Berita politik dari KTT ke-49 ASEAN di Manila berujung pada satu keputusan yang dinanti banyak pihak: larangan bagi perwakilan politik Myanmar tetap berlaku. Para pemimpin ASEAN sepakat mempertahankan pembatasan keikutsertaan perwakilan non-politik Myanmar di KTT dan pertemuan tingkat menteri luar negeri. Keputusan itu tertuang dalam dokumen Peninjauan dan Keputusan Pemimpin ASEAN terkait Implementasi Konsensus Lima Poin.
Keputusan Diambil di KTT ke-49 Manila
KTT berlangsung di Manila, Filipina, pada 15 sampai 17 November 2026. Filipina memegang keketuaan ASEAN tahun ini. Myanmar tidak diundang pada tingkat pemimpin dan hanya diwakili pejabat kementerian luar negerinya.
Dokumen keputusan menyatakan pembatasan dipertahankan sampai ada kemajuan berarti dalam implementasi Konsensus Lima Poin. Kutipan itu dimuat dalam laporan ANTARA yang memantau jalannya KTT. Keputusan diambil pada hari pertama pertemuan para pemimpin.
Meski demikian, ASEAN memastikan partisipasi Myanmar pada pertemuan sektoral atau tingkat menteri lainnya tidak dibatasi. Pembedaan itu menjadi kompromi antara negara yang ingin mengetatkan dan yang ingin melunakkan sikap.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Isi Keputusan: Perwakilan Non-Politik Tetap Berlaku
Para pemimpin menegaskan Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan utama penyelesaian krisis politik Myanmar. Mereka mendesak implementasi penuh demi pemulihan kehidupan bermasyarakat. ASEAN juga mendorong pendekatan berjenjang berdasarkan tingkat pelaksanaan konsensus tersebut.
Kemajuan konkret yang bisa dibuktikan akan membuka ruang bagi pemulihan keterwakilan politik Myanmar secara penuh. Kalimat itu memberi jalan bagi normalisasi bertahap. Namun tidak ada tenggat waktu yang disebutkan.
ASEAN mendesak semua pihak di Myanmar melakukan de-eskalasi kekerasan bersenjata. Mereka juga meminta agar masyarakat sipil dan infrastruktur sipil tidak dijadikan target. Bantuan kemanusiaan harus mengalir tanpa hambatan, dan dialog nasional perlu didukung.
Sorotan Berita Politik: Thailand Dorong Pelonggaran
Tekanan untuk melunakkan larangan datang dari sejumlah anggota. Thailand secara terbuka meminta menteri luar negeri Myanmar diizinkan masuk pertemuan tingkat menteri. Usulan itu disampaikan Menlu Thailand Sihasak Phuangketkeow setelah berkunjung ke Myanmar pada 12 November.
Reuters mencatat hampir separuh anggota ASEAN memperkuat hubungan bilateral dengan Myanmar sepanjang 2026. Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia menerima kunjungan resmi pemimpin Myanmar. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Oktober menyatakan dukungan bagi reintegrasi Myanmar.
Sikap itu berseberangan dengan negara yang menuntut tekanan lebih keras. Mereka meminta pembebasan tahanan politik dan penghentian serangan udara. Perbedaan posisi membuat keputusan akhir berbentuk dokumen hasil negosiasi, bukan pernyataan tegas satu arah, seperti dilaporkan The Straits Times.
Myanmar Diwakili Pejabat Kementerian Luar Negeri
Filipina sebagai tuan rumah menegaskan tidak ada undangan bagi pemimpin junta. Myanmar diwakili Direktur Jenderal Urusan ASEAN kementerian luar negerinya. Keterangan itu disampaikan Departemen Luar Negeri Filipina dan dimuat Philippine News Agency.
Juru bicara urusan ASEAN Filipina, Dax Imperial, mengatakan keputusan tentang Myanmar akan tercermin dalam dokumen yang dinegosiasikan. Ia tidak menjawab langsung apakah akan ada rekomendasi menerima kepemimpinan Myanmar. Para menteri luar negeri sudah membahasnya sejak akhir pekan lalu.
Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar yang juga Menlu Filipina, Theresa Lazaro, menegaskan tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin tetap berlaku. Pernyataan itu disampaikan sebelum para pemimpin menggelar sesi pleno.
Alasan Larangan Masih Dipertahankan
Larangan diberlakukan sejak 2021 setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih. Alasannya, junta dinilai gagal menjalankan konsensus perdamaian. Konflik bersenjata kemudian meluas ke banyak wilayah Myanmar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan konflik telah menewaskan sekitar 100.000 orang. Lebih dari 3,5 juta penduduk mengungsi, menurut angka yang dikutip Reuters. Data itu menjadi dasar penilaian bahwa situasi lapangan belum membaik.
Isu penahanan Aung San Suu Kyi juga memengaruhi pertimbangan. ASEAN menjadikan perkembangan positif terkait tokoh demokrasi itu sebagai salah satu kriteria. Hingga kini status hukumnya belum berubah menjadi pembebasan penuh.


