumuman disampaikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Senin, 9 November 2026. Bulog juga memverifikasi 370 aduan lain bersama Satgas Pangan.

Berita Indonesia: lima mitra RPK dihentikan

Lima mitra itu langsung dihentikan operasionalnya tanpa menunggu proses panjang. Rizal menyebut mereka terbukti terlibat pelanggaran penyaluran beras SPHP. Sanksi yang dijatuhkan berupa pencabutan izin usaha.

Kasus bermula dari penangkapan pelaku pengemasan ulang beras subsidi di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur. Penelusuran kemudian berlanjut ke Pasar Induk Beras Cipinang. Dari situ terungkap alur distribusi yang menyimpang, sebagaimana dirangkum CNN Indonesia.

Bulog membentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu yang menggabungkan Satuan Pengawasan Intern dan Satgas Pangan Polri. Tim ini memeriksa laporan berdasarkan wilayah provinsi hingga kabupaten dan kota. Pembentukannya diumumkan langsung oleh Dirut Bulog di kantor pusat perusahaan.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Modus kemasan ulang dan selisih harga

Menurut CNN Indonesia, seorang mitra RPK berinisial RH memesan beras SPHP empat ton per hari selama dua hari berturut-turut. Totalnya delapan ton, padahal aturan pemesanan menetapkan kuantum dua sampai empat ton sekali pesan. RH tercatat sebagai mitra sejak 27 Agustus 2026.

Beras itu diduga dikemas ulang ke karung berukuran 50 kilogram lalu dijual sebagai beras premium. Pelanggaran yang disorot pemerintah mencakup penjualan di atas harga eceran tertinggi. Selisih harga antara beras subsidi dan beras premium menjadi insentif utama praktik semacam ini.

Modus lain yang disorot Kementerian Pertanian adalah penggilingan ulang dan penggantian karung di lokasi tersembunyi. Praktik itu mengaburkan asal beras subsidi. Akibatnya konsumen membayar lebih untuk barang yang sebenarnya bersubsidi, seperti dijelaskan dalam laporan Katadata.

370 aduan dan Satgas Pengawasan Beras Terpadu

Rizal menyebut ada sekitar 370 pengaduan yang sedang diverifikasi. Angka itu naik dari 340 laporan yang diterima Kementerian Pertanian dalam dua pekan lewat kanal Lapor Pak Amran. Laporan mencakup persoalan beras, pupuk, alat mesin pertanian, hingga program cetak sawah.

Bulog menegaskan izin usaha akan dicabut bila aduan terbukti. Verifikasi dilakukan bersama Satgas Pangan agar tidak salah sasaran. Rizal menyebut pihaknya tidak bisa langsung menyatakan pelanggaran tanpa bukti yang memadai.

Pemeriksaan dipetakan per wilayah. Setelah verifikasi selesai, tindak lanjut disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten tempat aduan berasal. Pola ini memungkinkan pengawasan berjalan seragam tanpa menunggu kasus membesar, demikian disampaikan dalam pemberitaan CNBC Indonesia dan ANTARA.

Apa yang diketahui

Lima RPK di DKI Jakarta sudah dihentikan operasionalnya. Sebanyak 370 aduan masih diperiksa bersama Satgas Pangan. Kasus induknya menyangkut beras SPHP yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran perberasan. Kasus itu melibatkan 15 merek. Sesuai kebijakan redaksi, nama para tersangka tidak ditulis dalam artikel ini.

Pemerintah juga menyoroti pelanggaran standar mutu dan penjualan di atas harga eceran tertinggi. Amran meminta pelaku usaha menyesuaikan harga sebelum penindakan berlanjut. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu, 8 November 2026.

Apa yang belum terkonfirmasi

Bulog belum memastikan apakah seluruh 370 aduan berkaitan dengan jaringan RPK. Rizal menyebut pemeriksaan pola dan pihak yang terlibat masih berjalan. Ia juga belum bisa memastikan sebaran laporan per daerah.

Jumlah beras yang disita dan nilai kerugian negara belum diumumkan resmi dalam konferensi tersebut. Beberapa laporan media menyebut angka yang berbeda, sehingga belum bisa dijadikan patokan tunggal. SuaraLutim tidak memilih salah satu angka tanpa konfirmasi resmi.

Belum ada keterangan resmi soal sanksi pidana bagi lima mitra yang dihentikan. Proses hukum bergantung pada hasil verifikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Sampai berita ini ditulis, belum ada nama pihak yang ditahan atas kasus tersebut.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga