Tambang nasional kembali jadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkap satu tambang emas yang beroperasi tanpa izin selama delapan tahun. Menurut Presiden, tambang itu menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan, atau setara enam ton per tahun, dengan nilai yang ditaksir mencapai Rp15 triliun per tahun. Pengungkapan itu disampaikan dalam pidato pada puncak peringatan HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026.
Prabowo menyebut praktik tambang ilegal sama dengan merampok kekayaan negara. Pelakunya tidak membayar pajak, tidak menyetor royalti, dan tidak melaporkan kegiatan produksinya. Pernyataan itu langsung menjadi perbincangan karena angkanya jauh di atas temuan kasus tambang ilegal yang biasa diberitakan.
Apa yang disampaikan Prabowo
Dalam kutipan ANTARA dan liputan VIVA, Presiden menyebut tambang tersebut sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin. Setiap bulan, tambang itu disebut menghasilkan 500 kilogram emas. Dalam hitungan setahun, angka itu menjadi enam ton emas yang tidak tercatat sebagai penerimaan negara.
Prabowo menegaskan penindakan akan terus dilakukan meski menghadapi cercaan. Ia menyebut dirinya bekerja demi rakyat dan tidak gentar dihujat. Pernyataan bernada tegas itu muncul di hadapan peserta acara partai politik, bukan dalam forum teknis pertambangan.
Presiden juga membandingkan nilai kerugian dengan kebutuhan pembangunan sekolah. Menurut dia, biaya renovasi rata-rata Rp1 miliar per sekolah, sehingga Rp15 triliun bisa dipakai memperbaiki 15.000 sekolah tambahan. Perbandingan itu dipakai untuk menunjukkan besarnya kebocoran yang seharusnya bisa menjadi layanan publik.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Tambang nasional: 500 kilogram emas per bulan
Angka 500 kilogram per bulan berarti sekitar 16,4 kilogram emas setiap hari. Jika merujuk harga emas dunia, nilai produksi sebesar itu memang sangat besar untuk ukuran tambang rakyat. Namun statusnya ilegal membuat seluruh nilai itu lolos dari kewajiban fiskal.
Prabowo tidak menyebut lokasi tambang, nama perusahaan, maupun pihak yang mengelolanya. Ia juga tidak merinci apakah operasi itu menggunakan alat berat atau metode penambangan rakyat. Ketiadaan detail tersebut membuat angka Rp15 triliun belum bisa diverifikasi secara independen.
Yang disorot Presiden adalah absennya penerimaan negara. Tambang tanpa izin tidak membayar royalti, pajak penghasilan badan, maupun pungutan ekspor. Dalam banyak kasus, hasil produksi juga keluar dari rantai pasok resmi sehingga sulit dilacak asal-usulnya.
Pemberitaan Pontianak Post menambahkan, aktivitas bernilai besar itu disebut luput dari kewajiban pajak dan royalti selama bertahun-tahun. Pemerintah menilai kehilangan penerimaan sebesar itu seharusnya menjadi perhatian serius karena masih banyak kebutuhan dasar yang menunggu anggaran.
Hitungan Rp15 triliun dan 15.000 sekolah
Angka Rp15 triliun diperoleh dari taksiran nilai ekonomi produksi, bukan dari hasil audit resmi. Prabowo memakai angka itu untuk menggambarkan besarnya potensi penerimaan yang hilang setiap tahun dari satu tambang saja.
Perbandingan dengan biaya renovasi sekolah membuat angka itu lebih mudah dibayangkan publik. Dengan asumsi Rp1 miliar per sekolah, Rp15 triliun setara 15.000 sekolah. Angka ini bersifat ilustrasi kebijakan, bukan perhitungan anggaran yang sudah disahkan.
Dalam pidato yang sama, Presiden menyebut pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah hingga Desember 2026. Jumlah itu diambil dari total sekitar 368.000 sekolah di Indonesia. Menurut Presiden, capaian tersebut belum sebanding dengan kebutuhan, tetapi sudah berarti bagi sekolah yang sudah diperbaiki.
Catatan ANTARA menyebut program revitalisasi sekolah 2026 semula menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran Rp14 triliun, lalu ditambah 60.000 satuan pendidikan sehingga totalnya 71.744 sekolah. Perbedaan penyebutan 70.000 dan 71.744 muncul dari pembulatan dalam pidato, bukan dua program berbeda.
1.063 titik tambang ilegal dan Rp300 triliun
Sebelum pernyataan soal tambang emas, Presiden menerima laporan adanya 1.063 titik tambang ilegal di berbagai daerah. Potensi kerugian negara dari seluruh titik itu disebut mencapai Rp300 triliun. Angka ini berbeda dari Rp15 triliun yang merujuk pada satu tambang emas.
Perbedaan skala itu penting agar pembaca tidak mencampur keduanya. Rp15 triliun adalah taksiran nilai produksi satu tambang selama setahun. Sementara Rp300 triliun adalah potensi kerugian kumulatif dari lebih dari seribu titik tambang tanpa izin yang tersebar di banyak wilayah.
Data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas penindakan. Sebelumnya, aparat sudah menangani sejumlah kasus penambangan emas tanpa izin di berbagai daerah, termasuk kasus yang menyeret banyak pekerja dan warga sekitar, seperti yang dibahas dalam artikel pemeriksaan 150 penambang emas Aceh.
Selain penindakan hukum, pemerintah menyoroti aliran uang dari aktivitas tambang ilegal. Pembahasan mengenai transaksi tambang dalam jumlah besar pernah menjadi perhatian, termasuk soal pengawasan PPATK terhadap transaksi tambang Rp684 triliun pada Oktober lalu.


