Tambang nasional kembali menjadi sorotan pasar modal. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membuka rincian fasilitas kredit Rp40 triliun kepada PT Jhonlin Baratama, perusahaan terafiliasi Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Dari plafon itu, Rp17 triliun sudah ditarik dan dipakai.
Pengungkapan disampaikan lewat keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada 26 Oktober 2026 dan dikutip media sehari setelahnya. Bank pelat merah itu menjelaskan tujuan kredit, sumber pelunasan, dan struktur agunan yang dipakai. Penjelasan tersebut muncul setelah pasar menyoroti penggunaan saham dua emiten sebagai jaminan.
Kredit sebesar ini jarang menjadi perhatian publik kecuali karena dua hal. Pertama, nilai plafonnya sangat besar untuk satu grup usaha. Kedua, agunannya melibatkan saham perusahaan terbuka, sehingga harga saham di bursa ikut menjadi pembicaraan.
Tambang Nasional: Plafon Rp40 Triliun dan Pemakaian Rp17 Triliun
Senior Vice President Bank Mandiri Adhika Vista menyebut plafon fasilitas kredit kepada PT Jhonlin Baratama senilai Rp40 triliun. Dari jumlah itu, dana yang telah digunakan sebesar Rp17 triliun. Angka tersebut disampaikan dalam keterbukaan informasi yang dikutip detikFinance.
Tujuan penggunaan kredit adalah pengembangan usaha. Cakupannya meliputi belanja modal, kebutuhan pembiayaan perusahaan, dan entitas di industri batu bara beserta usaha penunjangnya. Bank menegaskan fasilitas ini bukan untuk aktivitas perdagangan saham.
Penegasan itu penting karena pasar sempat menduga kredit dipakai untuk kepentingan saham. Dengan menyebut tujuan capex dan pembiayaan usaha, Bank Mandiri berusaha memisahkan fasilitas kredit dari pergerakan harga saham emiten afiliasi. Meski begitu, dugaan di ruang publik tidak otomatis hilang hanya karena satu pernyataan.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Agunan Saham JARR dan PGUN
Agunan kredit terdiri dari aset tetap dan aset tidak tetap. Menurut Adhika, cakupannya termasuk namun tidak terbatas pada saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), serta rekening perusahaan. Kedua emiten itu berafiliasi dengan grup Jhonlin.
Bank menyatakan pengikatan aset sudah sesuai ketentuan, termasuk status kepemilikan yang dijaminkan. Aset non-saham dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik independen. Pemeriksaan dan pengikatan juga dilakukan melalui notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Dalam struktur pembiayaan, saham diposisikan sebagai sumber pelunasan sekunder. Bisnis.com mencatat Bank Mandiri menyebut instrumen saham sebagai second way out yang dihitung konservatif mengacu POJK Nomor 40/POJK.03/2017 dan kebijakan risiko internal. Artinya, pelunasan utama tetap diharapkan dari arus kas usaha.
Katadata mencatat pemegang saham pengendali JARR, PT Eshan Agro Sentosa, menjaminkan seluruh kepemilikannya sebesar 7,99 miliar saham atau 86,64 persen modal disetor pada 30 September 2026. Pada tanggal yang sama, seluruh saham pengendali di PGUN juga dijaminkan kepada Bank Mandiri. Kedua keterbukaan informasi itu menjadi awal sorotan pasar atas struktur kredit ini.
Rasio Kecukupan Agunan 150 Persen
Bank menghitung kecukupan agunan dengan memakai harga terendah intraday saham JARR dan PGUN selama satu bulan terakhir. Dengan dasar itu, collateral coverage ratio disebut tetap terjaga di level 150 persen. Angka tersebut berarti nilai agunan dihitung 1,5 kali lipat dari fasilitas kredit.
Metode harga terendah dipilih untuk menghindari optimisme berlebihan saat harga saham naik. Namun harga saham bisa bergerak cepat, terutama pada emiten dengan likuiditas terbatas. Karena itu bank menyebut telah melakukan uji sensitivitas terhadap volatilitas harga saham PGUN untuk mengukur risiko konsentrasi kepemilikan.
Pertanyaan yang tersisa adalah seberapa sering rasio itu dihitung ulang. Keterbukaan informasi tidak merinci jadwal penilaian ulang agunan. Bagi pemegang saham BMRI, informasi semacam ini penting untuk menilai kualitas portofolio kredit, bukan hanya nilai fasilitas yang dikucurkan.
