Berita politik hari ini menyoroti keluhan guru yang tunjangannya belum juga cair. Komisi X DPR mengungkapkan tunjangan profesi dan tunjangan sertifikasi guru belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menerima banyak laporan dari guru di berbagai daerah. Kementerian Keuangan didesak segera mencairkan tunjangan tersebut dalam pekan ini.
Berita Politik: Tiga Bulan Tunjangan Guru Mandek
Pernyataan itu disampaikan Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin 12 Oktober 2026, seperti diberitakan BeritaSatu. Ia mengaku Komisi X menerima banyak pesan singkat dan telepon dari guru yang mengeluhkan belum cairnya tunjangan. “Komisi 10 sudah dari beberapa hari yang lalu sebenarnya, mendapat banyak WA, banyak SMS, banyak keluhan dari guru-guru kita hari ini,” kata Lalu. Hingga hari ini, tunjangan profesi dan tunjangan sertifikasi belum terbayarkan oleh pemerintah pusat.
Pembayaran tunjangan yang sebelumnya berjalan setiap tahun kini mengalami kemacetan. Lalu menegaskan anggaran untuk pos tersebut telah tersedia dalam APBN 2026. “Anggarannya sudah ada dan setiap tahun tetap berjalan. Nah, mulai bulan ini, 3 bulan terakhir ini sudah mulai mandek,” ujarnya. Kondisi ini membuat para guru di daerah menanti kepastian hak mereka.
Ia meminta Kementerian Keuangan segera menelusuri penyebab tertundanya pembayaran tersebut. Lalu juga meminta menteri keuangan memastikan surat dari kementerian pendidikan ditindaklanjuti. Guru-guru di daerah tidak boleh terus menunggu tanpa kejelasan. DPR menilai persoalan ini mendesak untuk diselesaikan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Kronologi Keluhan yang Masuk ke Komisi X
Keluhan guru mulai banyak masuk dalam beberapa hari terakhir sebelum pernyataan Komisi X. Wakil Ketua Komisi X menyebut banyak guru yang menghubungi pihaknya lewat aplikasi pesan. Mereka menanyakan kapan tunjangan profesi dan tunjangan sertifikasi akan dibayarkan. Komisi X kemudian menyampaikan persoalan ini secara terbuka kepada publik.
Lalu menuturkan surat permohonan pencairan sebenarnya sudah lama diajukan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan. Namun hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut atas surat tersebut. Ia meminta menteri keuangan mencari di mana surat itu mandek, seperti diberitakan Akurat.
“Kalau pak menkeu yang baru belum membaca surat ini, silakan cari. Cari surat ini mandeknya di mana,” kata Lalu. Yang jelas, guru-guru kita hari ini tiga bulan belum terbayarkan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasinya. Pernyataan itu menegaskan urgensi penyelesaian pembayaran. Komisi X berharap masalah administrasi segera diurai.
Menkeu Baru Diminta Menindaklanjuti Surat
Komisi X secara khusus meminta Suahasil Nazara yang kini menjadi Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti surat dari Kemendikdasmen, seperti diberitakan SINDOnews. Surat pengajuan pencairan disebut sudah dikirim sebelum pergantian menteri keuangan. Lalu meminta Suahasil menelusuri keberadaan surat tersebut. Ia menilai keterlambatan ini murni masalah birokrasi, bukan karena tidak ada anggaran.
Anggaran untuk pembayaran tunjangan guru telah disetujui DPR dan dialokasikan setiap tahun. Persoalan bergeser dari alokasi ke eksekusi di tingkat kementerian. DPR menilai tidak ada alasan bagi tunjangan untuk tertahan selama tiga bulan. Para guru berhak menerima haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Lalu juga meminta Kementerian Keuangan menelusuri penyebab tertundanya pembayaran. Ia ingin memastikan tidak ada kendala teknis yang berkepanjangan dalam proses pencairan. Komisi X akan terus mengawal masalah ini hingga tunjangan guru cair. Para guru di daerah menjadi perhatian utama DPR dalam pembahasan anggaran.
