Berita politik dari Eropa: Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengusulkan agar Ukraina menarik pasukannya dari Donbas sebagai imbalan keanggotaan NATO. Usulan itu disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada wartawan pada Sabtu, 14 November 2026.
Menurut Zelensky, pertanyaan itu muncul langsung dari perunding Amerika. Ia menyebutnya sebagai hal baru dalam rangkaian negosiasi yang selama ini menolak membahas keanggotaan NATO di tengah perang.
Usulan tersebut belum berbentuk dokumen resmi. Zelensky menegaskan bahwa keputusan akhir tidak berada di tangannya, melainkan pada rakyat Ukraina melalui mekanisme yang akan disiapkan bila tawaran itu benar-benar matang.
Berita Politik soal Tawaran Donbas dan NATO
Dalam keterangan yang dikutip BBC, Zelensky menyatakan pihak Amerika bertanya apakah Ukraina bersedia menarik diri dari Donbas jika diizinkan masuk NATO. Ia menekankan bahwa pertanyaan semacam itu belum pernah diajukan sebelumnya.
Donbas merupakan wilayah di timur Ukraina yang terdiri dari Oblast Donetsk dan Luhansk. Rusia mencaplok sebagian wilayah itu pada 2014, dan sejak invasi Februari 2022 garis depan bergerak di sekitar kota-kota besar di kawasan tersebut.
Narasi ini menjadi penting karena sebelumnya pejabat Amerika menyebut keanggotaan Ukraina di NATO tidak berada di meja perundingan. Kini posisi itu berubah, meski masih dalam bentuk pertanyaan yang belum diformalkan.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang Ditawarkan Amerika
Tawaran yang beredar bukan sekadar keanggotaan penuh. Menurut Zelensky, paket yang dibahas mencakup jaminan keamanan spesifik dari NATO dan Uni Eropa serta dukungan militer Ukraina dengan jumlah pasukan dan persenjataan yang memadai.
Ada pula komponen pemulihan ekonomi yang disebut Prosperity Plan atau Recovery Plan. Pendanaannya disebut berasal dari sumber yang jelas, meski rincian nominal belum dipublikasikan.
Yang paling sensitif, Amerika menyebut jaminan keamanan itu mirip Pasal 4 dan Pasal 5 piagam NATO. Namun ketika Zelensky bertanya apakah akan ada tentara Amerika di tanah Ukraina, jawaban pihak Amerika adalah tidak.
Sebagai gantinya, Amerika menyebut jaminan bilateral yang mirip perjanjian keamanan dengan Israel dan sejumlah negara Timur Tengah. Model itu memberi dukungan tanpa menempatkan pasukan secara permanen.
Perundingan Abu Dhabi dan Putaran Dublin
Usulan ini muncul setelah perundingan di Abu Dhabi pada 10 sampai 11 November yang mempertemukan delegasi Ukraina dan Rusia dengan mediasi Amerika. Perundingan itu berakhir tanpa terobosan.
Utusan Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff kemudian bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, lalu menemui Zelensky di Dublin. Pertemuan di Dublin berlangsung di sela KTT Uni Eropa.
Menurut Zelensky, semua pihak sepakat bahwa pejabat Eropa harus dilibatkan dalam negosiasi berikutnya. Kesepakatan prosedural itu menjadi satu-satunya hasil konkret dari rangkaian pertemuan tersebut.
Zelensky juga menyebut Rusia menolak usulan gencatan senjata yang khusus menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi. Penolakan itu disampaikan dalam perundingan yang sama.
Syarat Zelensky: Jaminan dan Referendum
Zelensky tidak menutup pintu, tetapi memberi syarat berlapis. Ia menyatakan akan membawa tawaran itu ke publik Ukraina bila Amerika dan mitra NATO mengonfirmasi paket jaminan keamanan secara utuh.
Ia juga menegaskan tidak akan mengakui wilayah pendudukan sebagai bagian Rusia. Pernyataan itu penting karena menjadi batas politik yang sulit dilewati dalam negosiasi apa pun.
Dalam wawancara dengan media Ukraina yang dikutip Kyiv Independent, Zelensky menyebut dirinya tidak punya hak memutuskan sendiri. Karena itu ia berencana membuka dialog terbuka dengan masyarakat bila proposal resmi diterima.
Pendekatan itu mirip mekanisme referendum. Secara politik, langkah tersebut membagi beban keputusan, sekaligus melindungi posisi presiden dari tuduhan menyerahkan wilayah tanpa mandat.


