Politik nasional kembali bergerak cepat setelah MPR memutuskan menggeser sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden dari Rabu 2 Desember 2026 menjadi Rabu 9 Desember 2026. Keputusan itu diambil di tengah desakan agar kekosongan kursi wakil presiden tidak berlarut. Sejumlah fraksi menilai jadwal awal bertabrakan dengan agenda kedewanan yang sudah tersusun.
Pengumuman itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 16 November 2026. Ia menyebut perubahan hari sidang dibahas dalam rapat pimpinan lalu rapat gabungan pada hari yang sama. Sidang paripurna tetap menjadi satu-satunya pintu pengisian jabatan wakil presiden.
Pergeseran ini tidak mengubah kewajiban konstitusional MPR. Sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR punya waktu maksimal 60 hari sejak kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden baru. Hitungan itu mulai berjalan setelah surat pengunduran diri diserahkan.
Mengapa Sidang Paripurna Diundur Sepekan
Habiburokhman menjelaskan, usulan perubahan datang dari sejumlah fraksi yang menilai tanggal 2 Desember terlalu berhimpitan dengan kegiatan DPR dan DPD. Rapat komisi dan kunjungan kerja disebut sebagai agenda yang berpotensi bentrok. Menurut dia, penjadwalan ulang dibahas secara terbuka di forum pimpinan MPR.
Alasan itu disampaikan dengan bahasa sederhana. “Niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya,” kata Habib dalam laporan CNN Indonesia.
Ia menambahkan, benturan agenda bukan satu-satunya pertimbangan. Kesiapan administrasi calon juga dinilai perlu waktu tambahan. Menurut dia, satu pekan ekstra lebih baik dipakai untuk menyiapkan dokumen daripada memaksakan jadwal yang mepet.
Sejumlah media, termasuk iNews, mencatat pergeseran ini sebagai keputusan politik yang wajar. Fraksi tidak sedang menunda pengisian jabatan, tetapi mengatur ulang kalender agar kuorum dan kehadiran anggota lebih terjaga. Argumen itu belum diuji dalam rapat paripurna.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Politik Nasional dan Tekanan Agar Tidak Berlarut
Bagi sebagian pengamat, pergeseran sepekan ini tetap bagian dari politik nasional yang sedang panas. Kursi wakil presiden kosong sejak 12 November 2026, dan setiap hari tambahan berarti sorotan publik makin panjang. Fraksi dinilai ingin memastikan proses berjalan tanpa cela.
Tekanan datang dari dua arah. Sebagian pihak meminta MPR bergerak cepat agar pemerintahan tidak berjalan dengan satu pucuk kepemimpinan terlalu lama. Pihak lain justru meminta verifikasi calon diperketat, terutama setelah pengalaman sengketa dokumen pada proses sebelumnya.
Habiburokhman menyebut verifikasi tetap dijalankan meski jadwal paripurna mundur. Ia bahkan mengusulkan agar persiapan administrasi dimulai sekarang, bukan menunggu 14 hari masa verifikasi berjalan. Usul itu, menurut dia, sudah disampaikan sebagai anggota tim verifikasi dari Gerindra.
Di luar ruang rapat, partai pendukung mulai bersuara soal nama. Sejumlah DPD dan DPC Gerindra sebelumnya mengusulkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai calon wakil presiden. Usulan itu belum menjadi keputusan resmi presiden.
Verifikasi Calon Tetap Berjalan
Rapat gabungan MPR sebelumnya menyetujui surat kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Rapat itu juga membentuk tim verifikasi dan tim adhoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Komposisi tim disusun agar semua fraksi terwakili.
Menurut Habib, waktu verifikasi yang hanya 14 hari membuat persiapan tidak bisa ditunda. Ia menyebut koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan lebih awal. Tujuannya agar tidak ada dokumen yang tertinggal saat tahap pemeriksaan dimulai.
Proses verifikasi mencakup pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesehatan, dan catatan hukum calon. Dalam laporan IDN Times, Habib menyebut verifikasi tidak hanya soal formulir. Ia menilai kualitas pemeriksaan menentukan legitimasi hasil pemilihan di paripurna.
Publik belum menerima rincian jadwal verifikasi per calon. Yang beredar baru pernyataan lisan pejabat MPR. Belum ada dokumen resmi yang dipublikasikan soal urutan pemeriksaan dan siapa saja yang masuk tim pemeriksa teknis.


