Politik nasional memasuki babak pengisian kursi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti pada Kamis, 12 November 2026. Presiden Prabowo Subianto kini memegang kewenangan penuh menyusun dua nama calon pengganti untuk diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemerintah menyebut seluruh tahapan ditargetkan rampung sebelum penghujung Desember 2026.
Politik Nasional: Batas 14 Hari dan Dua Nama
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026, beberapa jam setelah surat pernyataan berhenti Gibran diterima.
Menurut Yusril, pengajuan nama berjalan setelah MPR menyatakan secara resmi terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Dua nama yang diajukan bukan daftar terbuka, melainkan pasangan calon yang kemudian dipilih dalam sidang paripurna. “Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu,” kata Yusril, dikutip BeritaSatu.
Yusril menegaskan presiden tidak wajib berkonsultasi dengan pihak mana pun sebelum menetapkan nama. “Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” ujarnya. Meski begitu, ia menyebut Prabowo memberi sinyal akan membicarakan pengisian jabatan itu dengan partai koalisi.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Syarat UU MD3: Berasal dari Partai Pengusung
Dasar hukum pengisian jabatan wakil presiden adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yusril menyebut aturan itu mengisyaratkan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum sebelumnya.
Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran diusung sekitar sepuluh partai, mencakup partai yang memiliki kursi di parlemen dan partai nonparlemen. Menurut Yusril, jumlah itu menjadi rujukan pembahasan, bukan pembatas jumlah nama yang boleh dipertimbangkan presiden. “Yang saya tahu mekanisme pelaksanaannya normalnya seperti yang saya katakan tadi, itu pun ada di UU MD3,” katanya, seperti dikutip Kabar24 Bisnis.
Konsultasi dengan koalisi dinilai tidak memindahkan kewenangan keputusan. “Beliau bisa berkonsultasi kepada siapa pun, tapi tetap keputusan akhir ada di tangan presiden,” tegas Yusril. Pemerintah menilai ruang pertimbangan strategis mengenai sosok pendamping tetap berada pada presiden sebagai pemegang mandat eksekutif.
Koalisi Menunggu Undangan Presiden
Partai-partai koalisi menyatakan menunggu undangan Presiden Prabowo untuk membahas calon pengganti Gibran. Pengurus Partai Demokrat menegaskan partainya mendukung penuh siapa pun yang diajukan presiden dan menghormati hak prerogatif kepala negara, seperti dilaporkan detikcom.
Sikap itu mencerminkan pola yang sama dengan partai lain, yaitu mendukung proses yang dipimpin presiden tanpa mengajukan syarat terbuka ke publik. Yusril menyebut waktu pertemuan dengan pimpinan koalisi belum ditetapkan. Ia juga tidak memastikan apakah pertemuan berlangsung sebelum atau sesudah presiden menyusun nama.
Menurut Yusril, keputusan soal waktu, mekanisme pertemuan, dan pihak yang dilibatkan sepenuhnya berada di tangan presiden. “Kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” ujarnya. Pernyataan itu menutup spekulasi bahwa koalisi memiliki hak veto atas nama yang diajukan.
Yusril menyebut keterlibatan partai koalisi dapat menjadi bagian dari pembahasan calon wakil presiden baru. Ia menambahkan, konsultasi dengan partai koalisi juga memiliki dasar dalam UU MD3. Namun ia menegaskan hasil pembahasan itu tetap berbentuk masukan, bukan keputusan bersama.


