Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Viral: Normalisasi 137 Sungai Sumatera Dikebut

9 November 2026 • zul • 39 kali dibaca
Ilustrasi genangan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, Sumatera, berdasarkan dokumentasi BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, domain publik, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita viral dari Istana Kepresidenan: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perintah itu disampaikan dalam rapat terbatas pada Senin, 9 November 2026, sebagai upaya mencegah banjir susulan sebelum puncak musim hujan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut normalisasi sungai sebagai perintah paling utama dari Presiden.

Perintah Prabowo dari Rapat Terbatas

Rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta itu dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri. Agenda utamanya membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi. Pemerintah menilai pemulihan infrastruktur harus dibarengi pengurangan risiko bencana lanjutan.

Tito, yang juga ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mengatakan arahan Presiden mencakup beberapa langkah. Selain normalisasi sungai, ada pengerahan TNI dan Polri, operasi modifikasi cuaca, serta percepatan anggaran rehabilitasi. Semua langkah itu diarahkan agar kerusakan baru tidak terulang saat hujan meningkat.

Menurut Tito, sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor di tiga provinsi. Bencana susulan itu berulang kali merusak infrastruktur yang baru diperbaiki. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan berjalan lebih lambat dari rencana.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

137 Sungai dan 106 Sabo Dam

Dari total 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Pemerintah menilai sedimentasi yang menumpuk membuat air cepat meluap ketika hujan deras turun. Normalisasi karena itu difokuskan pada pengerukan sedimen dan perbaikan alur sungai.

Kementerian Pekerjaan Umum menjadi ujung tombak pelaksanaan, termasuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Prabowo juga meminta pembangunan infrastruktur pengendali sedimen dipercepat. Pemerintah menargetkan 106 Sabo Dam, terdiri dari 31 unit di Aceh, 39 unit di Sumatera Utara, dan 36 unit di Sumatera Barat.

Bagi warga di sekitar aliran sungai, Sabo Dam berfungsi menahan material vulkanik dan sedimen agar tidak langsung turun ke permukiman. Namun pembangunan bendungan pengendali butuh waktu dan lahan. Karena itu, normalisasi alur sungai tetap dijalankan bersamaan sebagai langkah jangka pendek.

Tiga Skema Percepatan

Skema pertama menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana utama. Skema kedua melibatkan pemerintah daerah melalui penugasan kepada dinas pekerjaan umum setempat. Pemerintah daerah juga dapat memakai anggaran bantuan Presiden untuk mempercepat pekerjaan, terutama karena serapan anggaran daerah dinilai masih rendah.

Skema ketiga adalah kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Tito mencontohkan mekanisme pemanfaatan kayu sisa bencana yang sebelumnya dijalankan bersama pihak ketiga. Kayu yang menumpuk di aliran sungai bisa dimanfaatkan, sementara hasil kerja sama menjadi pendapatan asli daerah.

Pola serupa akan dipakai untuk material pasir dan batu. Pihak ketiga boleh melakukan pengerukan dan mengambil material, dengan kewajiban utama memastikan sungai benar-benar dinormalisasi. Tito menegaskan pihak ketiga tidak boleh mengambil material lalu meninggalkan pekerjaan tanpa membersihkan sedimen.

Sirtu, PAD, dan Syarat Normalisasi

Pemanfaatan sirtu menjadi bagian yang paling banyak diperbincangkan karena menyangkut nilai ekonomi. Tito menyebut sedimen hasil pengerukan bisa dijadikan tanggul, sedangkan material lain boleh dijual oleh pihak ketiga. Skema ini diharapkan menambah pendapatan daerah sekaligus mempercepat pekerjaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan menerbitkan surat yang memberi izin kepada daerah untuk kerja sama pemanfaatan material tersebut. Kewenangan yang sebelumnya didelegasikan kepada pemerintah provinsi rencananya diperluas hingga pemerintah kabupaten dan kota. Perluasan itu dimaksudkan agar daerah terdampak bisa bergerak lebih cepat.

Namun skema ini menyimpan risiko pengawasan. Pemanfaatan material alam di kawasan bencana harus tetap mengikuti aturan pertambangan dan lingkungan. Sampai berita ini disusun belum ada rincian mekanisme pengawasan dan sanksi bila kewajiban normalisasi tidak dijalankan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga