Politik nasional kembali memanas setelah Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan Kabinet Merah Putih di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat malam, 16 Oktober 2026. Pertemuan itu dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB dan disebut bertajuk Pertemuan dengan Presiden RI. Kabar tersebut dikonfirmasi sejumlah pejabat pemerintah, meski agenda resminya belum diumumkan. Pertemuan ini berlangsung setelah tiga kali perombakan dan pelantikan pejabat negara dalam dua pekan pertama Oktober.
Politik Nasional: Agenda Malam di Istana Bogor
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, membenarkan adanya agenda tersebut ketika dikonfirmasi wartawan. Ia menyatakan akan mengecek rincian acaranya terlebih dahulu. Konfirmasi itu menjadi penanda bahwa undangan sudah menyebar ke jajaran kabinet sejak pagi.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, juga membenarkan kabar tersebut secara terpisah. Ia mengaku menerima undangan dari Sekretaris Kabinet pada Jumat pagi. Menurutnya, ia belum mengetahui arahan apa yang akan disampaikan Presiden kepada para pembantunya.
Beberapa pejabat lain yang dikonfirmasi media menyampaikan hal serupa. Mereka membenarkan adanya pertemuan, tetapi belum bisa menjelaskan isi agendanya. Sampai berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai materi pembahasan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Undangan Beredar, Pejabat Diminta Batik Lengan Panjang
Berdasarkan informasi yang dihimpun media, para pejabat diminta hadir dengan mengenakan batik lengan panjang. Pejabat dari lingkungan TNI dan Polri diminta memakai Pakaian Dinas Upacara. Ketentuan berpakaian itu menunjukkan acara digelar dalam format resmi kenegaraan.
Ada pula sejumlah pengecualian dalam undangan tersebut. Pejabat yang sedang menjalankan tugas khusus, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan serta bencana, diperbolehkan tidak hadir. Pejabat yang mendapat izin Presiden juga masuk dalam pengecualian yang sama.
Aturan lain yang disebut dalam undangan adalah larangan membawa ponsel dan ajudan ke ruang pertemuan. Ketentuan itu biasa diterapkan dalam rapat terbatas yang membahas materi sensitif. Dengan demikian, isi pembicaraan diperkirakan baru diketahui publik setelah ada pernyataan resmi atau kebocoran terbatas.
Tiga Kali Reshuffle dalam Dua Pekan
Pertemuan di Bogor terjadi setelah Presiden Prabowo merombak dan melantik pejabat negara sebanyak tiga kali sepanjang Oktober 2026. Rangkaian itu berlangsung dalam rentang dua pekan pertama bulan ini. Pemerintah belum menjelaskan alasan di balik ketiga gelombang tersebut.
Pada 1 Oktober 2026, Presiden melakukan perombakan terhadap 16 posisi di Kabinet Merah Putih. Sehari kemudian, ia melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana. Gelombang ketiga berlangsung pada 15 Oktober 2026 dengan pelantikan sembilan orang, termasuk pejabat di lingkungan badan penanggulangan bencana.
Pola itu membuat sejumlah pengamat menyoroti arah konsolidasi pemerintahan menjelang dua tahun masa jabatan. Seorang analis politik yang dikutip Kompas.com menilai gelombang pelantikan Oktober banyak mengikutsertakan petinggi militer dan kalangan teknokrat di posisi strategis. Penilaian itu disampaikan sebagai analisis, bukan pernyataan resmi istana.
Perombakan kursi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi salah satu yang paling disorot karena berlangsung di tengah penanganan karhutla. Ulasan lengkap soal pergantian itu dapat dibaca pada laporan kami tentang reshuffle kabinet dan pergantian Kepala BNPB.
Siapa Saja yang Dilantik pada 1 Oktober
Perombakan 1 Oktober menyentuh sejumlah posisi puncak. Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, menggantikan Dudung Abdurachman. Dudung kemudian menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan pejabat sebelumnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mendapat tugas tambahan sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Posisi Menteri Luar Negeri diisi Arrmanatha Nasir setelah Sugiono berpindah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Di jajaran wakil menteri, Drajad Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Komjen Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Polri ditunjuk memimpin Badan Reforma Agraria Nasional. Komposisi itu menggabungkan figur militer, politikus partai, dan teknokrat dalam satu kabinet.
Susunan kabinet yang baru memerlukan waktu penyesuaian di setiap kementerian dan badan. Karena itu, perintah konsolidasi dari Presiden biasanya menjadi agenda utama dalam pertemuan seluruh jajaran seperti yang digelar di Bogor. Arahan serupa juga pernah menjadi sorotan dalam pembahasan rapor dua tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran.
