Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: Pokja 13 Kasus HAM Berat Dibentuk

9 November 2026 • zul • 37 kali dibaca
Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta pada 2025
Medelam, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional hari ini: pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk menuntaskan 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat yang puluhan tahun mandek. Kelompok kerja itu dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Anggotanya meliputi Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, akademisi, dan hakim.

Pokja dibentuk setelah rapat koordinasi

Pembentukan itu diumumkan setelah rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, Senin. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan pokja dibentuk agar penanganan kasus tidak terus berhenti di tahap penyelidikan. Ia menyebut pemerintah ingin pokja langsung bekerja setelah pertemuan itu selesai. Keterangan itu dikutip ANTARA dan CNN Indonesia.

Menurut Yusril, dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang pernah diproses, baru empat yang telah disidangkan di pengadilan. Sisanya, 13 kasus, masih berpindah antara penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung. Berkas dikembalikan bolak-balik tanpa titik terang penyelesaian.

Pembentukan pokja disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin mengetahui penyebab kemandekan dan mencari langkah agar proses hukum bisa berjalan. Yusril menegaskan pokja tidak dibentuk untuk mengubah peraturan perundang-undangan.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Politik nasional: 17 kasus, empat sudah disidangkan

Empat kasus yang sudah disidangkan adalah Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai. Keempatnya diproses melalui pengadilan hak asasi manusia ad hoc pada periode yang berbeda. Rinciannya dirangkum iNews. Penyelesaian keempat kasus itu tidak otomatis menutup kasus lain yang masih tertunda.

Tiga belas kasus yang tersisa mencakup peristiwa 1965-1966, penembakan misterius, Talangsari, Rumoh Geudong, penghilangan paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi, pembunuhan dukun santet, Simpang KKA Aceh, Timor Timur, Tanjung Priok, Wasior, dan Wamena. Daftar itu disampaikan dalam konferensi pers yang dikutip Detik.

Ada kejanggalan dalam daftar tersebut. Timor Timur dan Tanjung Priok muncul sebagai kasus yang belum tuntas, padahal keduanya termasuk empat kasus yang disebut sudah disidangkan. Perbedaan ini belum dijelaskan pemerintah. Bisa jadi yang dimaksud adalah berkas atau peristiwa turunan yang berbeda, tetapi hal itu belum terkonfirmasi. Baca juga: Berita Indonesia: Komnas HAM Soroti Kematian Dokter.

Beberapa peristiwa dalam daftar itu sudah sering dibahas publik, tetapi status hukumnya tidak pernah tuntas. Perbedaan penamaan peristiwa juga membuat pencocokan antar dokumen sulit. Pemerintah belum menerbitkan daftar resmi yang memuat tahun, lokasi, dan status berkas masing-masing.

Kendala yang disebut pemerintah

Yusril menyebut salah satu masalah utama adalah perbedaan persepsi tentang apa yang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut dia, semua kejahatan adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua pelanggaran HAM tergolong berat. Perbedaan tafsir itu membuat berkas sulit maju ke penyidikan.

Kendala lain adalah bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Proses itu memakan waktu dan membuat bukti semakin sulit dikumpulkan. Saksi bertambah usia, dokumen hilang, dan lokasi peristiwa berubah selama puluhan tahun.

Pemerintah juga menyoroti perbedaan kualifikasi perbuatan dalam berkas. Penyidik menilai suatu peristiwa memenuhi unsur tertentu, sementara penyelidik menilai lain. Tanpa kesamaan standar, berkas tidak bisa diteruskan ke pengadilan meski peristiwanya sudah lama diketahui publik.

Puluhan tahun berlalu membuat pembuktian semakin rumit. Saksi kunci meninggal atau berpindah domisili, arsip tidak lengkap, dan lokasi peristiwa sudah berubah. Dalam kondisi itu, penyelidikan membutuhkan metode yang berbeda dari perkara baru, termasuk penggunaan arsip dan kesaksian ahli.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga