Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Viral: Korupsi Pakan Satwa KBS Rp10,2 Miliar

17 November 2026 • zul • 31 kali dibaca
Seekor jerapah di area Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur
Nabilaaprisanti, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita viral hari ini datang dari Surabaya. Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya memasuki tahap penuntutan setelah penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Nilai kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp10,2 miliar.

Berita Viral: Eks Dirut KBS Dilimpahkan ke Kejaksaan

Pelimpahan tahap dua berlangsung di ruang Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin, 16 November 2026. Penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya.

Tersangka adalah mantan Direktur Utama PDTS KBS untuk periode 2016 sampai 2024. Sesuai kebijakan redaksi, nama dan inisialnya tidak ditulis dalam artikel ini.

Menurut CNN Indonesia, proses itu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil. Jaksa penuntut umum kini menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Kerugian Negara Rp10,2 Miliar

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya menyatakan perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya sebesar kurang lebih Rp10 miliar. Angka yang lebih rinci pernah disampaikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu sekitar Rp10,2 miliar.

Menurut Kompas.com, penyidikan menyimpulkan tersangka menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain. Perbuatan itu berlangsung selama delapan tahun masa jabatannya.

Dari total kerugian tersebut, penyidik menduga sekitar Rp7,4 miliar di antaranya mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka. Angka itu masih akan diuji dalam persidangan.

Modus Menurut Penyidik

Dalam konstruksi perkara, tersangka disebut memerintahkan pejabat di bawahnya mencairkan dana kas perusahaan. Perintah itu disertai pembuatan dokumen administrasi agar pencairan tampak sesuai prosedur.

Dokumen tersebut mencatat penggunaan anggaran untuk kebutuhan operasional, mulai dari pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut penyidik, catatan itu tidak sesuai kenyataan.

Hasil penyidikan menyebut dana yang dicairkan justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Penyidik juga menilai tersangka merangkap beberapa jabatan strategis sekaligus, sehingga pengawasan internal melemah.

Barang Bukti yang Disita

Selain tersangka, jaksa menerima sejumlah barang bukti dari penyidik. Menurut detikcom, barang bukti itu mencakup delapan box container dokumen, buku rekening, satu unit laptop, dan satu unit telepon seluler.

Penyidik juga menyita uang tunai serta aset berupa tanah dan bangunan. Seluruh barang bukti diserahkan bersamaan dengan tersangka pada tahap dua.

Dokumen keuangan menjadi kunci karena perkara ini bertumpu pada pencairan kas dan laporan pertanggungjawaban yang diduga direkayasa. Jaksa akan memakai dokumen itu untuk membuktikan aliran dana.

Dakwaan Berlapis dan Penahanan 20 Hari

Jaksa menyiapkan dakwaan berlapis yang memadukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan pertama memakai Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 18 UU Tipikor.

Dakwaan kedua memakai Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disandingkan dengan Pasal 20 huruf a atau c KUHP baru. Kombinasi pasal itu biasa dipakai pada perkara yang dinilai merugikan keuangan negara.

Setelah pelimpahan, jaksa melakukan penahanan lanjutan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur. Penahanan berlaku sambil menunggu pelimpahan perkara ke pengadilan.

Dampak pada Satwa dan Fasilitas KBS

Perkara ini menarik perhatian karena menyentuh kebutuhan dasar satwa. Anggaran pakan yang seharusnya menopang kehidupan hewan di kebun binatang ikut masuk dalam pos yang dipersoalkan penyidik.

Pemberitaan sebelumnya menyebut kondisi fasilitas KBS memburuk selama periode itu. Sejumlah satwa dilaporkan kurang sehat, kurus, bahkan mati akibat minimnya pakan dan perawatan.

Klaim tersebut merupakan bagian dari dugaan penyidik dan akan diuji di persidangan. Publik menantikan pembuktian apakah persoalan pakan benar berkaitan langsung dengan penyimpangan anggaran.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga