SuaraLutim.com – Viral hari ini dari Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Super Intelligence Force atau SIF, satuan tugas yang akan mengoordinasikan kebijakan kecerdasan artifisial dengan pemerintah federal. Pengumuman itu disampaikan melalui unggahan di Truth Social pada Minggu, 11 Oktober 2026. Langkah tersebut menyusul pertemuannya dengan pimpinan perusahaan AI terbesar pekan lalu di Gedung Putih.
Viral hari ini: apa itu Super Intelligence Force
Trump menyebut SIF akan memastikan Amerika Serikat tetap memimpin dunia dalam bidang yang ia sebut Super Intelligence. Ia meminta pemerintah federal memakai istilah itu sebagai pengganti artificial intelligence. Satuan tugas ini juga akan memimpin keterlibatan dengan konsumen, kelompok kepentingan publik, organisasi keagamaan, penyedia infrastruktur, dan pelaku industri.
Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton ditunjuk memimpin satuan tugas tersebut. Sejumlah pejabat lain ikut masuk, antara lain Ketua Federal Trade Commission Andrew Ferguson, Wakil Menteri Riset dan Teknik sekaligus Chief Technology Officer Pentagon Emil Michael, serta Direktur Office of Personnel Management Scott Kupor. Mereka akan melapor kepada Trump dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.
Pembentukan SIF mengikuti apa yang disebut Gedung Putih sebagai White House Accord on Super Intelligence. Dalam pertemuan dengan pimpinan OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia, dan SpaceXAI, para pemimpin perusahaan menandatangani seperangkat standar keselamatan sukarela. Trump menyebut standar itu mengikat secara moral dan menilai perusahaan AI tengah melakukan pengawasan mandiri yang besar.
Trump menyampaikan hal itu kepada wartawan tak lama setelah pertemuan di Gedung Putih. Ia menyebut dirinya melihat pengawasan mandiri yang luar biasa dari industri dan yakin perusahaan memahami bahwa mereka harus mengawasi diri sendiri. Rencana menunjuk seorang AI czar juga disampaikan pada kesempatan yang sama.
Empat lapis kontrol dan audit
Menurut salinan kesepakatan satu halaman yang dibagikan Trump, perusahaan berkomitmen menjalankan empat lapis kontrol dan audit. Lapisan itu mencakup evaluasi internal, audit oleh firma eksternal, dan peninjauan oleh dewan direksi masing-masing perusahaan. Mereka juga sepakat bertemu secara berkala untuk menetapkan standar dan praktik terbaik demi meningkatkan keamanan sistem mereka.
Kesepakatan itu bersifat sukarela dan tidak memuat sanksi tegas. Trump mengatakan ia melihat adanya pengawasan mandiri yang luar biasa dari industri. Ia juga menyatakan berencana menunjuk seorang AI czar dalam tiga hingga empat hari, sebelum akhirnya nama Clayton muncul sebagai pemimpin satuan tugas.
Pendekatan sukarela itu bukan hal baru. Sebelumnya, kerangka kebijakan AI pemerintahan Trump juga dinilai belum memuat mekanisme pelaporan insiden publik bagi model paling canggih sebelum dirilis. Kritik serupa muncul dari kalangan peneliti yang menilai pengawasan berbasis komitmen perusahaan sulit diverifikasi tanpa kewenangan hukum yang jelas.
Gedung Putih wajibkan pelaporan insiden AI
Terpisah dari pengumuman SIF, pemimpin Super Intelligence Force menyatakan seluruh perusahaan AI wajib segera mengungkap insiden yang melibatkan model mereka. Mereka juga diminta memperbaiki kerugian, bekerja sama dengan aparat penegak hukum federal maupun negara bagian, serta memasang pengaman konkret agar kegagalan serupa tidak terulang.
Pernyataan yang dikutip Axios pada Jumat, 9 Oktober 2026, itu menegaskan proses pelaporan dan perbaikan tidak bersifat opsional. Pihak Gedung Putih menyebutnya sebagai kewajiban keamanan nasional yang kritis. Namun pernyataan tersebut tidak merinci mekanisme penegakan maupun hukuman bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan baru itu.
