Berita politik soal perubahan nama lembaga negara kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencananya mengubah nama Badan Narkotika Nasional menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Rencana itu disampaikan langsung oleh Presiden dalam sebuah acara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
Prabowo menyebut perubahan nama itu sebagai upaya memperbaiki nomenklatur lembaga. Menurutnya, BNN sudah bekerja memberantas jaringan narkotika, termasuk yang beroperasi di sejumlah kampung narkoba.
Sampai sekarang belum ada rancangan aturan resmi yang dipublikasikan. Karena itu, rencana ini masih berupa pernyataan kebijakan, bukan keputusan yang sudah berkekuatan hukum.
Berita Politik: Prabowo Ingin Nama BNN Diubah
Pernyataan itu keluar saat Presiden menghadiri penyerahan hasil Satuan Tugas Pemberantasan Korupsi di sektor kehutanan. Acara berlangsung di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa sore.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut BNN sebagai badan yang memerangi narkotika. Ia lalu menyatakan nama lembaga itu akan diperbaiki menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika.
Ia tidak merinci alasan teknis di balik perubahan nama tersebut. Presiden hanya menyoroti keberhasilan pengungkapan jaringan narkotika serta risiko yang dihadapi petugas di lapangan.
Menurut Prabowo, sejumlah aparat menjadi korban saat mencoba menertibkan peredaran narkotika. Ia menyebut ada petugas yang diserang saat menjalankan tugas di wilayah tertentu.
Pernyataan itu kemudian dikutip banyak media nasional. Nama Badan Narkotika Nasional menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan pada hari berikutnya.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Kutipan dan Konteks Acara di Kejaksaan Agung
Kutipan yang paling banyak beredar berbunyi singkat. Presiden menyebut BNN adalah badan yang memerangi narkotika, lalu menegaskan namanya akan diperbaiki.
Konteks acara itu penting dicatat. Presiden hadir untuk menerima penyerahan hasil pemulihan keuangan negara dan pemulihan kawasan hutan dari satuan tugas khusus.
Dalam acara yang sama, Presiden juga menyoroti temuan kampung narkoba di sejumlah daerah. Ia menilai temuan itu menunjukkan bahwa perang melawan narkotika belum selesai.
Karena itu, pernyataan soal nama lembaga dibaca sebagai penegasan komitmen, bukan sekadar soal istilah. Perubahan nama dianggap sebagai langkah awal sebelum perubahan kewenangan.
Apa Isi Nama Baru BNPN
Nama yang disebut Presiden adalah Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Kata penanggulangan memberi penekanan pada upaya menahan dan menekan peredaran, bukan sekadar memberantas.
Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi soal singkatan yang akan dipakai. Media menyebutnya BNPN, tetapi belum ada dokumen negara yang menetapkan singkatan tersebut.
BNN sendiri berdiri sejak 2002 melalui keputusan presiden, sebelum kewenangannya diperkuat undang-undang narkotika. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Perubahan nama sebuah lembaga biasanya menuntut perubahan dasar hukum. Aturan baru diperlukan untuk menyesuaikan tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada nama baru.
Konsekuensi Perubahan Nomenklatur
Mengubah nama lembaga bukan pekerjaan administratif semata. Ada konsekuensi pada struktur organisasi, jenjang jabatan, hingga anggaran yang menyertainya.
Kompas.id dalam tajuknya menyebut perubahan ini membawa banyak turunan. Esensinya, eselon bisa naik, tanggung jawab bertambah, dan skema remunerasi pegawai ikut berubah.
Di tingkat daerah, BNN memiliki kantor perwakilan provinsi dan kabupaten kota. Perubahan nomenklatur pusat dengan sendirinya menuntut penyesuaian nama dan struktur di daerah.
Perubahan itu juga menyentuh kerja sama internasional. Sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman mencantumkan nama lembaga secara resmi.
