Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: UU Ketenagakerjaan Baru Resmi Berlaku

7 November 2026 • zul • 37 kali dibaca
Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta.
Medelam, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita Indonesia hari ini: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Beleid itu menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan mencabut sebagian ketentuan UU Cipta Kerja. Salah satu perubahan yang paling banyak dibicarakan adalah aturan cuti bersama yang tidak lagi memotong jatah cuti tahunan.

Berita Indonesia: Aturan Baru Berlaku 28 Oktober

UU tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026. Naskahnya diunggah di situs Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Sesuai ketentuan, UU ini berlaku pada tanggal yang sama dengan pengundangannya.

UU baru ini terdiri dari 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab. Isinya mencakup perjanjian kerja, alih daya, pelindungan khusus, waktu kerja, pengupahan, jaminan sosial, hingga pemutusan hubungan kerja. Pemerintah diberi waktu satu tahun untuk menyusun peraturan pelaksanaan.

Kehadiran UU ini menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. MK meminta pembentuk undang-undang menata ulang materi ketenagakerjaan dalam satu undang-undang tersendiri. Tenggat yang diberikan berakhir pada 31 Oktober 2026.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Cuti Bersama Tidak Memotong Cuti Tahunan

Pasal 118 ayat 6 menjadi pasal yang paling banyak dikutip. Bunyinya, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Aturan ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang menyebut cuti bersama mengurangi jatah cuti tahunan.

Menurut Kompas.com, ketentuan itu tertuang dalam Paragraf 4 tentang Waktu Kerja. Pasal 118 ayat 5 menetapkan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan terus-menerus. Pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan. Istirahat panjang yang dimaksud adalah 30 hari kalender setelah pekerja bekerja lima tahun berturut-turut atau kelipatannya. Ketentuan ini diatur dalam pasal yang sama.

Pemerintah telah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk 2027. Penetapan itu tertuang dalam surat keputusan bersama tiga menteri. Dengan aturan baru, delapan hari cuti bersama tersebut tidak lagi mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

Hak Cuti Melahirkan dan Pendampingan

UU baru memperpanjang hak cuti melahirkan hingga tiga bulan. Cuti itu bisa diperpanjang sampai tiga bulan berikutnya bila ada kondisi khusus. Upah pada bulan keempat dibayar penuh, sedangkan bulan kelima dan keenam dibayar 75 persen.

Pekerja laki-laki mendapat hak cuti pendampingan saat istrinya melahirkan. CNBC Indonesia mencatat haknya dua hari dan bisa ditambah paling lama tiga hari. Penambahan itu diberikan sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja.

Ada pula cuti dua hari bagi pekerja yang istrinya mengalami keguguran. Hak cuti haid sampai dua hari juga diatur dalam bagian pelindungan khusus perempuan. Fasilitas laktasi menjadi kewajiban perusahaan.

Ketentuan ini melengkapi aturan lama yang sudah mengatur cuti melahirkan tiga bulan. Yang berubah adalah penegasan soal perpanjangan dan besaran upah pada bulan keempat sampai keenam. Perubahan itu memberi kepastian bagi pekerja perempuan.

Lembur, Upah, dan Jam Kerja

Jam kerja ditetapkan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Totalnya tetap 40 jam per minggu. Lembur wajib mendapat persetujuan pekerja dan perintah tertulis atau digital dari perusahaan.

Lembur dibatasi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Upah lembur 1,5 kali untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya. Upah per jam dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, lalu dibagi 173.

Lembur pada hari libur dan hari istirahat dibayar 2 sampai 4 kali sesuai jamnya. Ketentuan ini disusun agar perhitungan upah lembur lebih seragam. Tirto.id mencatat aturan teknis lain juga dirapikan dalam UU ini.

Upah pokok wajib minimal 75 persen dari upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jika perusahaan pailit, hak upah pekerja didahulukan. Pekerja juga dapat menuntut upah yang belum dibayar tanpa batas waktu.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga