Berita viral hari ini datang dari ruang konferensi pers Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap harga keekonomian bahan bakar minyak bersubsidi yang jauh di atas harga jual di pompa bensin, yaitu Rp18.102 per liter untuk Pertalite dan Rp21.457 per liter untuk Solar hingga Oktober 2026. Angka itu muncul saat pemerintah memaparkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara periode Oktober.
Harga jual di SPBU tidak berubah. Pertalite masih Rp10.000 per liter dan Solar masih Rp6.800 per liter. Selisih antara dua angka itulah yang ditanggung negara melalui subsidi dan kompensasi, dan menurut Suahasil beban tersebut pada akhirnya jatuh ke pundak pembayar pajak.
Pengungkapan ini cepat menyebar karena menyentuh dua hal yang lekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni harga di pompa dan uang negara. Artikel ini merangkum angka resmi yang disampaikan pemerintah, konteks kenaikan harga minyak dunia, serta hal-hal yang masih terbuka untuk dipastikan.
Mengapa Harga Keekonomian Pertalite Jadi Viral Hari Ini
Istilah harga keekonomian merujuk pada nilai pasar bahan bakar jika tidak ada campur tangan pemerintah. Ketika harga minyak dunia naik, nilai itu ikut naik. Pemerintah lalu memilih menahan harga jual agar daya beli masyarakat tidak langsung tergerus, dan menalangi selisihnya lewat anggaran.
Suahasil menjelaskan bahwa sepanjang 2024 hingga Maret 2026 harga keekonomian Pertalite hanya sedikit di atas harga jual. Kondisi berubah sejak April 2026, ketika harga energi global melonjak akibat perang. Sejak itu jarak antara harga keekonomian dan harga jual melebar, dan kebutuhan anggaran untuk subsidi serta kompensasi ikut membengkak.
Pola serupa terjadi pada Solar. Menurut Suahasil, harga keekonomian Solar mulai meningkat sejak Maret 2026 seiring kenaikan harga minyak di pasar dunia, sementara harga jualnya tetap Rp6.800 per liter.
Karena itu, diskusi publik bergeser dari sekadar harga di SPBU menjadi pertanyaan yang lebih besar: sampai kapan negara mampu menanggung selisih sebesar itu. Jawaban atas pertanyaan itu belum diberikan dalam konferensi pers tersebut.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Angka Resmi yang Disampaikan di Konferensi APBN KiTa
Dalam pemaparan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 13 November 2026, Suahasil menyebut harga keekonomian Pertalite Rp18.102 per liter dan Solar Rp21.457 per liter. Angka itu adalah posisi hingga Oktober 2026, bukan proyeksi akhir tahun.
Pemerintah mempertahankan harga jual Pertalite Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter. Dengan demikian, selisih per liter untuk Pertalite sekitar Rp8.102, sedangkan untuk Solar sekitar Rp14.657. Selisih itu tidak dibebankan ke konsumen di pompa, melainkan ke kas negara.
Suahasil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers APBN KiTa, forum rutin tempat Kementerian Keuangan memaparkan kinerja anggaran. Pemaparan tersebut juga memuat data penyaluran energi bersubsidi dan program lain yang dibiayai anggaran negara.
Sejumlah media nasional melaporkan angka yang sama, termasuk CNN Indonesia, ANTARA, detikFinance, dan Metro TV. Kesamaan angka itu penting dicatat karena perbedaan kutipan sering muncul ketika data fiskal dibahas di ruang publik.
Beban APBN Rp415,8 Triliun sampai Akhir Oktober
Realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai itu setara 93 persen dari pagu APBN dan naik 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rinciannya, subsidi Rp261,4 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun.
Sebagai pembanding, realisasi subsidi dan kompensasi pada 2025 mencapai Rp315 triliun, terdiri atas subsidi Rp194,9 triliun dan kompensasi Rp120 triliun. Kenaikan tahun ini terutama didorong oleh melonjaknya harga keekonomian bahan bakar dan listrik.
Anggaran itu tidak hanya untuk bahan bakar. Cakupannya meliputi LPG 3 kilogram, listrik, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah menyebut belanja tersebut sebagai instrumen untuk menjaga daya beli dan keterjangkauan energi bagi rumah tangga.
Dari sisi volume, penyaluran bahan bakar bersubsidi mencapai 15,244 juta kiloliter atau tumbuh 9,5 persen dibandingkan 13,916 juta kiloliter pada periode yang sama 2025. Suahasil menilai kenaikan konsumsi itu mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut menguat.


