Politik nasional hari ini kembali menyorot kasus dana hibah kelompok masyarakat Jawa Timur yang sudah berjalan lebih dari tiga tahun. Seorang tersangka yang kini menjabat anggota DPR RI tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin, 9 November 2026. KPK menyatakan yang bersangkutan beralasan sedang menjalani masa reses.
Dalam perkara yang sama, KPK juga memanggil seorang pihak swasta berinisial BGS yang berperan sebagai staf tersangka tersebut. Keduanya tidak hadir, sehingga penyidik harus menjadwalkan ulang pemeriksaan. Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan pada Desember 2022.
Politik Nasional: Tersangka Hibah Pokmas Kembali Tak Hadir
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa kedua pihak sudah mengonfirmasi ketidakhadiran mereka. Untuk tersangka AS, alasan yang disampaikan adalah jadwal kegiatan reses anggota DPR. Untuk BGS, alasan yang disampaikan adalah kondisi kesehatan yang belum memungkinkan.
Pemeriksaan sedianya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Keduanya dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah pokmas Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai 2022. KPK menilai keterangan keduanya penting untuk menuntaskan berkas.
Ini bukan kali pertama tersangka AS absen. Pada Agustus 2026, ia juga tidak hadir dengan alasan yang merujuk pada kegiatan reses. Saat itu penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan, dan riwayat penjadwalan ulang itulah yang membuat perkara ini terlihat berlarut.
KPK menegaskan bahwa ketidakhadiran tidak menghentikan penyidikan. Lembaga itu menyebut akan menempuh upaya paksa bila panggilan berikutnya juga tidak dipenuhi. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan pengumuman jadwal pemeriksaan ulang.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Alasan yang Disampaikan kepada Penyidik
Alasan reses diatur dalam tata tertib DPR dan bukan hal baru dalam pemanggilan pejabat. Namun KPK memandang pemeriksaan tersangka sebagai kewajiban hukum yang tidak otomatis gugur karena agenda politik. Karena itu, penyidik memilih menjadwalkan ulang daripada menghentikan proses.
Untuk BGS, alasan kesehatan membuat penyidik tidak bisa memaksa kehadiran pada hari yang sama. KPK biasanya meminta surat keterangan dokter bila alasan kesehatan dipakai. Belum ada keterangan resmi apakah surat semacam itu sudah diterima penyidik.
Yang menarik, KPK menyebut pemeriksaan keduanya penting karena hibah pokmas dinilai sebagai area rawan korupsi. Budi Prasetyo mengatakan lembaga itu memandang hibah pokmas sebagai salah satu bidang yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa kasus ini tidak berhenti pada satu aliran suap.
Jadwal Pemeriksaan Ulang dan Sinyal Upaya Paksa
KPK menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap AS pada Senin, 16 November 2026. IDN Times mencatat bahwa KPK berharap kedua tersangka hadir agar keterangan dalam penyidikan bisa segera dituntaskan. Jadwal itu memberi ruang sepekan sebelum upaya paksa dipertimbangkan.
Penyidik juga menyampaikan rencana melanjutkan proses ke tahap penuntutan. Dalam pernyataan sebelumnya, KPK menyebut akan melakukan upaya paksa berikutnya, penahanan, dan penyerahan berkas ke penuntutan. Rencana itu belum disertai tenggat resmi.
Sampai Senin malam, tujuh dari 20 tersangka yang masih hidup sudah ditahan. Sisanya masih dalam proses penyidikan. Penahanan menyasar pihak pemberi suap dari kalangan swasta dan mantan kepala desa, sebagaimana dirangkum detikcom.
Peta 21 Tersangka dalam Tiga Klaster
KPK menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan perkara ini. Empat orang berperan sebagai penerima, sementara 17 lainnya sebagai pemberi, terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara. Satu tersangka, eks Ketua DPRD Jawa Timur berinisial KUS, meninggal dunia sehingga penyidikannya dihentikan.
Tersangka dibagi dalam tiga klaster. Klaster pertama mencakup KUS sebagai penerima dan lima pemberi, empat di antaranya sudah divonis dan menjalani pidana. Klaster kedua mencakup AS dan BGS sebagai penerima, dengan sepuluh pemberi dari Pasuruan, Bangkalan, Probolinggo, Sampang, dan Tulungagung.
Klaster ketiga mencakup eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berinisial AI sebagai penerima, dengan dua pemberi dari Sumenep dan Bangkalan. Pembagian klaster ini memudahkan penyidik memetakan aliran uang dan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan dana hibah.


