Tambang nasional memasuki babak baru yang tidak lagi hanya soal volume produksi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, sebuah pasar yang diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral. Rencana itu dipaparkan dalam Indonesia-Korea Energy Forum di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu, 28 Oktober 2026.
Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba ESDM Yan Abrar menyebut bursa tersebut bertujuan meningkatkan transparansi harga. Pemerintah ingin Indonesia tidak sekadar menjadi pemasok, tetapi juga punya pengaruh dalam pembentukan harga. Gagasan ini sudah lama mengemuka, tetapi kini masuk tahap penyiapan landasan regulasi.
Di forum yang sama, Korea Selatan menawarkan pengalaman daur ulang dan reklamasi tambang. Perwakilan Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation menyebut kemitraan kedua negara bergerak dari batu bara ke baterai. Arah kerja sama itu menunjukkan pergeseran prioritas di sektor mineral.
Tambang nasional: apa itu Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
BMKS adalah pasar tempat komoditas mineral diperdagangkan dengan harga acuan yang lebih terbuka. Pemerintah menilai transparansi harga penting karena selama ini nilai jual produk tambang Indonesia banyak ditentukan pasar luar negeri.
Menurut Yan, pembentukan bursa merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan produk mineral strategis. Ia menyampaikannya di hadapan investor Korea Selatan yang hadir dalam forum tersebut. Pesannya, Indonesia ingin kepastian usaha tanpa melepas kendali atas sumber daya.
Bursa ini belum beroperasi. Pemerintah masih menyiapkan landasan hukum dan kelembagaan, termasuk siapa yang menjadi penyelenggara dan bagaimana mekanisme penetapan harga. Belum ada tanggal resmi peluncuran yang diumumkan.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa harga acuan dianggap penting
Indonesia adalah pemasok besar nikel, bauksit, timah, dan batu bara. Namun, harga komoditas itu umumnya merujuk bursa di luar negeri. Akibatnya, gejolak harga global langsung terasa pada penerimaan negara dan arus kas perusahaan.
Namun, bursa tidak otomatis menaikkan harga. Kredibilitasnya bergantung pada volume transaksi dan jumlah peserta. Jika hanya sedikit penjual dan pembeli yang bergabung, harga acuan sulit diterima pasar internasional.
Minerba One dan SIMBARA sebagai fondasi data
Pemerintah juga memperkuat pengawasan digital melalui Minerba One yang terhubung dengan SIMBARA. Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian dan Lembaga itu mencatat aliran komoditas dari tambang sampai pelabuhan.
Integrasi data dinilai penting karena bursa membutuhkan catatan produksi dan penjualan yang rapi. Tanpa data yang bersih, harga acuan berisiko tidak mencerminkan pasokan sebenarnya. Celah pencatatan juga membuka ruang penyelundupan dan manipulasi.
Angka ekspor hilirisasi nikel dan beda hitungan
Dalam forum yang sama, ESDM memaparkan target ekspor hasil hilirisasi nikel. Menurut CNBC Indonesia, pemerintah menargetkan nilai ekspor setidaknya 45 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir 2026, setara Rp817,01 triliun dengan asumsi kurs Rp18.155 per dolar.
Realisasi hingga Agustus 2026 disebut sekitar 25,6 miliar dolar Amerika Serikat. Liputan6 menulis angka 25,96 miliar dolar untuk periode yang sama. Selisih kecil itu muncul karena pembulatan dan waktu pengutipan yang berbeda, bukan karena perbedaan periode.
Untuk konteks, nilai ekspor produk nikel hilir pada 2017 sekitar 3,3 miliar dolar dan pada 2025 sekitar 40 miliar dolar. Angka-angka itu menunjukkan lompatan besar setelah kebijakan larangan ekspor bijih diterapkan. Namun, lompatan nilai tidak otomatis berarti tambahan pendapatan negara sebesar itu.
Hilirisasi selektif dan pengakuan LME
Yan menegaskan pemerintah kini memilih hilirisasi selektif. Artinya, proyek dipilih berdasarkan kelayakan komersial, kesesuaian teknologi, tanggung jawab lingkungan, dan keterhubungan dengan permintaan industri. Pendekatan ini berbeda dari hilirisasi tanpa pertimbangan ekonomi.
Pemerintah juga menyoroti pengakuan merek nikel kelas 1 asal Indonesia oleh London Metal Exchange. Menurut Yan, pengakuan itu menunjukkan produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar pasar internasional. Status tersebut penting bagi pembeli yang membutuhkan kepastian mutu.
Rantai nilai yang dibidik mencakup nikel sulfat, material prekursor, katoda, hingga sel baterai. Pemerintah ingin ekosistem terintegrasi dari penambangan, manufaktur, daur ulang, sampai riset dan pengembangan sumber daya manusia. Integrasi itu membutuhkan investasi besar dan waktu panjang.
