Berita viral hari ini datang dari Antalya, Turki, tempat Konferensi Para Pihak ke-31 atau COP31 dibuka pada Senin, 9 November 2026. Lebih dari 190 negara mengirim delegasi ke kota wisata di pesisir Mediterania itu. Pertemuan berlangsung sampai 20 November dengan tema COP Masa Depan dan COP Implementasi. Namun sorotan terbesar bukan pada agenda resmi, melainkan pada tuntutan mereformasi cara kerja konferensi iklim itu sendiri.
Berita Viral: COP31 Antalya Dibuka dengan Tema Implementasi
Menurut ANTARA, lokasi konferensi disiapkan di atas lahan seluas 1,1 juta meter persegi. Panitia membangun dua kawasan utama, yaitu Zona Biru untuk negosiasi resmi dan Zona Hijau untuk kegiatan tematik masyarakat. Tema yang diangkat adalah COP Masa Depan dan COP Implementasi, dengan tiga pilar dialog, konsensus, dan aksi.
Zona Biru memuat ruang sidang pleno, kantor delegasi, paviliun, pusat media, dan restoran. Akses ke kawasan itu diatur ketat berdasarkan akreditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Zona Hijau terbuka lebih luas bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda.
Untuk transportasi, 630 bus rendah emisi dari 25 pemerintah kota disiapkan melayani peserta. Aula pleno terbesar berkapasitas 1.794 orang dan diberi nama Anadolu. Aula di Zona Hijau yang berkapasitas 5.000 orang dinamai Aula Gaza.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Tuntutan Mereformasi Sistem Konsensus
Laporan DW yang dimuat detikcom menyebut bahwa sejumlah pakar dan diplomat menilai KTT di Antalya tidak akan melahirkan terobosan besar. Mereka menilai mekanisme konferensi tahunan sudah terlalu lambat menghadapi krisis iklim. Karena itu, muncul desakan agar forum itu direformasi sebelum kehilangan relevansi.
Usulan yang beredar beragam bentuknya. Ada pihak yang menginginkan COP digelar setiap dua tahun sekali, bukan setiap tahun. Ada pula yang mengusulkan skala konferensi diperkecil agar negosiasi lebih fokus dan lebih murah. Yang paling keras menuntut penghapusan sistem pengambilan keputusan berbasis konsensus.
Sistem konsensus memberi setiap negara hak untuk memblokir keputusan. Dalam praktiknya, mekanisme itu kerap dipakai sekelompok negara produsen bahan bakar fosil untuk menahan langkah lanjutan. Akibatnya, dokumen akhir sering muncul sebagai kompromi paling rendah yang bisa diterima semua pihak.
Target 1,5 Derajat Celsius Semakin Jauh
Dua bulan sebelum COP31, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyesuaikan kembali target yang selama satu dekade menjadi pegangan diplomasi iklim. Ambisi menjaga kenaikan suhu bumi tidak melampaui 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri dinilai semakin sulit dicapai. Dunia sudah melewati lintasan emisi yang seharusnya ditempuh.
Konsekuensinya sudah terlihat di banyak tempat. Gelombang panas ekstrem melanda sejumlah wilayah Eropa pada musim panas lalu. Banjir besar di Nepal menghancurkan permukiman dan infrastruktur. Kebakaran hutan dan badai dengan intensitas lebih tinggi juga semakin sering terjadi.
COP30 di Belem, Brasil, tahun lalu hanya menghasilkan kesepakatan yang dinilai minim ambisi. Dokumen akhirnya bahkan gagal mencantumkan penyebutan eksplisit tentang bahan bakar fosil. Padahal, bahan bakar fosil adalah penyebab utama pemanasan global yang harus ditangani bersama.
Peran Amerika Serikat yang Mengecil
Di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat kembali menjauh dari proses iklim multilateral. Trump berulang kali menyebut pemanasan global sebagai tipuan. Sikap itu memangkas salah satu pemain terbesar dalam diplomasi iklim global.
AS adalah ekonomi terbesar dunia sekaligus penghasil emisi terbesar kedua. Tanpa keterlibatan mereka, negara berkembang menilai beban pengurangan emisi menjadi tidak seimbang. Janji pendanaan iklim senilai puluhan miliar dolar pun dipertanyakan kelanjutannya.
Kekosongan kepemimpinan itu dicoba diisi negara tuan rumah. Turki mendorong inisiatif praktis, termasuk dukungan bagi komitmen global elektrifikasi. Pendekatan itu sengaja dipilih agar konferensi tetap punya hasil nyata meski negosiasi politik berjalan lambat.


