Politik nasional kembali memanas di Senayan pada Selasa, 10 November 2026. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengklaim lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen usul hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Klaim itu disampaikan lewat pesan singkat kepada wartawan, disertai foto dirinya memegang dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Nama Mardani tercantum di urutan pertama dalam daftar tersebut. Hingga berita ini ditulis, dokumen itu belum diserahkan secara resmi ke pimpinan DPR.
Yang menarik, penandatanganan dilakukan atas nama pribadi, bukan sebagai sikap resmi fraksi. Mardani menyebut mayoritas fraksi terwakili, tetapi ia menegaskan statusnya masih personal. Karena itu, bobot politik dokumen ini masih bergantung pada sikap resmi masing-masing partai.
Politik nasional: dokumen usul beredar di hari pertama sidang
Masa sidang DPR dibuka pada hari yang sama. Sejumlah anggota langsung bergerak mengumpulkan tanda tangan, sehingga isu ini menjadi salah satu bahasan pertama setelah reses berakhir. CNN Indonesia melaporkan proses penandatanganan dimulai Senin malam dan jumlah penandatangan bertambah pada Selasa.
Selain lembar tanda tangan, Mardani juga memperlihatkan dokumen berisi penjelasan dan pasal-pasal yang menjadi dasar usulan. Dokumen itu menjadi penting karena hak menyatakan pendapat tidak bisa diajukan hanya dengan daftar nama, tetapi harus disertai materi dan bukti yang sah.
Di luar gedung, massa yang menamakan diri Gema Keadilan menggelar aksi di depan DPR dan menuntut pemakzulan Wakil Presiden. Aksi jalanan dan langkah parlemen bergerak bersamaan, meski keduanya memiliki jalur dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Lebih dari 25 tanda tangan, tetapi masih personal
Angka 25 bukan pilihan acak. Merujuk Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, usul hak menyatakan pendapat harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR, lengkap dengan materi dan bukti yang sah. Klaim Mardani berada tepat di ambang minimum itu.
Namun, status personal membuat angka tersebut belum final. Fraksi dapat menambah atau menarik dukungan, tergantung hasil rapat internal masing-masing partai. Dalam praktik DPR, dukungan personal sering berbeda dari sikap resmi fraksi saat masuk rapat paripurna.
Mardani menyebut penandatangan berasal dari lintas fraksi, tetapi tidak merinci jumlah per partai. Rincian itu belum dipublikasikan, sehingga komposisi politik di balik dokumen belum bisa dibaca secara utuh.
Apa yang diminta dalam dokumen
Dokumen tersebut memuat penjelasan tentang dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden pada 2024. Dasar faktualnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA milik Gibran.
Setelah itu, Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi dasar pencalonan. Putusan MA itu memperkuat dorongan sebagian anggota DPR untuk menempuh jalur hak menyatakan pendapat, sebagaimana dibahas dalam artikel MA batalkan suket ijazah SMA Gibran.
Perlu dicatat, putusan MA membatalkan surat keterangan, bukan secara otomatis memberhentikan Wakil Presiden. Jalur pemberhentian memiliki mekanisme konstitusional tersendiri yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu putusan pengadilan.
Respons Puan Maharani
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi selama masa reses terkait hak menyampaikan pendapat. Menurut ANTARA, Puan mengatakan pimpinan akan memproses masukan tersebut.
Ia menambahkan, setelah masa sidang dibuka, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan, termasuk soal opsi mekanisme dan tata cara yang bisa ditempuh. Pernyataan itu belum menegaskan apakah usulan akan dibawa ke rapat paripurna dalam waktu dekat.
Puan juga meminta publik tidak berspekulasi soal pengunduran diri Gibran. Ia menegaskan proses kenegaraan harus berjalan sesuai mekanisme, bukan berdasarkan desakan yang beredar di ruang publik.


