Imbal Jasa yang Belum Dipastikan
Satu variabel masih menggantung, yaitu besaran imbal jasa yang dibebankan kepada DSI. Pasal 3C menyebut eksportir bertanggung jawab atas seluruh kewajiban pembayaran, termasuk biaya dan imbal jasa kepada DSI. Namun angka pastinya belum diumumkan.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia, Arif Perdana Kusumah, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian besaran biaya tersebut. Menurut Katadata, ia berharap penetapan biaya mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tidak menggerus margin usaha.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Edi Martono, menilai penambahan alur pelaporan tidak menjadi kendala selama dilakukan elektronik. Namun ia mengingatkan bahwa petani akan terdampak jika biaya yang dibebankan terlalu besar. Sampai sekarang belum ada angka yang bisa dipakai menghitung dampaknya.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Respons Pelaku Usaha
Secara umum, asosiasi menyambut skema ini setelah status DSI diperjelas. Kekhawatiran sebelumnya adalah kemungkinan DSI berperan sebagai eksportir tunggal yang mengambil alih transaksi. Penjelasan bahwa DSI hanya menjadi perantara menjawab sebagian kekhawatiran itu.
Menurut Arif, kejelasan fungsi DSI memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis bagi pelaku industri nikel. Ia juga menyebut sejumlah perusahaan sudah masuk tahap piloting dan mulai mengirim dokumen ke DSI. Pernyataan itu menunjukkan persiapan sistem sudah berjalan, bukan baru direncanakan.
Yang belum terjawab adalah dampak pada margin, terutama bagi smelter dengan volume besar dan margin tipis. Jika imbal jasa dihitung sebagai persentase nilai transaksi, perusahaan terintegrasi dengan lengan dagang sendiri akan lebih diuntungkan. Perusahaan kecil tanpa lengan dagang bisa menanggung beban relatif lebih besar.
Jadwal Implementasi
Menurut Airlangga, pengarahan teknis bagi eksportir dijadwalkan pada 15 November 2026. Pendaftaran akun perusahaan dan pengunggahan dokumen administrasi di portal NADI dibuka 15 Desember 2026. Uji fungsi dan piloting berjalan pada tanggal yang sama.
DSI mengklaim sudah menguji portal NADI bersama 100 perusahaan eksportir yang mencakup sekitar 50 persen nilai ekspor komoditas. Sekitar 340 kontrak transaksi disebut sudah diunggah ke sistem. Angka itu masih klaim perusahaan dan belum diaudit pihak independen.
Setelah go-live 1 Januari 2027, implementasi akan berjalan dalam beberapa fase. Pemerintah belum merinci berapa lama setiap fase berlangsung. Yang jelas, masa transisi berakhir 31 Desember 2026, sehingga tidak ada lagi ruang penundaan setelah tanggal itu.
Apa yang Diketahui dan Belum Terkonfirmasi
Yang diketahui, DSI berperan sebagai perantara tunggal untuk batu bara, CPO, dan ferroalloy mulai 1 Januari 2027. Portal NADI terhubung dengan CEISA dan S-INSW. Revisi PP 24/2026 ditargetkan selesai pertengahan November 2026.
Yang belum terkonfirmasi, besaran imbal jasa DSI dan formula perhitungannya. Belum ada kepastian apakah biaya dihitung per transaksi, per volume, atau persentase nilai ekspor. Belum ada pula rincian sanksi bila eksportir gagal memenuhi kewajiban melalui portal.
Kebijakan ini juga bersinggungan dengan aturan devisa hasil ekspor yang sudah berjalan, seperti dibahas dalam artikel DHE SDA yang kini bisa diparkir di 16 bank. Bagi industri nikel, perhatian tambahan datang dari fluktuasi harga, seperti terlihat pada artikel lonjakan harga nikel.
FAQ Seputar Ekspor Lewat DSI
Apakah DSI menggantikan eksportir?
Tidak. DSI berperan sebagai perantara tunggal yang memverifikasi dokumen, sedangkan transaksi komersial tetap dilakukan eksportir dengan pembeli.
Komoditas apa saja yang tercakup?
Batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau CPO, dan ferroalloy atau paduan besi. Masing-masing diatur dalam Permendag 15, 16, dan 17 Tahun 2026.
Kapan sistem mulai berlaku penuh?
1 Januari 2027. Uji fungsi dan piloting dijadwalkan mulai 15 Desember 2026, setelah pengarahan teknis pada 15 November 2026.
Baca juga
- Berita Indonesia: Ekonomi RI Tumbuh 5,47 Persen di Q3
- Berita Viral: Dua Tanker Terbakar di Selat Hormuz Iran
- Berita Politik: Stephen Miller Pimpin Staf Gedung Putih
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


