Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menyatakan sedang mendalami dugaan keterkaitan antara bos nikel Arif Kurniawan dan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan itu muncul di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025. Kejagung menegaskan penyidikan belum diarahkan pada dugaan pemberian perlindungan tersebut.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Senin, 9 November 2026. Ia menjawab singkat ketika ditanya soal hubungan keduanya. Jawaban itu kemudian dikutip hampir semua media nasional.
Tambang Nasional: Apa yang Disampaikan Kejagung
Kuntadi mengatakan penyidik masih mendalami informasi yang beredar. Namun ia menegaskan penyidikan belum sampai pada pengusutan dugaan bahwa Listyo Sigit menjadi pihak yang membekingi aktivitas tambang Arif Kurniawan. Pernyataan itu dikutip CNN Indonesia dari pertemuan di Jakarta.
Menurut Kuntadi, Kejagung akan mendalami seluruh aspek perkara nikel agar terungkap secara menyeluruh. Ia tidak menyebut tenggat waktu, juga tidak menyebut pihak lain yang mungkin diperiksa. Yang ia tegaskan hanya bahwa penyidik bekerja berdasarkan fakta yang masuk, bukan berdasarkan isu yang beredar di ruang publik.
Arif Kurniawan sendiri masih berstatus saksi. Kuntadi menyebut status itu belum berubah meski penyidik sudah mengungkap enam perusahaan yang diduga dikendalikan pengusaha tersebut. Pernyataan senada disampaikan kepada Suara.com pada hari yang sama.
Kejagung juga belum bisa memastikan keberadaan Arif. Penyidik berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk melacak posisinya di luar negeri. Informasi itu pertama kali disampaikan pada jumpa pers 6 November 2026 dan kembali ditegaskan pada Senin.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Enam Perusahaan di Bawah Kendali AK
Dalam pengumuman awal November, Kejagung menyebut enam perusahaan yang diduga dikendalikan Arif Kurniawan. Masing-masing PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, dan PT ANI seluas 106 hektare. Ketiganya berada di klaster pertama yang ditelusuri penyidik.
Berikutnya PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ yang luasnya tidak disebutkan dalam paparan. Keenam perusahaan itu disebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI. Struktur kepemilikan itu menjadi salah satu fokus penyidikan.
Dua perusahaan, PT BSJ dan PT KAA, disebut melanjutkan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015. Izin Usaha Pertambangan keduanya berakhir pada tahun itu, tetapi aktivitas di lapangan berlanjut. Menurut penyidik, IUP yang berakhir seharusnya dikembalikan kepada negara, bukan diperpanjang melalui celah administrasi.
Skema Suspend dan IUP yang Berakhir 2015
Penyidik menemukan bahwa aktivitas tambang dilanjutkan melalui skema suspend. Perusahaan menempatkan izin dalam status tertentu sementara kegiatan produksi tetap berjalan. Skema itu diduga dipakai untuk menghindari kewajiban setelah masa IUP berakhir.
Dalam perkara ini, Kejagung juga menyoroti proses administrasi di hilir. Dugaan suap disebut diberikan agar pengurusan izin, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel berjalan lancar. Penyidik menyatakan aliran itu melibatkan sejumlah perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara.
Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar sebelumnya menyebut bahwa fakta pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara diperoleh dari keterangan saksi. Fakta itu, katanya, masih menjadi materi penyidikan dan akan tergambar dalam surat dakwaan. Ia tidak merinci siapa pejabat yang dimaksud.
Publikasi awal perkara ini juga mencakup penggeledahan enam lokasi di Jakarta dan penyitaan uang senilai Rp11,7 miliar. Sejumlah langkah itu sudah dibahas dalam artikel Kejagung sita Rp11,7 miliar kasus nikel, yang menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang sama.


