Berita Indonesia hari ini menyorot satu angka yang jarang jadi perhatian publik. Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 versi Bank Indonesia mencapai 77,03 persen, naik 12,36 poin dibanding survei 2023 yang sebesar 64,67 persen.
Kenaikan itu terdengar menggembirakan. Namun, Bank Indonesia tetap menempatkan capaian tersebut dalam kategori kritis, artinya konsumen belum sepenuhnya berdaya saat bertransaksi digital.
Temuan ini disampaikan dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027 di Jakarta pada Senin 16 November 2026, di tengah lonjakan transaksi pembayaran digital yang makin masif.
Berita Indonesia: Skor Keberdayaan Konsumen 77,03 Persen
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyatakan tingkat keberdayaan konsumen sistem pembayaran masih berada pada kategori kritis. Menurut laporan CNN Indonesia, angka itu membaik dibanding tiga tahun lalu, tetapi belum mencapai kategori berdaya.
“Meskipun meningkat, keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi, belum mencapai kategori berdaya,” kata Filianingsih dalam acara tersebut.
Kategori kritis berarti konsumen sudah mulai mengenali risiko, tetapi belum cukup kuat untuk menghindari jebakan penipuan dan memperjuangkan haknya ketika terjadi masalah.
Pemerintah dan otoritas moneter memandang angka ini penting karena kepercayaan adalah fondasi penggunaan layanan pembayaran digital. Sekali kepercayaan rusak, pemulihannya mahal.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Arti Kategori Kritis bagi Konsumen
Dalam survei ini, keberdayaan diukur dari tiga sisi: pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, serta setelah memakai layanan pembayaran. Skor 77,03 persen berarti masih ada ruang perbaikan di banyak titik.
Konsumen yang belum berdaya cenderung mudah tergoda tawaran hadiah, sulit membedakan kanal resmi dan palsu, serta tidak tahu ke mana harus melapor ketika dana hilang.
Masalahnya bukan hanya soal literasi. Struktur transaksi digital kini melibatkan banyak pihak dalam satu alur, mulai dari bank, penyedia jasa pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi.
Ketika satu transaksi gagal atau disalahgunakan, konsumen sering tidak tahu pihak mana yang harus dimintai tanggung jawab. Kondisi itulah yang membuat posisi konsumen lemah secara struktural.
Metode Survei Tiga Tahunan
Bank Indonesia menjalankan Survei Nasional Perlindungan Konsumen setiap tiga tahun di seluruh provinsi melalui 46 kantor perwakilan. Survei ini menjadi dasar penghitungan IKKSP.
Hasil survei dipakai untuk memetakan wilayah dan kelompok masyarakat yang paling rentan. Menurut keterangan Antara, masih terdapat potensi kesenjangan tingkat keberdayaan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah.
Kesenjangan itu penting karena program edukasi yang seragam cenderung gagal menyentuh kelompok dengan kebutuhan berbeda, misalnya lansia, pelaku usaha mikro, atau masyarakat di daerah dengan akses internet terbatas.
Karena itu, IKKSP diarahkan menjadi acuan bersama untuk menentukan prioritas program, bukan sekadar angka laporan tahunan.
Lonjakan Transaksi QRIS
Survei ini muncul di tengah pertumbuhan pembayaran digital yang cepat. Jumlah pengguna QRIS mencapai 70,59 juta orang atau naik 8,17 persen secara tahunan.
Jumlah merchant QRIS tercatat 49,39 juta atau tumbuh 36,04 persen. Volume transaksi kumulatif telah melewati 20 miliar transaksi, dengan pertumbuhan volume 149,1 persen secara tahunan.
Data itu menunjukkan pembayaran digital sudah menjangkau pelaku usaha mikro, masyarakat perdesaan, generasi muda, hingga kelompok lanjut usia. Semakin luas jangkauan, semakin besar pula variasi tingkat literasi penggunanya.
Menurut Metro TV, Filianingsih menekankan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama penggunaan QRIS. Masyarakat memakai layanan itu karena merasakan kemudahan sekaligus meyakini keamanannya.
Penipuan Digital yang Makin Terorganisasi
Ancaman yang dihadapi bukan lagi penipuan sederhana perorangan. Pola kejahatan kini terorganisasi, lintas batas negara, dan memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan.
Pelaku dapat menyusun skema penipuan yang menyerupai layanan resmi, memalsukan tampilan aplikasi, atau menyamar sebagai petugas institusi keuangan. Modus seperti ini sulit dikenali konsumen awam.
Isu ini juga dibahas di forum internasional, antara lain Organisation for Economic Co-operation and Development dan Global Anti-Scam Alliance. Artinya, masalahnya bukan khas Indonesia.
Menurut Liputan6, kekhawatiran yang muncul adalah konsumen menjadi kapok memakai QRIS setelah mengalami pengalaman buruk. Dampak itu bisa memperlambat inklusi keuangan digital.


