Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Viral Hari Ini: Tiga Prioritas Kemnaker Hadapi Disrupsi AI

14 November 2026 • zul • 32 kali dibaca
Ilustrasi pekerja pabrik mengelas jaring logam
GlynD, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Viral hari ini di kalangan pekerja dan pencari kerja: Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan tiga prioritas menghadapi disrupsi kecerdasan buatan dan otomasi. Prioritas itu mencakup peningkatan kompetensi, penguatan produktivitas perusahaan, dan pelindungan hak pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan strategi tersebut dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Yassierli, penerapan kecerdasan buatan tidak lagi terbatas pada lini produksi pabrik. Teknologi itu juga mengubah pekerjaan administrasi, pelayanan, dan berbagai proses bisnis di perkantoran. Karena itu, keterampilan yang dibutuhkan industri bergerak lebih cepat daripada kemampuan sistem pelatihan menyesuaikan diri.

Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran publik tentang gelombang pemutusan hubungan kerja akibat otomasi. Pemerintah menempatkan isu ini sebagai persoalan strategis, bukan sekadar urusan teknologi. Pendekatannya pun digabung: pelatihan, produktivitas, dan jaminan hak pekerja berjalan bersamaan.

Tiga prioritas yang disiapkan Kemnaker

Prioritas pertama adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pemerintah menjalankan Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan pencari kerja. Kedua program menggabungkan pembelajaran di kelas dengan praktik langsung di lingkungan usaha.

Tata Atur
Iklan

Prioritas kedua adalah peningkatan produktivitas perusahaan. Yassierli menilai tenaga kerja terampil belum tentu menghasilkan produktivitas tinggi bila sistem kerja dan proses bisnis perusahaan tidak tertata. Karena itu, perbaikan tidak hanya dibebankan pada pekerja, tetapi juga pada manajemen dan alur kerja.

Prioritas ketiga adalah pelindungan tenaga kerja. Peningkatan daya saing industri, kata dia, harus berjalan seiring pemenuhan hak pekerja, keselamatan kerja, dan pengawasan ketenagakerjaan. Ketiga prioritas itu disusun sebagai satu paket, bukan pilihan yang saling meniadakan (VOI).

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Kompetensi lewat pemagangan dan pelatihan vokasi

Program pemagangan nasional ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang kesulitan masuk pasar kerja. Peserta ditempatkan di perusahaan dengan kurikulum yang disusun bersama. Harapannya, mereka memperoleh pengalaman yang relevan dengan kebutuhan industri.

Yassierli meminta perusahaan terlibat langsung dalam penyusunan kurikulum pelatihan. Menurut dia, pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja. Permintaan itu disampaikan karena banyak lulusan pelatihan masih harus dilatih ulang oleh perusahaan.

Kemnaker juga memperluas kesempatan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Modul dan fasilitas pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta agar akses kerja lebih merata. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari prinsip tidak meninggalkan siapa pun dalam transisi teknologi.

Produktivitas dan kerja sama dengan APO

Untuk prioritas kedua, Kemnaker bekerja sama dengan Asian Productivity Organization, organisasi yang mendorong peningkatan produktivitas di kawasan Asia Pasifik. Kerja sama itu mencakup pengembangan tenaga ahli produktivitas serta pendampingan perusahaan. Pendampingan menyasar perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, dan penyempurnaan kebijakan internal.

Menurut Yassierli, produktivitas tidak hanya ditentukan kemampuan pekerja, tetapi juga sistem proses bisnis dan kualitas produk. Pandangan itu membalik kebiasaan lama yang menyalahkan buruh ketika target produksi tidak tercapai. Perusahaan diminta membenahi cara kerja agar teknologi benar-benar memberi hasil.

Pendekatan ini relevan bagi industri padat karya yang mulai mengadopsi otomasi. Tanpa penataan proses, investasi mesin baru justru bisa menambah biaya tanpa menaikkan keluaran. Karena itu, pemerintah menempatkan pendampingan manajemen sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan (Seantero News).

Pelindungan pekerja dan UU 27 Tahun 2026

Pemerintah memperbarui aturan ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku 28 Oktober 2026. Undang-undang itu menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan mencabut sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023.

Beleid baru mengatur berbagai aspek hubungan kerja, termasuk pelatihan, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, pemutusan hubungan kerja, serta penguatan pengawasan. Kemnaker juga mengembangkan Kerangka Maturitas Hubungan Industrial untuk mendorong dialog antara perusahaan dan pekerja. Kerangka itu dipakai saat perusahaan menyesuaikan model bisnis karena teknologi baru.

Bagi pekerja, kepastian status hubungan kerja menjadi salah satu isu utama. Perubahan aturan diharapkan mengurangi sengketa yang muncul ketika perusahaan mengubah jenis pekerjaan atau menata ulang peran akibat otomasi. Namun, penerapan di lapangan masih bergantung pada pengawasan dan pemahaman perusahaan terhadap aturan baru.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga