Viral hari ini di media sosial adalah momen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beradu argumen dengan warga di Kabupaten Ciamis. Rombongan gubernur yang akrab disapa KDM itu diarahkan warga melewati ruas jalan rusak di Desa Cintajaya, Kecamatan Lakbok. Video peristiwa itu tersebar luas, lalu dibanjiri beragam tanggapan publik.
Viral Hari Ini: Video KDM Diarahkan ke Jalan Rusak
Dalam video yang beredar, sejumlah warga tampak mengarahkan rombongan KDM untuk membelokkan kendaraan ke jalan yang mengalami kerusakan. Aksi itu diduga dilakukan agar gubernur bisa melihat langsung kondisi infrastruktur yang selama ini dikeluhkan.
Menurut laporan informasi.com, warga menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan yang belum kunjung diperbaiki. Momen itu dimanfaatkan karena rombongan gubernur kebetulan sedang melintas di wilayah tersebut.
Dedi Mulyadi sendiri membenarkan peristiwa itu dan meminta maaf. Ia menyebut kejadian tersebut terjadi ketika ia sedang dalam perjalanan menuju agenda lain, sehingga situasi di lokasi berlangsung cukup tegas.
Rekaman itu menyebar cepat di berbagai platform. Media nasional ikut memberitakan, termasuk Tribunnews yang mencatat bahwa waktu istirahat gubernur turut terganggu karena insiden tersebut.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Kronologi Singkat di Desa Cintajaya
Peristiwa berlangsung ketika rombongan KDM menuju lokasi acara. Dalam video, sejumlah warga berdiri di jalur yang dilalui dan mengarahkan kendaraan agar melewati jalan kabupaten serta jalan desa yang rusak.
Menurut keterangan yang dikutip Kilat.com, warga sengaja mengarahkan rombongan untuk melintasi jalan tersebut. Tujuannya agar persoalan infrastruktur di wilayah itu mendapat perhatian langsung dari pemerintah provinsi.
Warga menyebut keluhan soal jalan rusak sudah berulang kali disampaikan, tetapi perbaikan yang diharapkan belum terealisasi. Kondisi jalan dinilai menghambat mobilitas sehari-hari, termasuk aktivitas ekonomi dan sosial di desa tersebut.
Situasi di lokasi berlangsung tanpa benturan fisik. Setelah adu argumen, rombongan melanjutkan perjalanan dan pemerintah desa kemudian menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul.
Pemerintah Desa Cintajaya menyampaikan permohonan maaf kepada gubernur setelah insiden itu beredar. Permintaan maaf disampaikan melalui pesan resmi kepada pemerintah provinsi, sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa atas jalannya peristiwa di wilayahnya.
Respons Dedi Mulyadi dan Permintaan Maaf
Melalui unggahan di akun Instagramnya, Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maaf kepada warga Desa Cintajaya. Ia menjelaskan warga sudah menunggu kehadirannya, sementara mobilnya diarahkan berkeliling lebih dulu melewati jalan kabupaten dan jalan desa.
Dalam video yang beredar, gubernur juga mengingatkan bahwa aspirasi soal jalan rusak seharusnya disampaikan kepada bupati. Menurut dia, setiap ruas jalan punya kewenangan berbeda, mulai jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, hingga jalan nasional.
“Jadi kalau marah sama bupati, ya sama bupati. Jangan marah sama bupati ditimpain sama gubernur. Ada kewajibannya, ada jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional,” kata Dedi, dikutip CNN Indonesia.
Ia menegaskan tidak semua akses jalan di wilayah kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Karena itu, penanganan perlu dipetakan berdasarkan status dan kewenangan masing-masing ruas agar anggaran tidak salah alokasi.
Hitungan Kebutuhan Anggaran Perbaikan
Dedi menyampaikan bahwa tim Pekerjaan Umum sudah melakukan perhitungan pembiayaan setelah peristiwa itu. Hasil hitungan menyebut kebutuhan perbaikan jalan kabupaten sekitar Rp11 miliar dan jalan desa kurang lebih Rp5 miliar.
Berdasarkan perhitungan tersebut, pemerintah provinsi akan meminta Bupati Ciamis mengalokasikan anggaran perbaikan dalam APBD 2027. Gubernur menyebut pola itu sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Ia menjelaskan pembagian peran dilakukan per desa, dengan satu desa ditangani pemerintah provinsi dan desa lain ditangani pemerintah kabupaten. Menurut dia, cara itu menjadi bagian dari upaya membangun wilayah secara kolaboratif di seluruh Jawa Barat.
Persoalan infrastruktur jalan memang menjadi isu berulang di banyak daerah. Pembangunan proyek besar seperti yang dibahas dalam artikel soal tanggul laut Pantura juga menuntut perencanaan anggaran lintas level pemerintahan.
