Berita politik hari ini menyorot perhatian DPR terhadap puluhan calon jemaah umrah yang telantar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Sebanyak 53 orang gagal berangkat pada Senin (12/10/2026) setelah penerbangan lanjutan menuju Madinah dibatalkan akibat situasi keamanan di Arab Saudi.
Kronologi Penundaan Keberangkatan
Puluhan calon jemaah itu berangkat melalui biro perjalanan PT Mudah Menuju Baitullah. Rencananya mereka terbang dari Makassar menuju Kuala Lumpur, lalu melanjutkan penerbangan ke Madinah.
Penerbangan Malaysia Airlines MH846 rute Makassar ke Kuala Lumpur tetap beroperasi. Namun penerbangan lanjutan MH158 dari Kuala Lumpur menuju Madinah dibatalkan, sehingga rombongan tidak bisa melanjutkan perjalanan sesuai jadwal.
General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, menyatakan dari 83 penumpang yang direncanakan berangkat, hanya 30 penumpang reguler yang diberangkatkan menuju Kuala Lumpur. Sisa 53 orang ditunda keberangkatannya, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Ia menambahkan bahwa pada hari tersebut tidak tersedia penerbangan langsung dari Makassar menuju Madinah maupun Jeddah. Manajemen bandara menyatakan terus berkoordinasi dengan maskapai dan pemangku kepentingan terkait.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Latar Belakang Situasi Keamanan di Arab Saudi
Pembatalan penerbangan terjadi setelah eskalasi keamanan di kawasan Arab Saudi. Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh membuat sejumlah maskapai menyesuaikan operasi penerbangan ke kota-kota tujuan di negara itu.
Sejumlah pemberitaan menyebut adanya korban dalam serangan tersebut, tetapi angka yang dirilis berbeda antarmedia dan masih dapat berubah. Karena itu, data korban belum bisa disimpulkan final pada saat berita ini disusun.
Kementerian Haji dan Umrah bersama otoritas bandara mencatat dampak paling langsung adalah pembatalan penerbangan lanjutan. Penyesuaian jadwal maskapai menjadi faktor utama yang menentukan kapan rombongan bisa diberangkatkan kembali.
Perkembangan ini juga berkaitan dengan pemberitaan sebelumnya di SuaraLutim mengenai serangan ke Riyadh dan kepastian keamanan warga negara Indonesia di wilayah terdampak.
Respons Kementerian dan Pendataan Jemaah
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, menyatakan pihaknya langsung menurunkan tim ke bandara untuk melakukan pendataan. Jumlah jemaah awalnya belum bisa dirinci karena laporan baru masuk pada hari kejadian.
Ia meminta pihak travel menenangkan jemaah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di area bandara. Menurutnya, keselamatan jiwa jemaah harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan perjalanan.
Penyelenggara perjalanan menyatakan akan melakukan penjadwalan ulang penerbangan. Kompas.com melaporkan bahwa pihak travel memastikan akan mencarikan jadwal pengganti bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya.
Laporan detikSulsel menyebut video soal penundaan ini sempat beredar di media sosial sebelum dikonfirmasi resmi oleh otoritas bandara dan kementerian.
Berita Politik: Permintaan DPR agar Jemaah Tidak Ditelantarkan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, meminta pemerintah memastikan jemaah yang terdampak tidak ditelantarkan. Ia menekankan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas absolut dalam setiap keputusan perjalanan.
Ia mendorong koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di Arab Saudi, pengelola bandara, maskapai, dan penyelenggara perjalanan umrah.
Menurutnya, jemaah berhak memperoleh informasi yang jelas, pendampingan, akomodasi, serta layanan kesehatan selama menunggu jadwal keberangkatan berikutnya. Ia juga meminta agar seluruh jemaah terdampak terdata dengan baik.
Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan hal senada. Ia menegaskan pembatalan penerbangan tidak boleh berujung pada penelantaran jemaah di bandara atau di kota transit.
