Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Politik: Menkomdigi Lawan Algoritma Platform

14 November 2026 • zul • 45 kali dibaca
Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, domain publik, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita politik hari ini datang dari Jakarta: Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan ruang redaksi tidak boleh dikendalikan algoritma platform digital global. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026. Menurutnya, penentuan berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor.

Meutya menilai algoritma perusahaan teknologi besar cenderung berorientasi pada keuntungan bisnis. Karena itu, keputusan tentang berita yang layak terbit tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada sistem otomatis. Ia menyebut pertimbangan konteks dan kepentingan masyarakat harus tetap dimiliki manusia di ruang redaksi.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan algoritma sebagai isu kedaulatan informasi, bukan sekadar kebijakan teknologi. Pemerintah ingin memastikan distribusi informasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan platform yang berbasis di luar Indonesia.

Berita Politik: Kendali Manusia atas Algoritma

Dalam sambutannya, Meutya menyatakan Indonesia harus punya kendali terhadap algoritma. Menurutnya, algoritma ditentukan manusia yang mampu menilai berita mana yang membawa kebaikan dan mana yang membawa mudarat. Kalimat itu dikutip Antara dari keterangan pers kementerian.

Tata Atur
Iklan

Ia juga mengakui tantangan yang dihadapi tidak kecil. Algoritma platform global berukuran sangat besar, sementara kapasitas ruang redaksi menyusut dibandingkan sepuluh tahun lalu. Meski begitu, ia menegaskan upaya menjaga kendali redaksi tetap penting.

Pernyataan itu menyiratkan bahwa pemerintah tidak berencana melarang platform, tetapi ingin menyeimbangkan relasi. Kendali redaksi dipertahankan sebagai benteng agar agenda publik tidak sepenuhnya ditentukan oleh model rekomendasi yang mengejar keterlibatan pengguna.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Publisher Rights sebagai Instrumen Utama

Pemerintah mempertahankan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Regulasi yang dikenal sebagai Publisher Rights itu menjadi dasar hubungan antara perusahaan pers dan platform digital.

Menurut VIVA, Meutya menyebut aturan tersebut sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara perusahaan pers dan perusahaan teknologi besar. Ia mengakui ada permintaan dari sejumlah negara agar aturan itu tidak diterapkan, tetapi pemerintah tetap mempertahankannya.

Publisher Rights mengatur kewajiban platform bernegosiasi dengan penerbit berita, termasuk soal kompensasi atas konten yang ditampilkan. Aturan itu juga menyediakan jalur penyelesaian sengketa bila kesepakatan tidak tercapai. Pelaksanaannya bertahap dan masih menjadi bahan perdebatan industri.

Mengapa Algoritma Menentukan Nasib Media

Di era digital, mayoritas pembaca menemukan berita melalui feed media sosial dan mesin pencari. Urutan yang ditampilkan algoritma menentukan berapa banyak orang yang melihat satu artikel. Media yang tidak muncul di halaman pertama praktis kehilangan pembaca meski kualitas liputannya baik.

Model rekomendasi bekerja dengan mengukur keterlibatan, seperti klik, waktu baca, dan komentar. Konten yang memicu emosi kuat biasanya lebih banyak didistribusikan. Pola itu membuat berita mendalam kalah bersaing dengan konten sensasional yang cepat dikonsumsi.

Ketergantungan pada distribusi platform juga memengaruhi pendapatan. Trafik yang turun berdampak langsung pada pemasukan iklan digital. Karena itu, gagasan kedaulatan informasi bukan hanya soal ideologi, tetapi menyangkut keberlanjutan industri pers.

Langkah Komdigi Sebelumnya

Isu algoritma bukan hal baru bagi Komdigi. Pada Oktober 2026, kementerian membantah permintaan penurunan konten kebakaran hutan dan lahan dari platform. Saat itu Meutya justru mendorong transparansi algoritma agar pengguna tidak dibatasi secara sepihak.

Komdigi juga meminta platform menjelaskan bagaimana pedoman komunitas diterapkan. Permintaan itu muncul setelah sejumlah unggahan soal karhutla diduga kehilangan jangkauan. Pemerintah menegaskan tidak ada permintaan penghapusan konten, dan meminta masyarakat mengajukan banding bila mengalami pembatasan.

Dalam dokumen kedua yang dikutip Antara, Meutya menyebut penguatan ekosistem pers diperlukan agar ruang redaksi tetap punya kendali. Ia menempatkan Publisher Rights sebagai salah satu instrumen perlindungan ekosistem tersebut.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga