Berita viral hari ini datang dari industri pusat data di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII memproyeksi kapasitas data center nasional melampaui 1.000 megawatt pada 2030. Proyeksi itu disampaikan saat peluncuran pusat data baru di Lamongan, Jawa Timur, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Berita Viral: Kapasitas Data Center RI Diproyeksi Tembus 1.000 MW
Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyebut kapasitas pusat data yang beroperasi secara nasional saat ini sekitar 540 megawatt. Permintaan masih tinggi karena sejumlah penyedia diperkirakan penuh dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, pembangunan fasilitas baru perlu disiapkan lebih awal.
Perkiraan itu merujuk pada pertumbuhan layanan digital, termasuk kebutuhan pemrosesan data untuk kecerdasan artifisial. Kebutuhan penyimpanan dan lalu lintas data meningkat cepat. Pusat data menjadi infrastruktur penopang utama layanan tersebut.
Besaran daya listrik menjadi ukuran utama kapasitas pusat data. Satu megawatt setara daya untuk melayani ribuan rumah tangga. Karena itu, pertumbuhan pusat data selalu berdampingan dengan perencanaan pasokan listrik.
Pusat data yang diluncurkan di Lamongan dikelola PT Tigabelas Solusi Nusantara. Perusahaan itu dibentuk melalui kolaborasi 13 perusahaan teknologi anggota APJII Jawa Timur. Mereka beroperasi di Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, dan Jombang.
Peluncuran itu juga menandai pengoperasian awal simpul pertukaran internet IIX-JI. Simpul tersebut memperkuat konektivitas jaringan lokal di Jawa Timur. Trafik antarpenyedia jasa internet bisa bertukar lebih efisien tanpa harus melewati Jakarta.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Dari 540 MW ke Kebutuhan Baru pada 2030
Angka 540 megawatt adalah kapasitas yang sudah beroperasi menurut APJII. Pemerintah menghitung kapasitas pada periode dan cakupan yang berbeda. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut ada 185 pusat data dengan total daya 274 megawatt pada 2026.
Perbedaan angka itu muncul karena metode pendataan dan cakupan fasilitas berbeda. Sebagian fasilitas berukuran kecil tidak masuk hitungan asosiasi. Yang penting, arah pertumbuhannya sama, yaitu meningkat cepat.
Pemerintah menargetkan kapasitas pusat data menembus 2.000 megawatt pada 2029. Proyeksi APJII untuk 1.000 megawatt pada 2030 lebih konservatif. Kedua angka itu sama-sama menunjukkan kebutuhan investasi yang besar.
Penyedia jasa internet melihat permintaan datang dari sektor korporasi dan layanan publik. Layanan komputasi awan, penyimpanan data, dan pemrosesan kecerdasan artifisial menjadi penggerak utama. Setiap layanan menuntut daya listrik dan pendinginan yang besar.
Pusat Data Mulai Menyebar ke Daerah
Pertumbuhan pusat data sebelumnya terpusat di Jakarta dan kawasan metropolitan. APJII menilai penyebaran ke daerah penting agar kebutuhan pemrosesan data tidak menumpuk di satu wilayah. Pusat data regional juga mempercepat akses bagi pengguna setempat.
Pusat data di daerah berpotensi menggerakkan usaha penyedia jasa internet. Kebutuhan tenaga kerja bidang teknologi informasi ikut terbuka. Sektor pendukung seperti pembangunan jaringan kabel dan infrastruktur telekomunikasi juga tumbuh.
Jawa Timur menjadi contoh pengembangan berskala menengah. Selain fasilitas besar, model edge data center disiapkan di sejumlah kota. Skema itu memangkas jarak data ke pengguna sehingga layanan lebih responsif.
Pemerintah daerah menyambut investasi ini karena menambah penerimaan dan lapangan kerja. Namun kesiapan listrik dan jaringan menjadi syarat utama. Wilayah tanpa pasokan listrik stabil berisiko sulit menarik investor pusat data.
Sisi Lain: Kebutuhan Air dan Listrik
Pertumbuhan pusat data membawa konsekuensi pada konsumsi energi dan air. Sistem pendinginan memerlukan air dalam jumlah besar. Kebutuhan air itu mulai menjadi sorotan di kota besar yang pasokannya terbatas.
Pusat data skala besar juga menambah beban jaringan listrik. Sebagian operator menyiapkan pembangkit sendiri untuk menjaga keandalan pasokan. Pilihan sumber energi menentukan besar jejak karbon fasilitas tersebut.
Sejumlah negara mulai mewajibkan pelaporan penggunaan energi dan air pusat data. Transparansi itu membantu pemerintah daerah merencanakan kapasitas infrastruktur. Indonesia belum memiliki aturan khusus untuk hal ini.
Operator menyebut efisiensi pendinginan menjadi fokus investasi. Teknologi pendingin cair dan pengaturan suhu ruang dipakai untuk menekan konsumsi. Efisiensi itu juga memangkas biaya operasional jangka panjang.
Baca juga: Viral Hari Ini: Insiden Agen AI Jadi Peringatan Dini
