Berita Indonesia soal status darurat kabut asap kembali mencuat setelah pemerintah memutuskan belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.
Alasan Pemerintah Belum Menetapkan Status Bencana
Dudung menyatakan pemerintah masih menilai mampu menangani situasi karhutla yang melanda sejumlah provinsi. Menurutnya, Presiden Prabowo meminta penanganan dipercepat agar asap tidak terus meluas ke wilayah lain.
Ia juga menyebut ada tanggapan dari negara lain terkait kebakaran hutan ini. Pemerintah menyatakan telah berupaya maksimal dan berharap persoalan tersebut bisa segera diatasi, sebagaimana dilaporkan Kompas.com.
Presiden mengarahkan fokus pemadaman ke Taman Nasional Tanjung Puting dan kawasan sekitarnya di Kalimantan Tengah. Kawasan itu dinilai perlu dilindungi karena menjadi habitat satwa liar, termasuk orangutan yang menjadi ikon konservasi Indonesia.
Laporan Detik menyebut ada enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan. Operasi darat lebih dominan karena asap yang tebal menyulitkan pemadaman dari udara, meski helikopter tetap dikerahkan.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Data Titik Panas Terbaru
Sistem pemantauan karhutla SiPongi+ Kementerian Kehutanan mencatat 17.108 titik panas di Indonesia pada Senin (12/10/2026). Angka itu berkurang 2.058 titik dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya yang mencapai 19.166 titik.
Data tersebut dihimpun dari citra satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA dalam pemantauan 24 jam terakhir. Dari total titik panas itu, 708 titik berkategori kepercayaan tinggi, 16.174 titik berkategori sedang, dan 226 titik berkategori rendah.
Titik panas berkategori sedang tetap perlu diwaspadai karena kondisi lahan gambut kering dapat membuat api menyala kembali. Api di bawah permukaan gambut sering tidak terlihat dari udara namun sulit dipadamkan sepenuhnya.
Pemerintah menyatakan pemantauan dilakukan harian agar pergerakan asap lintas provinsi bisa dibaca lebih cepat. Data itu juga dipakai menentukan prioritas pengiriman personel dan peralatan pemadaman ke lapangan.
Peringatan Menteri Kehutanan dan Penindakan Perusahaan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh pihak tetap siaga minimal satu bulan ke depan. Hujan alami di sejumlah wilayah diperkirakan baru turun pada pertengahan November, bahkan bisa mundur sampai Desember.
Ia menyatakan pemerintah sedang menyiapkan langkah penghentian atau pencabutan izin usaha terhadap lima sampai enam perusahaan lain karena pelanggaran terkait kebakaran. Penindakan itu menambah daftar perusahaan yang sudah dikenai sanksi.
Sebelumnya, tindakan sudah diambil terhadap 26 perusahaan, termasuk lima pemegang konsesi kehutanan di Kalimantan yang izinnya dicabut pada 21 September 2026. Konsesi tersebut mencakup sekitar 92.464 hektare lahan, dengan sekitar 1.169 hektare di antaranya terdampak kebakaran.
Menurut pemberitaan The Star, yang mengutip kantor berita Bernama, penegakan aturan menjadi salah satu penekanan pemerintah di tengah kritik soal asap lintas batas.
Dorongan agar Status Darurat Dinaikkan
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendorong pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurutnya, skala krisis yang meluas memerlukan kerja sama regional, termasuk menerima bantuan pemadaman dari negara tetangga.
Ia menilai menerima bantuan asing bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, penerimaan bantuan dinilai sebagai langkah cepat untuk melindungi kesehatan warga dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 8 Oktober 2026 menyatakan telah menghubungi Presiden Prabowo dan menyampaikan kesiapan Malaysia membantu pemadaman. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi juga menyebut telah menawarkan bantuan pada September 2026.
Menurut Kompas TV, tawaran bantuan itu belum memperoleh respons resmi dari pemerintah Indonesia sampai pernyataan terakhir disampaikan.
