Berita Indonesia dari APBN: realisasi subsidi dan kompensasi energi sampai akhir September 2026 mencapai Rp376,8 triliun. Angka itu melonjak 54,1 persen secara tahunan dibanding periode yang sama tahun lalu, dan setara 84,3 persen dari pagu APBN 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober.
Berita Indonesia: Rincian Realisasi sampai September 2026
Suahasil menyebut tahun lalu pembayaran subsidi dan kompensasi energi baru mencapai Rp244,6 triliun pada periode yang sama. Tahun ini pemerintah sudah membayarkan Rp376,8 triliun. Sebagian besar pembayaran ditujukan kepada Pertamina dan PLN sebagai badan usaha penyalur barang bersubsidi.
Peningkatan pembayaran tidak terlepas dari kebijakan pencairan yang dilakukan setiap bulan sejak 2026. Pola bulanan itu membuat arus kas badan usaha penyalur lebih sehat dan aman untuk operasional. Dengan begitu, pasokan barang bersubsidi di masyarakat diharapkan tidak terganggu.
Subsidi listrik tercatat menjangkau 43,4 juta pelanggan, atau meningkat 2,1 persen secara tahunan. Jumlah penerima yang besar menunjukkan beban subsidi tetap terkonsentrasi pada rumah tangga. Pemerintah menilai penyaluran itu turut menopang daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara sampai September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN. Angka itu tumbuh 19 persen secara tahunan. Belanja negara yang cepat direalisasikan dinilai membantu menjaga aktivitas ekonomi di daerah.
Faktor Pendorong Pembayaran
Suahasil menjelaskan pembayaran subsidi dan kompensasi dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia. Nilai tukar rupiah juga menentukan besar biaya yang harus ditanggung negara. Selain itu, peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi ikut menaikkan kebutuhan anggaran.
Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global berpotensi menambah kebutuhan subsidi energi. Pemerintah menyebut memiliki pengalaman menghadapi tekanan serupa saat konflik Rusia dan Ukraina pada 2022. Pengalaman itu menjadi acuan dalam menyusun bantalan fiskal tahun ini.
Subsidi nonenergi terutama dipengaruhi peningkatan pembayaran subsidi pupuk. Volume pupuk yang disalurkan naik 15,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan itu sejalan dengan musim tanam dan kebutuhan petani di berbagai daerah.
Program kredit usaha rakyat juga mencatat pertumbuhan penyaluran 7,9 persen. Pemerintah menilai penyaluran itu membantu usaha mikro bertahan di tengah tekanan biaya. Kombinasi subsidi dan kredit bersubsidi dinilai menjadi bantalan ekonomi rumah tangga.
Konsumsi BBM, LPG, dan Listrik
Konsumsi BBM tercatat 13.408,6 ribu kiloliter atau tumbuh 9,1 persen secara tahunan. Kenaikan itu menunjukkan mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha tetap tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi BBM menambah beban kompensasi yang harus dibayar negara.
Realisasi konsumsi LPG mencapai 5.761 juta kilogram atau naik 2,2 persen. LPG masih menjadi bahan bakar utama rumah tangga dan usaha kecil. Karena itu, gangguan pasokan LPG cepat berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Jumlah pelanggan listrik bersubsidi naik 2,1 persen. Pertumbuhan pelanggan berarti jaringan layanan listrik terus meluas ke wilayah baru. Pemerintah menilai perluasan akses listrik merupakan bagian dari pemerataan pembangunan.
Data konsumsi itu menjadi dasar penghitungan kompensasi kepada badan usaha. Semakin besar volume yang disalurkan, semakin besar pula dana yang harus dibayarkan negara. Karena itu, efisiensi penyaluran menjadi agenda penting pemerintah.
