Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: Pushep Ingatkan Risiko Wanprestasi RKAB

12 November 2026 • zul • 49 kali dibaca
Ilustrasi aktivitas penambangan batu bara di Kalimantan Timur
Consigliere Ivan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Tambang nasional menghadapi ujian baru menjelang tenggat 15 November 2026. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan mengingatkan bahwa pemangkasan kuota produksi batu bara dalam RKAB 2027 berpotensi memicu sengketa kontrak. Perusahaan yang gagal mengirim sesuai volume perjanjian berisiko dituntut wanprestasi. Peringatan itu muncul saat ribuan dokumen pengajuan RKAB sedang dievaluasi Kementerian ESDM.

Tenggat 15 November dan Antrean Pengajuan

Pengajuan RKAB 2027 sudah dibuka sejak 1 Oktober 2026. Perusahaan tambang memiliki waktu hingga 15 November 2026 untuk menyerahkan dokumen rencana kerja. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, seperti dilaporkan Warta Ekonomi. Setelah tenggat, kementerian menargetkan persetujuan bisa diterbitkan bertahap.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno menyebut permohonan kuota yang masuk tergolong tinggi. Menurut dia, pemerintah tidak akan mengikuti seluruh keinginan penambang. Kementerian akan menghitung kebutuhan produksi yang dinilai paling sesuai. Angka pastinya belum diumumkan hingga Kamis.

Untuk tahun berjalan, kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026 hasil revisi berada sedikit di atas 700 juta metrik ton. Produksi hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai 720 juta metrik ton. Angka itu melampaui kuota awal yang ditetapkan sekitar 600 juta ton, seperti dilaporkan Koridor.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Tambang Nasional: Peringatan Pushep

Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar menyoroti sisi hukum dari kebijakan pengurangan kuota. Menurut dia, pemangkasan persetujuan RKAB secara signifikan dapat menghambat pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pembeli. Hal serupa berlaku bila persetujuan produksi dan ekspor tertunda.

“Jika kondisi ini terjadi, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan memenuhi volume kontrak dan bahkan menghadapi tuntutan wanprestasi,” kata Bisman, dikutip dari pemberitaan Kamis (12/11).

Ia menegaskan pemangkasan kuota tidak otomatis membebaskan perusahaan dari kewajiban komersial. Karena itu, klausul kontrak perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah. Tanpa klausul itu, perusahaan menanggung risiko hukum meski secara administratif mengikuti aturan negara.

Risiko Bagi Penerimaan Negara

Dampak tidak berhenti pada sengketa antarpihak. Bisman mengingatkan bahwa kegagalan memenuhi kontrak ekspor akan mengurangi pendapatan perusahaan. Penurunan itu berlanjut ke setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Menurut dia, perusahaan dan negara sama-sama merugi dalam skenario tersebut.

Data Kementerian ESDM menunjukkan penerimaan minerba masih kuat tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut realisasi PNBP sektor mineral dan batu bara hingga Oktober 2026 mencapai Rp141,9 triliun. Capaian itu setara 106 persen dari target tahunan Rp134,05 triliun. Angka tersebut juga melampaui realisasi 2025 yang berada di kisaran Rp130 triliun sampai Rp135 triliun.

Namun basis penerimaan itu sangat bergantung pada volume ekspor. Bila kuota 2027 dipangkas tajam, volume yang menjadi dasar setoran ikut mengecil. Pemerintah menghadapi dilema antara menjaga harga komoditas dan mempertahankan penerimaan. Pilihan itu akan terlihat pada angka kuota yang disetujui nanti.

Pembeli China Menolak Klausul Pengecualian

Sejumlah produsen Indonesia berupaya memasukkan klausul pengecualian dalam kontrak 2027. Klausul itu membebaskan perusahaan dari kewajiban pengiriman bila pemerintah memangkas kuota atau menunda persetujuan ekspor. Langkah ini ditempuh agar perusahaan tidak dianggap wanprestasi saat kebijakan berubah.

Pembeli dari China menolak usulan tersebut. Menurut sumber yang dikutip Bloomberg, mereka menilai perubahan kebijakan Indonesia tahun ini sudah mengganggu pengiriman. Para pembeli meminta kepastian volume dan jadwal sebelum meneken kontrak jangka panjang. Negosiasi itu masih berjalan dan belum ada kesepakatan baru.

S&P Global Platts sebelumnya melaporkan penundaan penandatanganan kontrak 2027 oleh sejumlah penambang dan pembeli Asia. Penyebabnya ketidakpastian kuota RKAB dan kebijakan ekspor satu pintu. Laporan itu menjadi latar peringatan Pushep pada Kamis, seperti dijelaskan dalam artikel Bloomberg Technoz.

Harga Bisa Naik, Tapi Tidak Otomatis

Pushep menilai pengurangan produksi berpotensi mendorong kenaikan harga batu bara dalam jangka pendek. Berkurangnya pasokan internasional menjadi salah satu faktor penentu. Namun besaran kenaikan bergantung pada produksi negara pemasok lain, terutama Australia dan Afrika Selatan.

Jika pemasok lain menambah volume, kenaikan harga bisa cepat menguap. Sebaliknya, bila pasokan global tetap ketat, harga bisa bertahan lebih lama. Perusahaan yang sudah meneken kontrak jangka panjang justru tidak menikmati kenaikan itu karena harga sudah terkunci.

Kondisi ini menjelaskan mengapa penambang memilih menunda kontrak ketimbang meneken dengan harga rendah. Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono menyebut penundaan itu sebagai siasat menghindari denda. Risikonya, penambang harus menjual ke pasar spot bila kontrak akhirnya batal.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga