Berita Indonesia hari ini: kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur dilaporkan padam sementara setelah menghanguskan 11.895,35 hektare sepanjang Januari sampai Oktober 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mencatat 187 peristiwa karhutla yang tersebar di 27 kabupaten dan kota. Angka itu disampaikan pada Minggu, 1 November 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menyebut kekeringan turut meluas ke ratusan desa. Sebanyak 926 desa di 260 kecamatan terdampak, dengan jumlah penduduk terdampak mencapai 1.582.627 jiwa atau 489.608 kepala keluarga. Pemerintah daerah masih menyalurkan air bersih ke wilayah yang mengalami krisis.
Meski api di sejumlah kawasan sudah tidak terpantau, risiko belum sepenuhnya hilang. Hotspot masih dipantau lewat satelit dan tim darat tetap disiagakan. Artikel ini merangkum data terbaru, wilayah terdampak, dan hal yang belum terkonfirmasi.
Berita Indonesia: karhutla Jatim capai 11.895 hektare
Data BPBD Jawa Timur menunjukkan luas area terdampak karhutla mencapai 11.895,35 hektare. Luasan itu dihitung dari 187 kejadian sejak awal tahun hingga akhir Oktober. Sebarannya mencakup 27 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Menurut Gatot, penyebab kebakaran di kawasan pegunungan beragam. Ada aktivitas manusia seperti kelalaian, api unggun, dan pembukaan lahan. Ada pula faktor alam akibat kekeringan dan gesekan ranting, seperti dikutip CNN Indonesia.
BPBD menyatakan pemantauan titik panas dilakukan lewat satelit. Satuan tugas darat dikerahkan ke lokasi yang masih menyimpan bara. Helikopter disiapkan untuk operasi water bombing bila api kembali membesar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah Probolinggo dan Pasuruan, seperti dilaporkan Sindonews.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Sebaran kejadian dan wilayah terdampak
Kebakaran paling sering muncul di kawasan gunung dan pegunungan. Beberapa lokasi yang menonjol antara lain Gunung Arjuno-Welirang, Gunung Bromo, dan sejumlah bukit di wilayah Malang Raya. Medan terjal membuat pemadaman darat berjalan lambat.
Data BPBD mencatat 187 kejadian di 27 daerah. Jumlah itu bertambah dibandingkan laporan awal Oktober yang menyebut 150 kejadian di 25 kabupaten dan kota. Penambahan terjadi karena pendataan berjalan dan sejumlah titik baru muncul pada pertengahan Oktober.
Karakter kebakaran di Jawa berbeda dengan karhutla di lahan gambut Sumatra dan Kalimantan. Bahan bakar di Jawa umumnya rumput, semak, dan serasah di lereng gunung, sehingga api bergerak di permukaan. Namun medan curam membuat pemadaman manual berisiko dan memakan waktu.
Di kawasan Arjuno-Welirang, luasan terdampak sempat mencapai 736,8 hektare. Pemadaman melibatkan ratusan personel gabungan dari BPBD, dinas kehutanan, TNI, dan relawan. Laporan Kompas menyebut 493 personel dikerahkan pada 13 sampai 19 Oktober.
Kekeringan dan warga terdampak
Kekeringan menyentuh 926 desa di 260 kecamatan. Sebanyak 1.582.627 jiwa atau 489.608 kepala keluarga terdampak. Angka itu lebih besar dari laporan awal Oktober yang menyebut 395.438 warga di 24 kabupaten dan kota.
Dampak paling terasa adalah berkurangnya akses air bersih. Warga di sejumlah desa harus menunggu pasokan dari pemerintah daerah. Kebutuhan air untuk rumah tangga dan ternak menjadi prioritas utama.
Pemerintah provinsi menyatakan telah menyalurkan 38.210.000 liter air bersih melalui 13.835 ritase. Bantuan lain berupa 1.400 tandon air, 5.000 jerigen, 500 tandon lipat, dan 17.500 terpal. Distribusi dilakukan ke desa yang paling parah mengalami kekeringan.
Status siaga darurat dan dasar kebijakan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Dasar penetapannya adalah Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026. Status itu berlaku 133 hari dan mencakup 38 kabupaten dan kota.
Dari jumlah tersebut, 25 kabupaten dan kota telah menaikkan status menjadi keadaan darurat kekeringan di tingkat daerah. Status lebih tinggi memberi keleluasaan penggunaan anggaran darurat. Daerah juga bisa meminta bantuan lintas sektor lebih cepat.
Sejumlah pihak menilai status siaga seharusnya diikuti langkah pencegahan permanen. Pembangunan embung, sumur dalam, dan jaringan perpipaan disebut lebih efektif daripada bantuan air berulang. Usulan itu muncul dalam pembahasan di DPRD Jawa Timur.
