Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Indonesia: Kejagung Geledah Hotel di Nunukan

5 November 2026 • zul • 44 kali dibaca
Ilustrasi terminal batu bara Tanjung Bara di Kalimantan Timur dengan kapal pengangkut
consigliere ivan (CC BY 2.0, Wikimedia Commons)
ASM Group
Iklan

Penyidik Kejaksaan Agung kembali membuka lembar baru dalam perkara korupsi tambang indonesia di Kalimantan Utara. Pada Kamis, 5 November 2026, tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggeledah Hotel L di Kabupaten Nunukan. Penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi kegiatan pertambangan batu bara PT CCM periode 2013 sampai 2025. Menurut penyidik, hotel itu memiliki keterkaitan dengan dua mantan Bupati Nunukan.

Apa yang digeledah dan mengapa

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan penggeledahan dilakukan pada Kamis pagi. Dasar tindakan itu Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor 51/Fd.2/09/2026 tertanggal 16 September 2026. Informasi itu disampaikan melalui keterangan resmi kepada wartawan di Jakarta.

Menurut bahan penyidikan, hotel tersebut terkait dengan dua mantan bupati yang disebut dengan inisial AHA dan AL. Keduanya pernah menjabat pada periode berbeda. Penyidik menegaskan penggeledahan merupakan tindakan penyidikan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana pemilik atau pihak terkait.

Penggeledahan ini merupakan kelanjutan rangkaian tindakan penyidikan sebelumnya. Pada 23 sampai 24 September 2026, penyidik sudah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta dan Kalimantan Utara. Lokasi itu meliputi kantor PT CCM di Jakarta Pusat, kantor Dinas Lingkungan Hidup Kaltara, Dinas Kehutanan Kaltara, Dinas ESDM Kaltara, BPN Nunukan, serta kediaman mantan pejabat daerah, seperti dilaporkan detikcom.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Empat dugaan penyimpangan yang didalami

Penyidik memusatkan perhatian pada dugaan penggunaan dokumen pelepasan kawasan hutan milik PT SIL. Perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan dan disebut sebagai afiliasi PT CCM. Dokumen tersebut diduga dipakai untuk kegiatan tambang tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan.

Dugaan kedua menyangkut mekanisme penghentian sementara kegiatan pertambangan atau suspensi. Menurut penyidik, suspensi diajukan hingga enam kali sampai 2020. Pola itu diduga memperpanjang masa berlaku izin melampaui ketentuan.

Dugaan ketiga adalah manipulasi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan penilaian dalam penerbitan IUP operasi produksi PT CCM. Dugaan keempat menyangkut penggunaan terminal khusus atau tersus yang dinilai tidak sah untuk penjualan batu bara.

Keempat dugaan itu masih berupa bahan penyidikan. Belum ada kesimpulan resmi mengenai siapa yang bertanggung jawab secara pidana. Penyidik menyatakan seluruh dugaan masih didalami berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah.

Angka penjualan 5,19 juta ton

Penyidik mencatat volume penjualan batu bara periode 2021 sampai 2025 mencapai 5.197.549 ton. Rinciannya 4.236.228 ton untuk ekspor dan 961.321 ton untuk pasar domestik. Angka itu disebut dalam keterangan resmi Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

Anang menegaskan angka tersebut adalah volume penjualan yang sedang didalami, bukan nilai kerugian keuangan negara. Pembedaan itu penting karena kerugian negara mesti dihitung lewat audit dan penilaian tersendiri. Sampai kini belum ada angka kerugian resmi yang diumumkan.

Volume sebesar itu menempatkan perkara ini sebagai salah satu yang besar di sektor batu bara Kalimantan Utara. Namun penyidik belum merinci berapa pajak dan royalti yang seharusnya dibayar. Perhitungan itu biasanya melibatkan instansi penerimaan negara.

Tambang indonesia dan tata niaga batu bara

Kasus ini menyentuh titik yang berulang dalam tata kelola tambang indonesia, yaitu dokumen perizinan. Pelepasan kawasan hutan, suspensi, AMDAL, dan tersus adalah empat pintu yang menentukan legalitas operasi. Ketika satu pintu dipakai secara keliru, seluruh rantai di bawahnya ikut bermasalah.

Mekanisme suspensi paling rawan karena bersifat administratif. Izin yang seharusnya berhenti sementara bisa berubah menjadi alat memperpanjang masa berlaku. Pengawasan atas permohonan berulang semacam ini bergantung pada ketelitian dinas teknis daerah.

Soal tersus juga bukan perkara kecil. Terminal khusus memiliki syarat tersendiri, termasuk kepemilikan dan fungsi. Penggunaan yang tidak sesuai dapat memutus pencatatan produksi dan penjualan. Dampaknya terasa pada penerimaan negara dari royalti dan pajak.

Aspek lingkungan ikut melekat dalam perkara ini. Dokumen AMDAL yang dimanipulasi membuat penilaian dampak kehilangan dasar. Warga di sekitar konsesi menanggung risiko paling langsung, mulai dari kualitas air sampai debu jalan angkut.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga