Berita viral dari Beijing: mulai Minggu, 15 November 2026, warga tidak lagi boleh memiliki atau menyimpan drone di seluruh wilayah kota. Aturan yang diumumkan pada September lalu itu berlaku di kawasan urban maupun rural seluas sekitar 16.400 kilometer persegi. Pelanggar bisa dikenai denda dan perangkatnya disita. Kebijakan ini memperluas pembatasan yang sebelumnya hanya melarang penjualan drone.
Berita Viral: Isi Aturan dan Cakupannya
Aturan baru melarang kepemilikan dan penyimpanan kendaraan udara nirawak di dalam batas Kota Beijing, seperti dilaporkan Channel News Asia. Membawa drone atau komponen utamanya masuk ke kota juga dilarang. Ketentuan itu berlaku untuk perorangan maupun perusahaan.
Wilayah yang tercakup mencakup area urban dan rural seluas sekitar 16.400 kilometer persegi. Luas itu kira-kira setengah ukuran Belgia. Pemerintah kota menyebut aturan ini untuk menjaga keamanan ibu kota.
Sebelumnya, Beijing sudah melarang penjualan drone pada Mei 2026. Saat itu pemilik masih diizinkan menyimpan perangkatnya asalkan mendaftar dengan nama asli. Kini izin penyimpanan itu dicabut sepenuhnya.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Masa Peralihan dan Skema Buyback
Pemilik drone diminta menyingkirkan perangkatnya sebelum aturan berlaku. Mereka bisa menjualnya di titik buyback yang disetujui atau melalui platform daring. Alternatif lain adalah membawa drone ke luar area pemberlakuan.
Pemerintah kota menyediakan subsidi bagi pemilik yang menyerahkan drone di lokasi pembelian kembali. Pemilik juga bisa memilih skema daur ulang dengan insentif kecil. Informasi itu disampaikan melalui media milik pemerintah, Beijing Daily.
Masa peralihan berlangsung beberapa pekan sebelum Minggu, 15 November 2026. Setelah tanggal itu, kepemilikan drone dianggap pelanggaran. Petugas berwenang dapat menyita perangkat dan menjatuhkan sanksi administratif.
Pengecualian untuk Kepentingan Tertentu
Aturan menyediakan pengecualian untuk penerbangan dengan alasan khusus. Alasan yang disebut mencakup kontraterorisme, penegakan hukum, bantuan darurat, pertanian, dan riset ilmiah. Pengecualian diberikan secara kasus per kasus.
Penerbangan drone di luar Beijing masih diperbolehkan dengan pendaftaran nama asli. Namun, membawa drone dari luar kota ke Beijing sudah dilarang sejak sebelumnya. Aturan itu berlaku pula bagi wisatawan yang membawa perangkat pribadi.
Pembatasan di Beijing lebih ketat dibanding banyak kota lain di China. Ibu kota memang sering menerapkan aturan keamanan tambahan. Kebijakan ini menambah lapisan pengawasan atas ruang udara kota.
Sejumlah pengamat menyebut aturan ini bisa menjadi rujukan kota besar lain. Namun, dampaknya bagi industri drone konsumen belum diukur. Produsen dan pengguna menunggu kejelasan soal masa transisi dan kompensasi.
Latar: Kecelakaan Pesawat Kecil Juni 2026
Pembatasan diperketat setelah insiden penerbangan pada Juni 2026. Sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di kota. Menurut laporan The Hindu, pilot tewas dan 13 orang lain mengalami luka.
Insiden itu memicu kekhawatiran soal keselamatan ruang udara di kawasan padat gedung. Pemerintah kota kemudian mempercepat revisi aturan drone. Sejumlah pembatasan penerbangan nonkomersial juga diberlakukan.
Aturan kepemilikan drone diumumkan pada September 2026. Revisi peraturan disahkan dan mulai berlaku pada 15 November 2026. Pemerintah menyebut langkah itu sebagai bagian dari pengamanan ibu kota.
Dampak bagi Pengguna dan Komunitas
Kebijakan ini memukul pengguna drone untuk hobi, fotografi, dan dokumentasi. Sebagian memilih menjual perangkatnya melalui titik pembelian kembali. Sebagian lain membawa drone ke kota lain agar tetap bisa digunakan.
Pembuat konten dan jurnalis warga yang biasa memakai drone harus mengajukan izin khusus. Izin tidak diberikan otomatis dan bergantung pada alasan penerbangan. Proses itu menambah biaya dan waktu produksi konten visual.
Pengguna di kota lain tetap wajib mendaftarkan drone dengan identitas asli. Mereka juga terikat zona larangan terbang di sekitar bandara dan fasilitas tertentu. Pelanggaran dapat berujung pada denda dan penyitaan. Media nasional Indonesia juga memberitakan kebijakan ini, salah satunya detik.com.


