Kritik soal Unexplained Wealth dan Illicit Enrichment
Komisi Kejaksaan menilai dua konsep yang sering tertukar perlu dijelaskan tegas dalam RUU. Ketua Komjak Pujiyono Suwadi menyebut illicit enrichment dan unexplained wealth harus diberi batasan baku. Menurut dia, keduanya masih dipahami secara bias di ruang publik.
Pujiyono menjelaskan parameter illicit enrichment adalah perbandingan antara pendapatan sah seorang pejabat negara dan peningkatan kekayaannya secara total. Rujukannya Pasal 20 Konvensi Antikorupsi PBB atau UNCAC. Indonesia meratifikasi konvensi itu lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, meski pasal tersebut bersifat imbauan.
Karena sifatnya imbauan, penerapan konsep itu harus disesuaikan dengan konstitusi dan sistem hukum nasional. Penjelasan lengkap soal pembedaan kedua konsep itu dimuat dalam keterangan ANTARA. Sampai tahap paripurna, belum ada keterangan resmi apakah kedua istilah masuk secara eksplisit dalam batang tubuh UU.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Perlindungan Pihak Ketiga dan Hak Korban
Panitia kerja menegaskan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Jaminannya diberikan melalui beban pembuktian dan kesempatan berimbang di persidangan. Ketentuan ini disiapkan agar warga yang tidak terlibat kejahatan tidak kehilangan haknya karena asetnya kebetulan terkait perkara.
RUU juga mengatur pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas. Untuk kasus penipuan investasi, mekanisme ini menentukan apakah korban punya peluang mendapat kembali sebagian kerugiannya. Tanpa aturan itu, aset biasanya berhenti sebagai barang bukti.
Fraksi-fraksi menyebut pemulihan hak korban sebagai prioritas. Komisi III menyatakan hal serupa dalam keterangan yang dikutip media pada hari yang sama. Namun besaran dan urutan pembayaran kepada korban belum dirinci dalam ringkasan yang beredar.
Dampak bagi Pemberantasan Korupsi di Daerah
Bagi daerah, UU ini berpotensi mengubah cara penanganan kasus korupsi yang asetnya berada di luar wilayah perkara. Selama ini pengejaran harta sering berhenti ketika pelaku meninggal atau melarikan diri. Mekanisme baru memberi jalan agar aset tetap bisa dituntut secara perdata.
Pemerintah daerah juga akan bersinggungan dengan badan pengelola aset, terutama untuk tanah, bangunan, dan kendaraan hasil korupsi. Koordinasi soal status aset menjadi kunci agar tidak terjadi sengketa dengan pemilik sebelumnya. Sosialisasi aturan ini perlu dilakukan sebelum UU berlaku efektif.
Untuk wilayah seperti Luwu Timur yang pendapatan aslinya bergantung pada sektor tambang, kepastian status aset penting bagi iklim investasi. Pelaku usaha perlu tahu bahwa kepemilikan yang sah tidak akan terganggu. Sebaliknya, aset yang jelas berasal dari kejahatan harus bisa dirampas tanpa menunggu vonis pidana.
Apa yang Diketahui
DPR menjadwalkan Rapat Paripurna ke-13 pada 19 November 2026 dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset. Pembicaraan tingkat I tuntas pada 18 November setelah 397 DIM dibahas. Sepuluh pokok pengaturan sudah disepakati, termasuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dan pembentukan badan pengelola aset.
Pemerintah dan seluruh fraksi di Komisi III menyatakan setuju membawa naskah ke paripurna. Target pengesahan paling lambat akhir Desember 2026. RUU ini juga mengatur perlindungan pihak ketiga beritikad baik dan pengembalian aset kepada korban.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Hasil pengambilan keputusan di paripurna belum diketahui saat artikel ini disusun. Rapat dijadwalkan mulai sekitar pukul 09.30 WIB, sementara artikel ini ditulis sebelum agenda itu berjalan. Jumlah anggota yang hadir dan suara persetujuan belum tersedia.
Rincian pasal tentang ambang nilai aset, besaran biaya perkara, dan masa transisi pembentukan badan pengelola belum diumumkan secara resmi. Begitu juga status dua istilah, illicit enrichment dan unexplained wealth, dalam batang tubuh UU. SuaraLutim akan memperbarui laporan jika keterangan resmi tersedia.
FAQ Seputar RUU Perampasan Aset
Kapan RUU Perampasan Aset disahkan? DPR menjadwalkan pengesahan pada Rapat Paripurna ke-13, Kamis 19 November 2026, sekitar pukul 09.30 WIB. Pengesahan dilakukan setelah pembicaraan tingkat I tuntas di Komisi III sehari sebelumnya.
Apa bedanya perampasan aset dengan pidana biasa? Perampasan aset mengejar harta yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk tanpa menunggu vonis pidana. Pidana tetap berjalan terhadap pelakunya, sehingga negara menempuh dua jalur sekaligus.
Siapa yang mengelola aset rampasan? RUU mengatur badan khusus yang mengelola aset secara profesional, mulai dari penyimpanan sampai penjualan. Pengawasannya dilakukan lembaga independen agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Baca juga
- Viral Nusantara: Agen AI Ubah Ekonomi Web dan Iklan
- Tambang Nasional: RI Tawar Mineral Kritis ke Korea
- Berita Indonesia: Transaksi QRIS Melonjak 70,95 Persen
Kumpulan berita terbaru seputar Luwu Timur hari ini ada di kanal Luwu Timur hari ini.
Indeks berita Luwu Timur terbaru dari seluruh kecamatan ada di kanal berita Lutim.


