Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025. Penetapan disampaikan Selasa 10 November 2026 oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna. Ini adalah tersangka korporasi pertama yang diumumkan dalam rangkaian penyidikan nikel di wilayah tersebut.
Menurut keterangan Kejagung, perusahaan itu menjalankan aktivitas penambangan nikel meski izin usaha pertambahannya sudah berakhir. Penyidik menilai ada rangkaian keputusan administratif yang membuat operasi tetap berjalan. Penetapan tersangka korporasi membuka jalan bagi penuntutan terhadap entitas usaha, bukan hanya terhadap orang per orang.
Kasus ini menyeret enam perusahaan nikel yang oleh penyidik disebut berada dalam satu kendali penerima manfaat. Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya. Sampai hari ini, belum ada tersangka perorangan baru yang diumumkan dalam perkara ini.
Apa yang ditetapkan penyidik hari ini
Anang Supriatna menyatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan korporasi sebagai tersangka setelah menilai konstruksi perkara dan alat bukti. Penetapan itu disampaikan tanpa menyebut pasal yang disangkakan secara rinci. Kejagung berjanji menyampaikan perkembangan lanjutan dalam waktu dekat.
Dalam pemberitaan CNN Indonesia, penyidik menyebut perusahaan tersebut tetap menambang nikel meski izinnya telah berakhir pada 2014. Versi ANTARA menyebut izin berakhir pada 2015. Perbedaan tahun itu muncul dari cara masing-masing media membaca dokumen izin, dan hingga kini belum ada penjelasan resmi yang merinci tanggal pasti berakhirnya izin.
Yang disepakati beberapa sumber: izin tidak serta-merta berhenti. Ada perpanjangan melalui skema suspend yang dilakukan tiga kali. Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan perusahaan ditolak pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Izin yang berakhir dan diperpanjang tiga kali
Direktur Penyidikan Jampidsus, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa penolakan dinas semestinya menghentikan operasi. Menurut dia, izin seharusnya dikembalikan kepada negara, bukan diperpanjang. Namun penolakan itu dicabut, dan penyidik menduga ada penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara.
Pola itu menjadi inti dakwaan korupsi tata kelola, bukan sekadar pelanggaran administratif. Penyidik menilai ada kesengajaan mengakali prosedur agar perusahaan bisa terus beroperasi dan mengekspor. Dalam banyak kasus tambang, celah seperti ini muncul karena kewenangan perizinan tersebar di beberapa instansi.
Karena itu, penetapan tersangka korporasi hari ini juga menjadi pesan bagi perusahaan lain. Kejagung ingin menunjukkan bahwa entitas usaha bisa dijerat jika terbukti menikmati hasil operasi yang izinnya bermasalah, bukan hanya pejabat yang menandatangani dokumen.
Enam perusahaan dalam satu kendali
Penyidik menyebut enam perusahaan yang masuk dalam konstruksi perkara, yaitu PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Luas wilayah izin usaha pertambangan masing-masing bervariasi, mulai dari 106 hektare sampai 1.036 hektare. Totalnya menutupi area yang cukup luas di Sulawesi Tenggara.
Menurut penyidik, perusahaan-perusahaan itu dikendalikan oleh satu pihak yang disebut sebagai penerima manfaat. Pihak tersebut diidentifikasi dengan inisial AK. Dalam keterangan pada 6 November 2026, penyidik menyatakan AK belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga artikel ini tidak menuliskan nama lengkapnya sesuai kebijakan redaksi.
Struktur kendali seperti ini lazim dipakai untuk memisahkan kepemilikan formal dari kendali sebenarnya. Akibatnya, penegak hukum harus menelusuri arus uang dan dokumen korporasi, bukan hanya membaca akta pendirian. Penelusuran itulah yang membuat perkara nikel cenderung panjang dan berlapis.
Dugaan suap untuk memanipulasi RKAB
Selain persoalan izin, penyidik mendalami dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara. Tujuannya disebut untuk memanipulasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, dokumen yang menjadi syarat operasional dan ekspor. Tanpa persetujuan itu, perusahaan tidak bisa menjual hasil tambang secara sah.
Dalam dokumen yang dihimpun penyidik, ada dugaan bahwa persetujuan diberikan meski berkas tidak memenuhi syarat. Pola ini mirip dengan perkara nikel lain yang sudah lebih dulu disidangkan, di mana dokumen uji kadar dan persetujuan anggaran dipersoalkan. Kesamaan pola itu memperkuat dugaan bahwa masalahnya struktural.
Kejagung belum merinci siapa penyelenggara negara yang diduga menerima uang dalam perkara ini. Penyidik juga belum menyebut nilai suap yang diduga diberikan. Yang sudah diumumkan hanya aliran uang tunai yang disita saat penggeledahan.


