Tambang nasional kembali menjadi sorotan karena Indonesia harus mengimpor bijih nikel dari Filipina di tengah kebijakan pembatasan produksi. Maluku Utara, provinsi yang menjadi penghasil bijih nikel terbesar nasional, justru menerima kiriman terbanyak dari negara tetangga itu. Penyebabnya adalah kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB 2026 yang dipangkas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kondisi ini memperlihatkan celah antara ambisi hilirisasi dan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
Tambang Nasional: Smelter Berburu Bijih Impor
Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatat produksi bijih nikel nasional sampai September 2026 mencapai 225,3 juta ton. Maluku Utara menyumbang 38 persen atau setara 85,614 juta ton dari angka itu. Posisi tersebut menempatkan provinsi itu sebagai pemasok terbesar, jauh di atas daerah lain.
Namun produksi besar tidak otomatis menutup kebutuhan pabrik pengolahan. Saat ini ada 79 smelter nikel yang beroperasi di Indonesia. Jika seluruhnya bekerja pada kapasitas penuh, kebutuhan bijih bisa mencapai 415 juta ton per tahun.
Kuota yang diberikan pemerintah jauh di bawah angka itu. RKAB 2026 awalnya menetapkan produksi bijih nikel 260 sampai 270 juta ton. Angka tersebut turun tajam dari realisasi produksi 2025 yang mencapai 320,37 juta ton.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Impor dari Filipina Naik 65,69 Persen
Badan Pusat Statistik mencatat impor bijih nikel dari Filipina sepanjang Januari sampai Agustus 2026 mencapai 13,52 juta ton. Angka itu naik 65,69 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 8,16 juta ton. Kenaikan terjadi saat pemerintah justru sedang berupaya menahan laju produksi domestik.
Sebaran tujuan impor memperlihatkan beban terbesar berada di Maluku Utara. Sebanyak 7,8 juta ton masuk ke Weda, Halmahera Tengah. Morowali di Sulawesi Tengah menerima 3,23 juta ton, Kendari 1,35 juta ton, dan Kolonodale sekitar 713.191 ton.
Menurut Bloomberg Technoz, Forum Industri Nikel Indonesia memperkirakan total impor bijih sepanjang 2026 bisa mencapai 25 juta ton. Angka itu naik dari 15,33 juta ton pada 2025. Sebagian besar penambahan terjadi karena pasokan lokal tidak mencukupi.
Maluku Utara: Produsen Terbesar, Pengimpor Terbesar
Ironi paling jelas terlihat di Kawasan Industri Weda Bay atau IWIP di Halmahera Tengah. Chief Executive Officer Eramet Indonesia, Jerome Baudelet, menyebut konsumsi bijih seluruh smelter di kawasan itu pada 2025 mencapai sekitar 120 juta ton. PT Weda Bay Nickel sendiri memasok sekitar 42 juta ton pada tahun itu.
Pada 2026, kuota Weda Bay Nickel dipangkas menjadi hanya 12 juta ton. Kuota itu habis pada pertengahan tahun. Baudelet memperkirakan defisit sekitar 30 juta ton jika tidak ada perpanjangan pasokan.
Jalan keluar yang diambil adalah impor. Data BPS memperlihatkan 7,8 juta ton bijih Filipina masuk ke Weda pada Januari sampai Agustus 2026. Sebanyak 380.792 ton lainnya masuk ke Pulau Obi, Halmahera Selatan, seperti dikutip Malutsatu.
Kuota Direvisi tapi Masih Kurang
Pemerintah akhirnya melonggarkan kebijakan pada 16 Oktober 2026. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengumumkan revisi RKAB 2026 dengan kuota produksi naik menjadi sekitar 290 juta ton. Pada 29 Oktober 2026, angka itu ditegaskan menjadi 290 sampai 300 juta ton.
Kementerian ESDM memproyeksikan realisasi produksi bijih nikel tahun ini sekitar 290 juta ton. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Cecep Mochammad Yasin menyebut angka itu dihitung dari rata-rata produksi sampai kuartal III 2026. Kebutuhan smelter saat ini diperkirakan sekitar 320 juta ton.
Cecep menilai kekurangan pasokan bisa ditutup dengan stok. Menurut dia, stok bijih nikel nasional pada akhir 2025 mencapai sekitar 40 juta ton. Klaim itu dibantah sebagian pelaku industri yang melihat stok di lapangan menipis.
Hitung-hitungan Defisit yang Berbeda
Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, menghitung kebutuhan smelter tahun ini sekitar 310 sampai 400 juta ton. Dengan asumsi impor dari Filipina hanya 23 juta ton, defisit yang tersisa berkisar 3 sampai 87 juta ton. Rentang lebar itu bergantung pada tingkat operasi pabrik.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia mencatat serapan bijih domestik pada Januari sampai Juni 2026 hanya 120,06 juta ton. Angka itu setara 46,2 persen dari kuota yang disetujui. Ada 422 izin usaha pertambangan nikel aktif yang memasok 79 smelter.
Menurut CNBC Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional mendukung pemangkasan produksi untuk menahan surplus global. Harga nikel sempat turun di bawah 16.000 dolar Amerika per ton pada awal November 2026. Pemerintah ingin harga terangkat tanpa memicu kekurangan bahan baku yang terlalu dalam.


