Politik nasional kembali diuji lewat jalur konstitusi. Tiga warga negara mengajukan permohonan uji materiil atas aturan hak pensiun presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu terdaftar dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026, dan langsung menarik perhatian karena menyentuh batas antara hak keuangan pejabat negara dan keputusan politik MPR.
Politik Nasional: Perkara 428/PUU-XXIV/2026
Objek gugatan adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden serta Wakil Presiden. Pasal itu mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun.
Menurut laporan CNN Indonesia, ketiga pemohon menilai norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. Mereka meminta mahkamah memberi tafsir baru atas pasal itu.
Para pemohon digambarkan sebagai warga negara yang berlatar belakang mahasiswa dan praktisi hukum. Nama ketiganya tidak ditulis dalam artikel ini sesuai kebijakan redaksi.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Bunyi Pasal yang Dipersoalkan
Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.” Rumusan itu singkat, tetapi penjelasannya memberi akibat luas.
Bagian penjelasan menyebut setiap pemberhentian presiden dan wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Artinya, status hukum seorang mantan presiden atau wakil presiden sangat bergantung pada keputusan lembaga politik. Tidak ada parameter tertulis yang bisa dipakai lebih dulu untuk menilai apakah seseorang layak diberhentikan secara tidak hormat.
Rincian rumusan dan penjelasan pasal itu juga dikutip Katadata dalam laporannya pada 17 November 2026.
Dalil Kekosongan Hukum
Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan tidak ada kualifikasi, parameter, atau syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat. Kondisi itu dinilai menciptakan kekosongan hukum.
Mereka menegaskan, akibatnya kepastian hak keuangan dan administratif mantan pemimpin negara diserahkan kepada diskresi politik. Padanan aturan untuk pegawai negeri, jaksa, dan anggota parlemen disebut sudah memiliki standar pemecatan yang lebih tegas.
Para pemohon juga menyoroti dua kutub risiko. Di satu sisi, aturan yang kabur bisa menjadi celah perlindungan bagi pejabat yang terbukti melanggar hukum. Di sisi lain, pejabat yang berhenti secara sah berisiko kehilangan hak pensiun karena proses politik.
Dalil itu dibangun dengan merujuk pada prinsip negara hukum materiil. Menurut pemohon, penyerahan nasib hukum mantan kepala negara kepada ruang politik tanpa batas yang jelas tidak sejalan dengan jaminan konstitusi.
Mereka juga menegaskan, ketidakpastian semacam ini tidak hanya merugikan mantan pejabat. Negara ikut menanggung risiko anggaran karena besaran hak keuangan tidak bisa dihitung dengan asumsi yang stabil.
Apa yang Diminta Pemohon
Dalam petitumnya, para pemohon meminta mahkamah memberikan tafsir bersyarat atas pasal tersebut. Mereka mengusulkan perincian kategori pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat.
Kategori dengan hormat yang diusulkan meliputi meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan karena perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya.
Sementara kategori tidak dengan hormat mencakup pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan berencana dengan ancaman hukuman minimal dua tahun. Kategori itu juga mencakup pelanggaran sumpah atau janji jabatan serta perbuatan tercela.
Dengan rumusan itu, status pensiun tidak lagi bergantung pada tafsir politik. Pemohon berharap mahkamah menetapkan parameter yang bisa dipakai setiap kali terjadi pemberhentian di masa depan.


