Berita viral dari Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Antalya, Turki: Indonesia membutuhkan investasi sekitar 472,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp7.513 triliun untuk mencapai target mitigasi perubahan iklim. Angka itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam forum Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale di sela COP31, Jumat, 13 November 2026. Ia mendorong penguatan skema pendanaan agar kebutuhan sebesar itu bisa dipenuhi.
Angka tersebut bukan janji baru, melainkan kebutuhan yang sudah tercantum dalam dokumen iklim nasional. Pemerintah menyebutnya sebagai konsekuensi dari target penurunan emisi yang harus dijalankan dalam periode 2031 sampai 2035. Tanpa dukungan pembiayaan, target itu sulit direalisasikan.
Di forum yang sama, Indonesia menyatakan dukungan terhadap Climate Implementation Bridge, inisiatif Presidensi COP31 yang menghubungkan komitmen iklim dengan proyek yang siap dibiayai. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara percontohan pertama bersama Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan.
Berita viral: Rp7.513 triliun untuk empat sektor
Kebutuhan pendanaan sebesar 472,6 miliar dolar itu mencakup empat sektor utama, yaitu energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, serta pengelolaan sampah. Keempatnya merupakan penyumbang emisi terbesar sekaligus penerima dampak perubahan iklim. Alokasi terbesar biasanya mengarah ke transisi energi dan perbaikan tata kelola lahan.
Menurut Jumhur, besaran kebutuhan itu membuat anggaran negara tidak bisa menjadi satu-satunya sumber. Pemerintah mendorong kombinasi pembiayaan dari bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, dan investor swasta. Skema campuran dinilai lebih realistis daripada mengandalkan hibah.
Angka Rp7.513 triliun setara dengan sekitar sepertiga produk domestik bruto nasional. Karena itu, pemerintah menempatkan pendanaan iklim sebagai persoalan struktural, bukan proyek tahunan. Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta forum yang membahas cara mempercepat pelaksanaan komitmen (detikcom).
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
BRIDGE dan lima negara percontohan
BRIDGE dirancang sebagai penghubung antara komitmen iklim dan proyek konkret. Negara peserta diminta menyiapkan daftar proyek yang layak dibiayai, sehingga dana tidak berhenti pada pernyataan politik. Inisiatif ini akan diperluas ke negara berkembang lain hingga 2035.
Indonesia menekankan agar BRIDGE disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing negara. Jumhur mengatakan inisiatif itu sebaiknya memperkuat kapasitas nasional dan memaksimalkan skema pembiayaan yang sudah ada, bukan membentuk mekanisme pendanaan baru. Sikap itu mencerminkan kehati-hatian terhadap biaya administrasi lembaga baru.
Dalam pidatonya, Jumhur menyebut Indonesia menyambut baik inisiatif Presidensi COP31 untuk memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan, dan pembiayaan implementasi. Ia juga mengusulkan tiga hal agar implementasi BRIDGE berjalan efektif dan terukur, meski rinciannya belum diumumkan lengkap.
Second NDC dan skenario rendah karbon
Indonesia telah menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution kepada Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025. Dokumen itu menetapkan prioritas implementasi nasional untuk periode 2031 sampai 2035. Skenario yang dipakai adalah Low Carbon Compatible with Paris Agreement, selaras dengan target pembatasan kenaikan suhu 1,5 derajat celsius.
Second NDC menjadi dasar perhitungan kebutuhan investasi. Setiap sektor memiliki target penurunan emisi dan kebutuhan teknologinya sendiri. Karena itu, pemerintah meminta dukungan pembiayaan tidak dipotong menjadi satu pos umum, tetapi mengikuti prioritas sektoral yang sudah ditetapkan.
Dokumen itu juga menjadi rujukan dalam negosiasi pendanaan di COP31. Negara berkembang umumnya menuntut kejelasan sumber dana dan jadwal pencairan, sementara negara maju menekankan transparansi penggunaan. Perbedaan posisi itu membuat pembahasan pendanaan selalu berlangsung alot (ANTARA).
Tobat ekologis di forum OKI
Pada hari yang sama, Jumhur menyampaikan pidato di Forum Organisasi Kerja Sama Islam di sela COP31. Ia mengumumkan bahwa Indonesia dalam waktu dekat akan meluncurkan Gerakan Tobat Ekologis Nasional. Gerakan itu disebut sebagai wujud komitmen domestik yang berfokus pada kepedulian dan pemulihan ekologis.
Dalam pidatonya, ia mengaitkan persoalan lingkungan dengan nilai spiritual. Merujuk Surah Ar-Rum ayat 41, ia mengingatkan bahwa kerusakan di bumi merupakan akibat perbuatan manusia. Karena itu, pelindungan lingkungan diposisikan sebagai kewajiban moral, bukan sekadar kebijakan birokratis.
Jumhur juga memaparkan tiga pilar strategis aksi iklim kolektif negara anggota OKI. Indonesia mendorong penguatan solidaritas dan penerjemahan nilai bersama menjadi program kolaboratif. Ia menegaskan perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, tetapi ancaman bagi ketahanan pangan, air, kesehatan, dan mata pencaharian (Republika).


