Berita viral hari ini datang dari Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan sanksi dan tarif baru terhadap energi Rusia. Keputusan itu diambil dua hari sebelum paket sanksi mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.
Ringkasan Keputusan Trump
Trump membatalkan hampir seluruh sanksi, tarif, dan pembatasan dalam Undang Undang Graham Act. Perintah eksekutif ditandatangani pada Jumat, 16 Oktober 2026. Gedung Putih merilis dokumen tersebut pada hari yang sama.
Undang undang itu sebelumnya disahkan Trump pada pertengahan September 2026. Isinya memberi tekanan ekonomi kepada Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina. Paket sanksi dijadwalkan berlaku pada 18 Oktober.
Dengan perintah baru, penerapan sanksi tidak lagi berjalan sesuai jadwal. Trump menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan nasional Amerika Serikat. Pernyataan itu tertulis langsung dalam perintah eksekutif.
Berita Viral: Sanksi Graham Act Dibekukan
Perintah eksekutif itu merujuk Pasal 115 huruf a Undang Undang Graham Act. Pasal tersebut memberi presiden kewenangan membatalkan penerapan sanksi. Trump memakai kewenangan itu untuk hampir semua ketentuan utama.
“Saya dengan ini membatalkan penerapan sanksi, pembatasan, dan bea masuk yang diatur dalam Graham Act,” demikian bunyi perintah tersebut. Kalimat itu dikutip dari dokumen resmi Gedung Putih.
Utusan khusus Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyebut keputusan itu sebagai momen penting. Ia menyebutnya “momen signifikan dan benar benar bersejarah”. Pernyataan Dmitriev dilansir Euronews.
Isi Undang-Undang yang Dibatalkan
Graham Act dirancang menghukum pembeli minyak dan gas Rusia. Negara pengimpor terbesar bisa dikenai tarif hingga 100 persen. Tarif itu sedianya berlaku dalam 30 hari setelah undang undang dijalankan.
Ketentuan lain menyasar negara yang sengaja membeli minyak atau gas Rusia setelah 30 hari undang undang berlaku. Negara yang membantu Rusia menghindari sanksi juga masuk daftar. India termasuk pembeli minyak Rusia terbesar yang menyatakan kekhawatiran atas undang undang ini.
Undang undang itu dinamai dari Senator Lindsey Graham dari Partai Republik. Graham meninggal pada 11 Juli 2026. Ia dikenal sebagai pendukung kuat Ukraina di Kongres.
Alasan Gedung Putih: Kepentingan Nasional
Trump menyatakan sudah menyampaikan sertifikasi kepada Kongres. Menurutnya, pembatalan sanksi saat ini sesuai kepentingan nasional Amerika Serikat. Alasan rinci tidak dijelaskan dalam perintah eksekutif.
Keputusan itu menyusul serangkaian langkah yang lebih lunak terhadap Moskow. Trump sebelumnya mengumumkan kesepakatan pembelian diesel Rusia. Ia juga menyebut adanya gencatan senjata energi antara Rusia dan Ukraina.
Dalam beberapa pekan terakhir, Trump juga melontarkan kritik terbuka kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia bahkan menyinggung kemungkinan Ukraina membutuhkan pemimpin baru. Pernyataan itu memperlebar jarak Washington dan Kyiv.
Zelensky: Hadiah untuk Putin
Zelensky merespons keras keputusan tersebut pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Menurutnya, pencabutan sanksi adalah langkah yang salah. Ia menilai keputusan itu hanya membantu Rusia.
Dalam pernyataan yang dikutip NBC News, Zelensky menyebut pembatalan sanksi sebagai hadiah bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menegaskan tekanan ekonomi seharusnya ditambah, bukan dikurangi. Kritik itu disampaikan saat hubungan kedua negara memburuk.
Zelensky juga meminta Amerika Serikat mendukung sanksi baru terhadap Rusia. Menurutnya, Eropa sudah bergerak ke arah itu. Ia berharap Washington kembali sejalan dengan sekutu Barat.
Kritik Bipartisan di Kongres
Keputusan Trump mendapat kritik dari anggota Kongres dari kedua partai. Sejumlah politisi menilai pembatalan itu melemahkan posisi Amerika Serikat. Mereka khawatir Moskow membaca sinyal longgar untuk melanjutkan perang.
RFE/RL memberitakan kritik bahwa pembatalan sanksi tidak memiliki tanggal berakhir. Seorang pejabat yayasan Ukraina menyebut Trump menyia nyiakan peluang emas untuk perdamaian. Ia menilai perintah itu memberi sinyal bahwa Kremlin bisa terus melakukan invasi.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat menilai keputusan itu memberi Putin ruang pendanaan perang. Mereka mendesak Kongres mengambil langkah lanjutan. Namun belum ada keputusan konkret mengenai langkah legislatif tersebut.
